Dalam pertemuan tersebut, gagasan paradigma baru perdagangan dunia yang dikenal sebagai Global Value Chain (GVC) mendapat perhatian khusus dari anggota APEC. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan anggota APEC berpendapat bahwa perubahan pola perdagangan dunia perlu disikapi dengan meningkatkan fasilitas perdagangan.
Fasilitas perdagangan ini termasuk mengembangkan sektor-sektor jasa yang berperan sebagai pelumas bagi kegiatan bisnis lainnya. "Tentunya ekonomi berkembang seperti Indonesia berkeinginan agar GVC ini bukan justru mengunci sebuah negara pada satu mata rantai, misalnya berfokus hanya sebagai produsen bahan mentah," katanya melalui siaran pers, Sabtu 17 Mei 2014.
Lutif mengatakan pemerintah ingin mendapatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kata dia, dukungan Indonesia terhadap GVC tidak cukup hanya dengan liberalisasi ekonomi. "Tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas ekonomi berkembang untuk menaiki mata rantai nilai," katanya.
Di dalam mata rantai ini, sektor jasa, pembiayaan, dan fasilitasi perdagangan memainkan peran kunci sebagai pelumas bagi kelancaran GVC. Pertemuan tersebut diselenggarakan setelah pertemuan serupa pada April 2013 di Surabaya, yang juga menghadirkan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo.
Dalam pertemuan yang bertema dukungan APEC terhadap system perdagangan multilateral ini, delegasi Indonesia juga menekankan perlunya tindak lanjut atas seluruh Paket Bali. Paket Bali adalah hasil Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang disepakati pada Sabtu, 7 Desember 2013. Paket Bali atau Bali Package berisi sejumlah draf hasil pertemuan awal General Council of WTO di Jenewa, Swiss, akhir November 2013.
Dalam paket Bali ada tiga hal yang menjadi bahasan utama, yaitu paket kebijakan untuk negara kurang berkembang, fasilitasi perdagangan, dan kebijakan mengenai perdagangan produk pertanian. Kementerian Perdagangan memandang Paket Bali tidak difokuskan hanya pada Perjanjian Fasilitasi Perdagangan saja seperti kecenderungan beberapa Negara maju. Kesepakatan para Menteri mengenai dukungan APEC terhadap WTO ini rencananya dituangkan dalam sebuah stand-alone statement.
Pertemuan juga mencatat kesepakatan para anggota untuk menugaskan Policy Support Unit melakukan kajian mendalam atas 144 produk yang dinominasikan oleh sebelas ekonomm APEC di bawah prakarsa Indonesia. Kajian tersebut untuk mempromosikan produk-produk yang berkontribusi kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
SUMBER
