JAKARTA, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahana Purnama mengungkapkan, saat ini masih ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak bisa melakukan pengadaan barang secara satuan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ia berjanji akan mencoret anggaran pengadaan barang SKPD tersebut.
"Masak mau beli barang tapi tidak tahu spesifikasi, patokan harga, serta kontraknya bagaimana. Makanya saya bilang, yang kayak begitu-begitu coret saja, tidak usah pengadaan barang. Kita pindahkan ke SKPD yang mau kerja cepat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Basuki mengakui bahwa langkah tersebut berpotensi membuat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) menjadi tinggi. Hal itulah yang ia duga dijadikan alat tawar bagi SKPD bandel agar mau mengembalikan sistem pengadaan barang ke sistem lama.
Kendati demikian, ia menegaskan tidak akan mengembalikan sistem pengadaan barang ke cara lama. Ia pun tidak khawatir apabila ada pihak yang menilai pemerintahan DKI Jakarta saat ini lebih buruk dari era Gubernur Fauzi Bowo alias Foke.
"Karena silpa, jadi seolah-olah mereka mau menggambarkan zaman kami lebih jelek dari zaman Foke. Emang gue pikirin!" ujarnya.
Lebih lanjut, Basuki juga menegaskan bahwa penerapan e-budgeting merupakan salah satu langkah tepat untuk menghemat anggaran serta mendapatkan barang-barang yang berkualitas.
"Jadi lebih untung, dapat barang yang terbaik, dan kontraknya tidak dicurangin. Kenapa sih DKI tidak seperti itu? Ini kan akan diterapkan di seluruh Indonesia dan DKI jadi model," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
SUMBER......
