JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut bahwa server kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP berada di India.
"Server ada di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta. Bisa dicek. Server yang di luar negeri itu enggak ada," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (17/11/2014).
Dodi menyebut publik salah menangkap isi pernyataan Tjahjo. Menurut Dodi, yang ada di luar negeri seperti yang dikatakan Tjahjo adalah temuan E-KTP palsu, bukan server.
Dodi membenarkan bahwa Tjahjo menghentikan program E-KTP untuk sementara waktu. Namun, Dodi menampik bahwa penghentian yang dimaksud terkait dengan perekaman data. Adapun yang dimaksud sang menteri, kata Dodi, adalah penghentian pencetakan fisik E-KTP. "Perekaman data masih jalan terus. Kalau dihentikan, justru menyalahi undang-undang," lanjut Dodi.
Penghentian pencetakan fisik E-KTP, menurut Dodi, dilakukan karena pihaknya masih kekurangan blangko. Pengadaan blangko itu sendiri belum dapat dilaksanakan lantaran belum cairnya anggaran tahun 2014. Dodi memastikan, program E-KTP akan terus berjalan jika anggaran itu cair.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan untuk menghentikan program E-KTP dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Banyak hal yang harus dievaluasi dalam program tersebut.
Tjahjo berpendapat, fakta yang ditemukan oleh pihaknya cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan dimiliki oleh negara lain (India) sehingga database di dalamnya rentan diakses oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Menanggapi keberadaan server E-KTP di luar negeri, pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Deddy Syafwan, khawatir ada kepentingan luar yang bermain pada proyek E-KTP. Data E-KTP, kata dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014...P.Ada.di.India
TS :
memang server ada diluar negeri agak susah diterima sama akal developer. pertama penggunanya kan dalam negri semua, naro server di luar negeri malah memperlambat proses karena harus keluar dari IIX
kedua servernya pasti ada beberapa dan dedicated semua, ngapain naro diluar, malah jadi susah maintenance.
di india ?? gila aja, kalo di singapur masih masuk akal lah, soalnya internet indonesia rata-rata lewa singapur, tapi india ? gila bisa lambat banget aplikasinya.
terus setau gw, jaringan VPN dinas yang disediain telkom rata-rata turunnya ke jakarta, ngapain naro server diluar, malah keluar dari jaringan VPN yang ada
Link: http://adf.ly/uGBMF
"Server ada di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta. Bisa dicek. Server yang di luar negeri itu enggak ada," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (17/11/2014).
Dodi menyebut publik salah menangkap isi pernyataan Tjahjo. Menurut Dodi, yang ada di luar negeri seperti yang dikatakan Tjahjo adalah temuan E-KTP palsu, bukan server.
Dodi membenarkan bahwa Tjahjo menghentikan program E-KTP untuk sementara waktu. Namun, Dodi menampik bahwa penghentian yang dimaksud terkait dengan perekaman data. Adapun yang dimaksud sang menteri, kata Dodi, adalah penghentian pencetakan fisik E-KTP. "Perekaman data masih jalan terus. Kalau dihentikan, justru menyalahi undang-undang," lanjut Dodi.
Penghentian pencetakan fisik E-KTP, menurut Dodi, dilakukan karena pihaknya masih kekurangan blangko. Pengadaan blangko itu sendiri belum dapat dilaksanakan lantaran belum cairnya anggaran tahun 2014. Dodi memastikan, program E-KTP akan terus berjalan jika anggaran itu cair.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan untuk menghentikan program E-KTP dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Banyak hal yang harus dievaluasi dalam program tersebut.
Tjahjo berpendapat, fakta yang ditemukan oleh pihaknya cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan dimiliki oleh negara lain (India) sehingga database di dalamnya rentan diakses oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Menanggapi keberadaan server E-KTP di luar negeri, pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Deddy Syafwan, khawatir ada kepentingan luar yang bermain pada proyek E-KTP. Data E-KTP, kata dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014...P.Ada.di.India
TS :
memang server ada diluar negeri agak susah diterima sama akal developer. pertama penggunanya kan dalam negri semua, naro server di luar negeri malah memperlambat proses karena harus keluar dari IIX
kedua servernya pasti ada beberapa dan dedicated semua, ngapain naro diluar, malah jadi susah maintenance.
di india ?? gila aja, kalo di singapur masih masuk akal lah, soalnya internet indonesia rata-rata lewa singapur, tapi india ? gila bisa lambat banget aplikasinya.
terus setau gw, jaringan VPN dinas yang disediain telkom rata-rata turunnya ke jakarta, ngapain naro server diluar, malah keluar dari jaringan VPN yang ada
Link: http://adf.ly/uGBMF
