Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (sumber: Investor Daily / DAVID GITA ROZA)
Jakarta – Pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi polemik dalam jajaran anggota DPRD DKI Jakarta. Karena itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk turun langsung menyelesaikan polemik ini.
"Turunlah langsung itu Mendagri untuk melantik Ahok. Lantik langsung di Istana kek atau di mana," kata Jhonny saat menunggu rapat pimpinan (Rapim) dimulai di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (13/11).
Menurutnya, dengan diserahkannya masalah pelantikan kepada DPRD DKI, maka permasalahan itu dijadikan masalah politik. Padahal, masalah pelantikan merupakan masalah yang sepele. Tanpa DPRD DKI pun, Ahok pasti akan dilantik menjadi gubernur.
"Masalah ini jadinya dijadikan masalah politik sama anggota dewan. Jadi main adu-aduan kekuatan. Padahal masalahnya sepele banget. Kewenangan melantik ada di Mendagri. Kalau suruh kita yang mengurusi ini, yah jadinya berbau politik. Biasalah ini politik," ujarnya.
Jhonny mengungkapkan saat ini DPRD DKI seperti dihadapkan memakam buah simalakama. Kalau melakukan pelantikan Ahok, terjadi adu kekuatan antar dua koalisi. Sedangkan kalau dilantik oleh Mendagri, maka DPRD DKI mendapatkan malu secara moral kepada warga Jakarta karena tak dapat menjalankan amanat untuk mengesahkan pelantikan Ahok.
"Apa sebenarnya pengaruh DPRD DKI? Tetapi apa kata dunia? Kami diamanatkan untuk melantik Ahok tetapi enggak bisa melaksanakan amanat tersebut," tutur Jhonny.
Sumber: http://untuknkri.org/ketua-fraksi-pd...-alih-mendagri
Dikutip dari: http://adf.ly/u6vM4
