Sepak Terjang Adik Bupati Bogor Non-aktif, Ade Munawaroh Yasin di Tataran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor
Pendahuluan
Pada medio Mei 2014 perhatian masyarakat Indonesia dijejali dengan pemberitaan tertangkap tangannya Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam suatu operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan di Bogor.
Adanya keresahan sebagian masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor terkait ditangkapnya Bupati Bogor, Rachmat Yasin alias RY dalam suatu operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan di Bogor tersebut, dan membuat publik bertanya-tanya. Mengingat, kasus ini tidak saja menyorot perhatian publik lokal, namun juga menyorot perhatian sekaligus pembicaraan di ranah nasional. Terlebih isu politik dinasti yang melibatkan Rachmat Yasin dan Keluarganya, dalam hal ini adik kandungnya, Ade Munawaroh Yasin (AMY).
Lalu siapa Ade Munawaroh Yasin alias AMY ini?
Penentuan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor
Sepak terjang AMY dalam menguasai berbagai kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sangat luar biasa. Bukan hanya itu, keberadaan AMY sangat ditakuti dan disegani oleh semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor karena AMY bisa mengintervensi kebijakan di internal birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Penempatan pejabat eselon II, III dan IV di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor, tidak ada yang luput dari intervensi adik kandung Rachmat Yasin Bupati Bogor Non Aktif itu.
Untuk menempatkan pejabat eselon II pada SKPD yang dianggap besar dan â??basahâ?? seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan, dan Dinas mutlak harus atas persetujuan AMY yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dikenal dengan julukan kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) bayangan terebut.
AMY diberikan wewenang oleh kakaknya Bupati Bogor Non Aktif Rachmat Yasin untuk menentukan pejabat yang dianggap pantas untuk menjadi kepala dinas SKPD â??besarâ?? dan â??basahâ??.
Hanya pejabat yang loyal, bisa diatur dan bisa diajak kerja sama yang dianggap layak untuk menduduki posisi kepala dinas. Tujuannya adalah, agar semua proyek yang dikerjakan oleh kroni Rachmat Yasin dan AMY melalui lembaga think tank-nya, RY Center bersama kroninya di SKPD Kabupaten Bogor berjalan lancar. Sebab, hampir semua proyek yang didanai APBD di dinas-dinas besar tersebut dikuasai RY dan AMY. Bukan hanya proyek APBD, tetapi juga proyek APBN di empat SKPD tersebut juga dikuasai mereka.
Selanjutnya berkembang pula informasi bahwa AMY merupakan operator yang mengomandoi berbagai proyek, jabatan dan berbagai operasi â??pencaplokanâ?? dana APBD Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Keluarga Rachmat Yasin di Kabupaten Bogor.
AMY merupakan Jenderal Perempuan Lapangan yang menggerakkan operasi tidak saja menentukan proyek itu jatuh kesiapa, bahkan hingga jabatan setingkat Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, bahkan Lurah, AMY lah yang mengatur.
Main Proyek
Siapa yang tidak mengenal sosok AMY. Jarang tampil dipermukaan, AMY yang juga adik Bupati Bogor ini berperan penting dalam mengatur skema proyek dan apapun yang dilakukan oleh sang kakak selama menjadi Bupati Bogor.
Ada dugaan kuat jika Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin menguasai proyek di Kabupaten Bogor hampir 60% dari total APBD-nya. Memang data itu perlu pembuktian. Mengingat angka itu merupakan angka yang sesungguhnya bisa dikatakan mengada-ada atau tidak valid, setidaknya itu yang dikatakan para pendukung Rachmat Yasin atau mereka yang pernah â??kecipratanâ?? proyek dari Rachmat Yasin.
Untuk diketahui, APBD Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2013 pendapatan daerah baik dari komponen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan daerah yang sah sebesar 3.851 Trilyun rupiah. Untuk belanja daerah sebesar 4,041 Trilyun rupiah. Kalau saja isu ini benar, artinya RY dan AMY mengantongi nilai proyek kurang lebih hampir 1,5 triliun dari total belanja daerah Kabupaten Bogor saja. Kemanakah uang tersebut berlari?
Tentu saja uang itu jatuh kepada proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bogor, baik berupa sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung dan lain-lain yang mereka kerjakan.
Pendahuluan
Pada medio Mei 2014 perhatian masyarakat Indonesia dijejali dengan pemberitaan tertangkap tangannya Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam suatu operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan di Bogor.
Adanya keresahan sebagian masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor terkait ditangkapnya Bupati Bogor, Rachmat Yasin alias RY dalam suatu operasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan tukar menukar kawasan hutan di Bogor tersebut, dan membuat publik bertanya-tanya. Mengingat, kasus ini tidak saja menyorot perhatian publik lokal, namun juga menyorot perhatian sekaligus pembicaraan di ranah nasional. Terlebih isu politik dinasti yang melibatkan Rachmat Yasin dan Keluarganya, dalam hal ini adik kandungnya, Ade Munawaroh Yasin (AMY).
Lalu siapa Ade Munawaroh Yasin alias AMY ini?
Penentuan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor
Sepak terjang AMY dalam menguasai berbagai kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sangat luar biasa. Bukan hanya itu, keberadaan AMY sangat ditakuti dan disegani oleh semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor karena AMY bisa mengintervensi kebijakan di internal birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Penempatan pejabat eselon II, III dan IV di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor, tidak ada yang luput dari intervensi adik kandung Rachmat Yasin Bupati Bogor Non Aktif itu.
Untuk menempatkan pejabat eselon II pada SKPD yang dianggap besar dan â??basahâ?? seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD), Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan, dan Dinas mutlak harus atas persetujuan AMY yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dikenal dengan julukan kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) bayangan terebut.
AMY diberikan wewenang oleh kakaknya Bupati Bogor Non Aktif Rachmat Yasin untuk menentukan pejabat yang dianggap pantas untuk menjadi kepala dinas SKPD â??besarâ?? dan â??basahâ??.
Hanya pejabat yang loyal, bisa diatur dan bisa diajak kerja sama yang dianggap layak untuk menduduki posisi kepala dinas. Tujuannya adalah, agar semua proyek yang dikerjakan oleh kroni Rachmat Yasin dan AMY melalui lembaga think tank-nya, RY Center bersama kroninya di SKPD Kabupaten Bogor berjalan lancar. Sebab, hampir semua proyek yang didanai APBD di dinas-dinas besar tersebut dikuasai RY dan AMY. Bukan hanya proyek APBD, tetapi juga proyek APBN di empat SKPD tersebut juga dikuasai mereka.
Selanjutnya berkembang pula informasi bahwa AMY merupakan operator yang mengomandoi berbagai proyek, jabatan dan berbagai operasi â??pencaplokanâ?? dana APBD Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Keluarga Rachmat Yasin di Kabupaten Bogor.
AMY merupakan Jenderal Perempuan Lapangan yang menggerakkan operasi tidak saja menentukan proyek itu jatuh kesiapa, bahkan hingga jabatan setingkat Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, bahkan Lurah, AMY lah yang mengatur.
Main Proyek
Siapa yang tidak mengenal sosok AMY. Jarang tampil dipermukaan, AMY yang juga adik Bupati Bogor ini berperan penting dalam mengatur skema proyek dan apapun yang dilakukan oleh sang kakak selama menjadi Bupati Bogor.
Ada dugaan kuat jika Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin menguasai proyek di Kabupaten Bogor hampir 60% dari total APBD-nya. Memang data itu perlu pembuktian. Mengingat angka itu merupakan angka yang sesungguhnya bisa dikatakan mengada-ada atau tidak valid, setidaknya itu yang dikatakan para pendukung Rachmat Yasin atau mereka yang pernah â??kecipratanâ?? proyek dari Rachmat Yasin.
Untuk diketahui, APBD Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2013 pendapatan daerah baik dari komponen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan daerah yang sah sebesar 3.851 Trilyun rupiah. Untuk belanja daerah sebesar 4,041 Trilyun rupiah. Kalau saja isu ini benar, artinya RY dan AMY mengantongi nilai proyek kurang lebih hampir 1,5 triliun dari total belanja daerah Kabupaten Bogor saja. Kemanakah uang tersebut berlari?
Tentu saja uang itu jatuh kepada proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bogor, baik berupa sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung dan lain-lain yang mereka kerjakan.
Kembali kedalam konteks dugaan keterlibatan AMY sebagai â??Don Perempuanâ?? dalam berbagai proyek di Kabupaten Bogor, maka KPK patut memeriksa tidak saja keterlibatan AMY dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung sekolah dan proyek infrastruktur lain di Kabupaten Bogor.
KPK harus lebih massif untuk ke Kabupaten Bogor, karena masyarakat merasa, khususnya aktivis mahasiswa, jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bogor terkesan lambat dan belum progressif. Padahal jika dilihat dari sudut anggaran saja, APBD Kabupaten Bogor sangat besar dengan wilayah cakupan wilayah yang cukup luas.
Karena itu, dugaan keterlibatan AMY tidak boleh berhenti ditataran penentuan pejabat birokrasi saja, tapi lebih melebar dan meluas kepada penguasaan proyek di SKPD-SKPD lain di Pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau ternyata ada dugaan keterlibatan AMY didalam proyek yang tentu saja melanggar aturan dan undang-undang, maka bersiaplah gejolak politik di Kabupaten Bogorl akan semakin dinamis dan memanas seiring jalannya penyidikan KPK beserta temuan-temuannya.
AMY tidak bekerja sendirian. Dia memiliki sejumlah anak buahnya, Rudi Ferdian alias Rudi Bule di RY Center yang dipercayakan untuk mengelola perusahaan dan ditunjuk sebagai direktur utama (Dirut) di sejumlah perusahaan â??milikâ?? kakaknya, Bupati Bogor Non Aktif Rachmat Yasin. Hampir seluruh perusahaan milik RY dibuat atas orang lain atau anak buahnya.
Ade Munawaroh Yasin alias AMY dilibatkan dalam menyusun skema pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan Ade Munawaroh juga dilibatkan dalam rapat Baperjakat. AMY juga bekerjasama dengan pihak anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk mengamankan seluruh proyek yang dikuasainya," tegas seorang PNS di Pemerintah Kabupaten Bogor yang tidak ingin disebutkan namanya.
Praktik AMY seperti ini sudah berlangsung lama sejak kakaknya Rachmat Yasin menjabat sebagai Bupati Bogor Periode Pertama. Peran AMY semakin besar, ketika kakaknya, Rachmat Yasin menjabat sebagai Bupati Bogor Periode Kedua saat ini. Namun ada hal yang sangat menarik, sebagian besar proyek yang dikerjakan adik Rachmat Yasin itu bersama kroninya selalu menjadi langganan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
"Proyek yang dikerjakan AMY dan kroninya selalu bermasalah, karena AMY diduga menarik fee sebesar 20-30 persen dari setiap proyek tersebut jika dikerjakan oleh pengusaha lain. Namun, ironisnya, dari berbagai kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek Wawan selalu mengendap di kepolisian atau kejaksaan,â?? menurut sumber yang bisa dipercaya.
Sementara itu, berdasarkan pengakuran PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor itu mengatakan, bahwa sepak terjang Ade Munawaroh Yasin (AMY) dalam menguasai hampir semua proyek APBD Kabupaten Bogor dan APBN yang digelontorkan ke Kabupaten Bogor bukan cerita baru.
â??Tidak heran kalau Rachmat Yasin dan kroni-kroninya memiliki koleksi mobil super mewah dan aset yang begitu banyak. Sebagian besar harta Rachmat Yasin dan kroni-kroninya diperoleh dari proyek APBD di Kabupaten Bogor. Sangat wajar kalau masyarakat Kabupaten Bogor marah karena Dinasti Rachmat Yasin bersama kroninya melakukan praktik monopoli proyek yang sebagian besar pekerjaannya tidak benar atau bermasalah,â?? tegas PNS Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut.
Masyarakat Kabupaten Bogor, cukup mengenal keluarga Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin. Sebab, mereka dapat dikatakan sebagai tokoh Kabupaten Bogor yang praktis tidak tersentuh oleh hukum dan politik dimasa-masa sebelum KPK menangkap tangan Rachmat Yasin.
Jaringan keluarga Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin diidentikkan dengan kelompok RY Center yang memang kerap memenangkan berbagai kontestasi politik lokal khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.
Konsepsi Max Weber Versus Rekrutmen Birokrasi Ala AMY
Dalam konsepsi Max Weber dikatakan bahwa birokrasi tidak boleh memasukkan unsur subyektivitas dalam pelaksanaan birokrasi, karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, jelas-jelas dalam kenyataannya tentu saja kontradiktif dengan realitas yang disajikan oleh fenomena dinasti politik Rachmat Yasin dan Ade Munawaroh Yasin, dimana pejabat-pejabat yang menjadi kepala dinas di hampir semua SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor dipilih atau ditentukan oleh AMY.
Penentuan ini tentu saja sangat berdasar pada kedekatan personal pejabat (Kepala Dinas) dengan AMY. Kewenangan AMY ini memungkinkan adanya proses rekruitmen yang tidak melalui jenjang karir yang jelas ataupun proses seleksi berdasar kualitas ataupun prestasi kerja seseorang, melainkan berdasar kedekatan personal atau penilaian subyektif seorang AMY.
Berbeda dengan konsepsi birokrasi tipe ideal Max weber yang seharusnya menerapkan merit system atau proses seleksi/rekruitmen menurut prestasi dan kualifikasi teknis yang dimiliki oleh seorang pegawai.
Data Diolah Dari Berbagai Sumber
