Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencurigai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minim menetapkan tersangka dalam kasus impor daging sapi.
Pasalnya diduga dari kuota sebesar itu FITRA yakin ada keikutsertaan pihak lain seperti Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa.
"Kalau tidak diperluas oleh KPK, maka ini politis, bukan murni penanganan korupsi. Saya curiga ini banyak bermain, dan KPK telah menunjukkannya," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Ghadafi saat dihubungi wartawan, Selasa (2/7/2013).
Uchok menuturkan, kecurigaan itu terlihat. Sebab
Nuffnang Ads
penambahan quota impor daging terkesan dipaksakan dan dipandang tidak perlu. Menimbang, harga daging sapi saat itu stabil dan tidak ada keharusan untuk diakukan adanya penambahan.
"Impor itu berlebihan dan harusnya sedikit," ujarnya.
"Maka dari sini ada indikasi suap untuk adanya penambahan kuota. Dan Kementerian Pertanian disini hanya berperan sebagai operasional. Pada ranah kebijakan ada pada menteri kordinator ekonomi. Dari sana harusnya dibidik KPK dan diperiksa," tambahnya.
Uchok juga meyakini adanya keterlibatan orang besar di luar LHI dari lingkaran Istana. "Pengusaha dekat dengan penguasa itu biasa, dan siapa yang mendukung para importir itu, KPK harus membukanya. Nah itu patut dibuka oleh KPK," ujarnya.
"Jika tidak dibuka dengan seluas-luasnya dan kasus ini berhenti. Maka, benar kasus ini politis dan KPK menjadi alatnya," ujarnya.
Sumber: tribunnews
Pasalnya diduga dari kuota sebesar itu FITRA yakin ada keikutsertaan pihak lain seperti Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa.
"Kalau tidak diperluas oleh KPK, maka ini politis, bukan murni penanganan korupsi. Saya curiga ini banyak bermain, dan KPK telah menunjukkannya," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Ghadafi saat dihubungi wartawan, Selasa (2/7/2013).
Uchok menuturkan, kecurigaan itu terlihat. Sebab
Nuffnang Ads
penambahan quota impor daging terkesan dipaksakan dan dipandang tidak perlu. Menimbang, harga daging sapi saat itu stabil dan tidak ada keharusan untuk diakukan adanya penambahan.
"Impor itu berlebihan dan harusnya sedikit," ujarnya.
"Maka dari sini ada indikasi suap untuk adanya penambahan kuota. Dan Kementerian Pertanian disini hanya berperan sebagai operasional. Pada ranah kebijakan ada pada menteri kordinator ekonomi. Dari sana harusnya dibidik KPK dan diperiksa," tambahnya.
Uchok juga meyakini adanya keterlibatan orang besar di luar LHI dari lingkaran Istana. "Pengusaha dekat dengan penguasa itu biasa, dan siapa yang mendukung para importir itu, KPK harus membukanya. Nah itu patut dibuka oleh KPK," ujarnya.
"Jika tidak dibuka dengan seluas-luasnya dan kasus ini berhenti. Maka, benar kasus ini politis dan KPK menjadi alatnya," ujarnya.
Sumber: tribunnews
