
Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan yang bersaksi untuk terdakwa mantan Direktur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat 2 Mei 2014, membenarkan bahwa berdasarkan rapat konsultasi antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 17 November 2008, disimpulkan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ke Bank Century tidak tepat dengan alasan Bank Century sudah insolvent alias bangkrut atau pailit.
�Apakah betul dalam rapat konsultasi tanggal 17 November 2008 pemberian FPJP ke Bank Century tidak tepat karena masalahnya insolvensi?� tanya Jaksa Pulung Rinandoro kepada Sri Mulyani. Atas pertanyaan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa hal itu tercantum dalam risalah rapat.
Masalah terkait pemberian FPJP tercium oleh Sri Mulyani saat rapat tanggal 24 November 2008. Ada pembicaraan oleh Sri Mulyani yang marah terkait pemberian FPJP, karena posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal tidak sesuai ketentuan untuk mendapatkan FPJP.
�Apabila saya jadi Jaksa 24 bulan kemudian, saya tidak peduli posisi (CAR) September 2008. Bapak buat FPJP per 30 November, (CAR) menjadi minus 35 persen,� kata Sri Mulyani dalam rekaman pembicaraan antara dia dengan Marsilam Simanjuntak yang diputar dalam sidang.
Terhadap pembicaraan tersebut, Sri Mulyani mengatakan itu adalah bentuk kekecewaannya terhadap BI karena tidak menyampaikan data yang benar mengenai kondisi Bank Century.
Dalam surat dakwaan milik terdakwa Budi Mulya, diduga ada pemufakatan atau skenario Deputi Gubernur BI agar Bank Century mendapatkan FPJP. Padahal berdasarkan on site supervision tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008, kondisi Bank Century sudah tidak layak diselamatkan.
Tetapi BI tetap berusaha menyelamatkan Bank Century, misalnya melalui perubahan Peraturan BI No.10/26/PBI/2008 tentang FPJP. Aturan awal berbunyi, untuk memperoleh FPJP, bank harus memiliki CAR sebesar 8 persen dan aset kredit yang dijadikan agunan lancar selama 12 bulan. Berdasarkan PBI tersebut, Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.
SUMBER......


