Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diserang itu wajar. Demikian kata Deklarator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Mohammad Jumhur Hidayat. Hanya saja dia menyayangkan kalau ada pihak yang menyerang dengan cara tidak elok.
�Namun kalau sampai menjurus ke black campaign dan fitnah, ya tentunya itu tidak elok karena bertentangan dengan norma dasar bangsa kita,� ujarnya, Selasa (1/4) malam.
Menurut Jumhur, penilaian terhadap Jokowi mestinya tidak dinilai berdasarkan pembanding �ideal� melainkan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. �Dari itu kita bisa melihat trend-nya. Kalau membaik artinya ia berhasil, kalau memburuk artinya gagal,� ucapnya.
Salah satunya, Jumhur menunjukkan bukti keberhasilan Jokowi dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). �Ini suatu terobosan dan banyak warga Jakarta yang terbantu. Kalau belum sempurna ya harus disempurnakan,� ujarnya,
Begitu juga dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS), tambah Jumhur, itu merupakan terobosan nyata untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta. Bahwa saat dimulainya masih ada kekurangan di sana sini karena pasien yang membludak ya itu bagian dari yang harus terus disempurnakan.
�Soal relokasi warga bantara sungai ke kampung deret atau rumah susun sederhana, ini juga langkah nyata yang puluhan tahun seakan tak tersentuh, dan pastinya akan membuat penghuni lebih dimanusiawikan ketimbang berada dibantaran sungai yang kumuh,� ucapnya.
Jumhur juga mengapresiasi pembenahan Pasar Tanah Abang yang puluhan tahun gagal dilakukan oleh Gubernur-gubernur sebelumnya. �Sekarang sudah mulai normal,� nilai Jumhur.
�Bahwa beberapa pedagang yang terelokasi saat ini sedang berjuang menaikkan omset, itu pun tidak luput dari kerja keras dari Pemprov DKI. Begitulah seterusnya, seperti Waduk Pluit dan Ria Rio dan sebagainya,� ungkap Jumhur.
Terkait Bus TransJakarta yang karatan, urai Jumhur, harus dilihat niatnya adalah memperbaiki pelayanan transportasi dengan menambah jumlah Bus. Bahwa kemudian ada masalah, ya itu lanjutkan saja pada pemeriksaan hukumnya.
�Sekarang kan sudah ada dua PNS yang jadi tersangka,� ucapnya.
Jumhur menilai, dalam sebuah organisasi besar seperti Pemprov DKI, tidak mungkin Jokowi bertindak seperti malaikat mengawasi setiap detik tindak-tanduk anak buahnya. Toh kan sudah ada guidance (arahan) umum dan bila ternyata pada tingkat pelaksanaan ada yang �jahat�, maka Jokowi pun dengan gembira menyampaikan itu ke muka hukum.
�Ini bukan lari dari tanggungjawab, tetapi memang anak buahnya itu memiliki tanggungjawab hukum sendiri-sendiri,� tegas Jumhur.syn
sumber : http://siagaindonesia.com/r/253
