Dua bulan sejak dilantik, anggota DPR belum juga bekerja optimal karena komisi dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk sempurna. Padahal, mereka sudah menerima gaji dan tunjangan.
"Yang pasti tidak bisa bicara tentang kinerja. Kinerja mereka nol. Bahkan setelah dua bulan dilantik, ketersediaan komisi dan alat kelengkapan dewan untuk mulai bekerja saja, belum memadai," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Senin (25/11).
"Yang pasti tidak bisa bicara tentang kinerja. Kinerja mereka nol. Bahkan setelah dua bulan dilantik, ketersediaan komisi dan alat kelengkapan dewan untuk mulai bekerja saja, belum memadai," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Senin (25/11).
Menurut Lucius, gaji dan tunjangan yang telah wakil rakyat terima hanya dimanfaatkan untuk membiayai energi bertengkar antarkoalisi. "Bayangkan betapa ironisnya, penghasilan bersih hampir Rp 16 juta plus total tunjangan hampir Rp 42 juta per anggota DPR per bulan, hanya untuk bertengkar demi kepentingan kelompok," ujarnya.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddi Haris berpendapat, keberadaan setiap anggota dewan yang lahir dari hasil pemilu wajib bertanggung jawab pada publik pemilih dalam kerja nyata. DPR tak boleh disetir dan disandera kepentingan segelintir elite partai politik (parpol) yang tak berjiwa negarawan. "Memang betul, anggota DPR tersandera elite parpol. Realitas politik di Senayan kini, seolah DPR sekadar milik segelintir elite," katanya.
sumber gan: http://goo.gl/N0pUlK
edan semua
Dikutip dari: http://adf.ly/ubFwM
