Dalam penggunaan dana swasta dalam program Coorporate Social Responsibiliy (CSR), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta transparan. Hal itu dilakukan agar penggunaan dana CSR tidak disalah gunakan.
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, ketertutupan Pemprov DKI dalam mengelola CSR akan membuat warga semakin apatis. Tak hanya itu tak adanya transparansi penggunaan dana CSR dapat berpotensi penyalahgunaan anggaran.
"Sedangkan pengelolaan anggaran negara yang sudah terbuka masih rawan dikorup. Apalagi pengelolaan dana CSR yang tertutup dan pemberi dana juga tidak tahu perusahaan mana?" ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Ia pun meminta agar Jokowi berhati-hari menerima dana CSR perusahaan. Bila perusahaan tak mau terbuka jumlah bantuannya hal itu dapat dicurigai sebagai hasil pencucian uang.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menegaskan, tidak semua program harus dibiayai oleh dana CSR. Sebab, setiap program pemerintah provinsi DKI juga harus dibiayai APBD yang disusun bersama DPRD DKI.
"Kalau CSR itu sama saja dana siluman. Pasti tidak, tidak ada kepentingan. Pasti ada lah," jelas Iberamsjah.
Seperti diketahui, sejumlah program Jokowi seperti penataan kampung kumuh di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dan penataan PKL untuk perlengkapan dagang menggunakan dana CSR. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta ada tujuh SKPD yang banyak menggunakan dana CSR.
SUMBER
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, ketertutupan Pemprov DKI dalam mengelola CSR akan membuat warga semakin apatis. Tak hanya itu tak adanya transparansi penggunaan dana CSR dapat berpotensi penyalahgunaan anggaran.
"Sedangkan pengelolaan anggaran negara yang sudah terbuka masih rawan dikorup. Apalagi pengelolaan dana CSR yang tertutup dan pemberi dana juga tidak tahu perusahaan mana?" ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Ia pun meminta agar Jokowi berhati-hari menerima dana CSR perusahaan. Bila perusahaan tak mau terbuka jumlah bantuannya hal itu dapat dicurigai sebagai hasil pencucian uang.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menegaskan, tidak semua program harus dibiayai oleh dana CSR. Sebab, setiap program pemerintah provinsi DKI juga harus dibiayai APBD yang disusun bersama DPRD DKI.
"Kalau CSR itu sama saja dana siluman. Pasti tidak, tidak ada kepentingan. Pasti ada lah," jelas Iberamsjah.
Seperti diketahui, sejumlah program Jokowi seperti penataan kampung kumuh di Tanah Tinggi Jakarta Pusat dan penataan PKL untuk perlengkapan dagang menggunakan dana CSR. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta ada tujuh SKPD yang banyak menggunakan dana CSR.
SUMBER
