JAKARTA, KOMPAS.com � Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencurigai banyak nama pegawai harian lepas (PHL) kebersihan yang sebenarnya tidak bekerja di Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Menurut dia, nama-nama tersebut selama ini dimanfaatkan oknum pegawai di Dinas Kebersihan untuk melakukan penyelewengan anggaran terkait honorarium petugas kebersihan.
"Saya sinyalir di Dinas Kebersihan ada loper koran dan pengemis yang didaftarin jadi PHL. Jadi, dia tidak usah kerja, tapi cuma numpang nama. Nanti dia terima 10 persen saja (dari gaji aslinya) sudah pasti mau," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Basuki menjelaskan, timnya masih menyelidiki dugaan tersebut. Selain itu, ia juga telah meminta Bank DKI agar tidak memberikan uang honorarium kepada orang yang datang tidak sesuai dengan identitasnya.
"Saya sudah bilang ke Bank DKI supaya tidak boleh ada yang ngambil uang lewat surat kuasa, kecuali kalau istri atau anaknya sakit," ucapnya.
Lebih lanjut, Basuki juga mengaku telah memberikan tenggat waktu kepada Dinas Kebersihan untuk menyusun kembali data petugas kebersihan dan memberikan kepadanya paling lambat pekan depan.
"Saya kasih waktu dua minggu. Sekarang sudah satu minggu berlalu. Tidak tahu deh minggu depan bisa apa tidak tuh datanya siap," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu Basuki sempat mengungkapkan kekesalannya kepada jajaran di Dinas Kebersihan yang tidak bisa menunjukkan data lengkap mengenai jumlah petugas kebersihan di DKI.
Menurut dia, nama-nama tersebut selama ini dimanfaatkan oknum pegawai di Dinas Kebersihan untuk melakukan penyelewengan anggaran terkait honorarium petugas kebersihan.
"Saya sinyalir di Dinas Kebersihan ada loper koran dan pengemis yang didaftarin jadi PHL. Jadi, dia tidak usah kerja, tapi cuma numpang nama. Nanti dia terima 10 persen saja (dari gaji aslinya) sudah pasti mau," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Basuki menjelaskan, timnya masih menyelidiki dugaan tersebut. Selain itu, ia juga telah meminta Bank DKI agar tidak memberikan uang honorarium kepada orang yang datang tidak sesuai dengan identitasnya.
"Saya sudah bilang ke Bank DKI supaya tidak boleh ada yang ngambil uang lewat surat kuasa, kecuali kalau istri atau anaknya sakit," ucapnya.
Lebih lanjut, Basuki juga mengaku telah memberikan tenggat waktu kepada Dinas Kebersihan untuk menyusun kembali data petugas kebersihan dan memberikan kepadanya paling lambat pekan depan.
"Saya kasih waktu dua minggu. Sekarang sudah satu minggu berlalu. Tidak tahu deh minggu depan bisa apa tidak tuh datanya siap," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu Basuki sempat mengungkapkan kekesalannya kepada jajaran di Dinas Kebersihan yang tidak bisa menunjukkan data lengkap mengenai jumlah petugas kebersihan di DKI.
Menurut Basuki, jumlah petugas kebersihan di DKI tidak sesuai dengan kebersihan kota. Seharusnya, dengan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi, dia sudah tidak lagi menerima keluhan warga melalui telepon genggamnya terkait sampah yang tercecer.
Basuki pun menugaskan beberapa pejabat Dinas Kebersihan yang mengikuti rapat tersebut untuk berkoordinasi dan membagi tanggung jawab di setiap wilayah. Basuki menugaskan Dinas Kebersihan mengumpulkan kontak dan identitas petugas kebersihan yang dimiliki. Dia juga meminta Dinas Kebersihan untuk mendata jam-jam petugas mengumpulkan sampah dan lokasi membuang sampah.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp
mana ini klaim manajemen kontrolnya jokowi
Dishub korupsi
Dinas PU korupsi
Disdik penggelembungan dana
Dinas kebersihan korupsi
blusukannya kemana sama megawati
betul kata franz magnis, blusukannya jokowi itu tidak menyelesaikan masalah !
