Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meminta maaf karena mediasi dengan DPRD berakhir deadlock akibat ada kericuhan di penghujung rapat. Namun dia tetap bersikukuh tidak akan mau menerima usulan anggaran RP 12,1 triliun itu.
"Saya cuma minta maaf sama warga DKI. Tergantung warga DKI menilai saya, Anda kalau anggap saya tidak santun, tidak sopan dan mau kompromi sama mereka, terima dong Rp 12,1 triliun," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2015).
"Kalau Anda ikhlas, ya saya terima. Tapi, kalau Anda tidak ikhlas ya terima dong saya berantem," imbuhnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyinggung umpatan-umpatan kasar yang terlontar dari mulut para anggota dewan. Dia menilai sikap legislatif Kebon Sirih tersebut justru sangat bertolak belakang dengan masalah etika Ahok yang selalu mereka kritik.
"Saya cuma minta maaf sama warga DKI. Tergantung warga DKI menilai saya, Anda kalau anggap saya tidak santun, tidak sopan dan mau kompromi sama mereka, terima dong Rp 12,1 triliun," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2015).
"Kalau Anda ikhlas, ya saya terima. Tapi, kalau Anda tidak ikhlas ya terima dong saya berantem," imbuhnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyinggung umpatan-umpatan kasar yang terlontar dari mulut para anggota dewan. Dia menilai sikap legislatif Kebon Sirih tersebut justru sangat bertolak belakang dengan masalah etika Ahok yang selalu mereka kritik.
"Saya masih lebih santun kok, saya nggak pakai 'anjing', '** SENSOR **'. Aku cuma nunjuk-nunjuk. Nunjuk kan biasa, tangan agak panjang. Siapa bilang saya kasar, saya pernah ngomong apa nggak? Saya nggak pernah maki-maki DPRD loh," jelas mantan politisi Gerindra ini tersenyum.
Umpatan kasar muncul setelah mediasi Ahok dan DPRD DKI di Kemendagri ditutup Kamis (5/3) kemarin. Saat Ahok meninggalkan ruang pertemuan, terdengarlah teriakan-teriakan kasar dari sisi duduk anggota DPRD.
Dalam video pertemuan yang diunggah di situs berbagi video Youtube, terdengar jelas umpatan kasar itu berasal dari sejumlah oknum DPRD.
sumber (m.detik.com)
Rp 12.1 trilyun kalau upah buruh Rp 2700.000 bisa untuk bayar 4.8 juta buruh, gila ini DPRD cuma 106 orang, perorang mau korup Rp 100 milyar,--
Dikutip dari: http://adf.ly/17j0vs
