"Saya sudah wanti-wanti jangan sampai menambah materi baru karena akan menyulitkan pembela karena tidak ada kepastian hukum nanti," ujar Adnan di gedung MK, Rabu, 6 Agustus 2014.
MK memberikan kesempatan pihak Prabowo-Hatta membetulkan gugatan dan menyerahkannya kembali paling lambat besok pukul 12.00 WIB, setelah itu pihak termohon dapat mengambil perbaikan tersebut di panitera.
Ini adalah kali kedua kubu Prabowo-Hatta diminta memperbaiki gugatan sejak memasukkannya pada 25 Juli lalu. Adapun, permohonan terbaru yang terdapat dalam gugatan Prabowo-Hatta adalah meminta majelis hakim tak memakai bukti yang diajukan KPU karena didapat dengan cara membuka kotak suara tanpa perintah MK.
"Berkaitan dengan itu formulir itu tak sah sebagai bukti karena dihadirkan bukan dengan rekomendasi majelis hakim," ujar kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail.
Pada 25 Juli lalu, KPU mengeluarkan surat edaran SE Nomor 1446/KPU kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, dan KIP Aceh untuk membuka kotak suara dan mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti dalam sidang MK.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya khawatir tak bisa mempersiapkan bukti secara menyeluruh apabila ada materi baru yang belum sempat dipelajari lembaganya. Namun, ia mengatakan telah melakukan koordinasi dengan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
"Kami sudah memanggil semua provinsi untuk menyiapkan alat bukti tapi kalau tidak menjadi locus perkara ya tak akan kami sertakan," katanya.
Kubu Prabowo-Hatta memohon MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umim Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta menyatakan perolehan suara yang benar adalah Prabowo-Hatta 67.139.153 dan Jokowi-JK 66.435.124, dan mengadakan pemungutan suara ulang di 42 ribu tempat pemungutan suara.
SUMBER
Dikutip dari: http://adf.ly/qukGb
