Sumber = http://m.jakartapress..com/read/deta...si-kasus-tanah
14/05/2014 04:04
Presiden Didesak Turun Atasi Kasus Tanah
jakartapress..com - Sejumlah tokoh masyarakat suku Dayak datang ke Jakarta untuk menuntut hak tanah mereka di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dirampas pengusaha perkebunan. Mereka didampingi Anggota DPRD Kalteng, Budi Yardi, bersama Mayjen TNI (Purn) Sariup Kadi.
Kedatangan tokoh Dayak ke Jakarta ini untuk menuntut pemerintah, khususnya Presiden SBY agar segera bertindak karena tanah mereka dirampas oleh perusahaan perkebunan. Hingga kini, tanah di masyarakat Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 708.774,5 hektar telah dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit kurang lebih 75 persen tanah masyarakat adat.
Yang patut diacungi jempol, ternyata Gubernur Kalteng Teras Narang yang juga Mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PDIP, ikut memperhatikan perjuangan rakyatnya, dengan mendatangi jumpa pers di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Rabu (18/1/2012), dengan sejumlah tokoh Dayak dan Tim Pendamping Perwakilan Rakyat Kalteng.
Saurip Kadi menyatakan, penyerobotan tanah di Seruyan, Kalteng hampir mirip dengan yang terjadi di Mesuji, yakni dilakukan oleh perusahaan sawit. "Maraknya penyerobotan tanah ditandai pemerintah lambat dalam menanganinya. Tanah ulayat yang dilindungi oleh UU pun, tidak dihargai justru oleh pemerintah sendiri," tegas Mantan Aster KASAD ini.
Jenderal bintang dua yang dulu dikenal dekat Presiden Gus Dur ini memuji sikap Gubernur Kalteng teras Narang yang terjun langsung mendukung perjuangan rakyatnya mempertahankan tanah mereka. �Ini jadi percontohan, ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat bawah, maka Gubernur dengan cara turun tangan langsung menangani masalahnya. Tapi, Presiden tidak pernah turun,� papar Saurip Kadi.
Menurutnya, Presiden SBY harus turun tangan langsung terhadap masalah yang tidak bisa diatasi oleh Menteri dan para Gubernurnya. �Presiden (SBY) harus meniru Gubernur Kalteng. Belajar itu tidak perlu malu, meski sekalipun belajar tentang hal yang baik dari apa yang dilakukan oleh pemulung,� tutur Mantan Kandidat Capres dari jalur independen ini.
Seperti dalam kasus pembantaian di Mesuji, Lampung, mestinya Presiden turun tangan langsung, jangan dilimpahkan ke Tim TGPF pimpinan Deny Indrayana. �TGPF cuma menghambur-hamburkan biaya dan kesimpulannya malah tidak jelas serta mementahkan penyelesaian masalah,� terangnya.
Saurip menegaskan, dirinya membela masyarakat Dayak yang tanahnya dirampas perusahaan, tidak memiliki kepentingan politik maupun untuk mencari uang . �Saya tidak punya kepentingaan materi dan politik. Tapi ketika menyangkut kenegaraan dan kepentingan alam, saya harus ikut turun tangan,� seru aktivis Dewan Penyelamat Negara (DEPAN) ini.
14/05/2014 04:04
Presiden Didesak Turun Atasi Kasus Tanah
jakartapress..com - Sejumlah tokoh masyarakat suku Dayak datang ke Jakarta untuk menuntut hak tanah mereka di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dirampas pengusaha perkebunan. Mereka didampingi Anggota DPRD Kalteng, Budi Yardi, bersama Mayjen TNI (Purn) Sariup Kadi.
Kedatangan tokoh Dayak ke Jakarta ini untuk menuntut pemerintah, khususnya Presiden SBY agar segera bertindak karena tanah mereka dirampas oleh perusahaan perkebunan. Hingga kini, tanah di masyarakat Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 708.774,5 hektar telah dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit kurang lebih 75 persen tanah masyarakat adat.
Yang patut diacungi jempol, ternyata Gubernur Kalteng Teras Narang yang juga Mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PDIP, ikut memperhatikan perjuangan rakyatnya, dengan mendatangi jumpa pers di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Rabu (18/1/2012), dengan sejumlah tokoh Dayak dan Tim Pendamping Perwakilan Rakyat Kalteng.
Saurip Kadi menyatakan, penyerobotan tanah di Seruyan, Kalteng hampir mirip dengan yang terjadi di Mesuji, yakni dilakukan oleh perusahaan sawit. "Maraknya penyerobotan tanah ditandai pemerintah lambat dalam menanganinya. Tanah ulayat yang dilindungi oleh UU pun, tidak dihargai justru oleh pemerintah sendiri," tegas Mantan Aster KASAD ini.
Jenderal bintang dua yang dulu dikenal dekat Presiden Gus Dur ini memuji sikap Gubernur Kalteng teras Narang yang terjun langsung mendukung perjuangan rakyatnya mempertahankan tanah mereka. �Ini jadi percontohan, ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat bawah, maka Gubernur dengan cara turun tangan langsung menangani masalahnya. Tapi, Presiden tidak pernah turun,� papar Saurip Kadi.
Menurutnya, Presiden SBY harus turun tangan langsung terhadap masalah yang tidak bisa diatasi oleh Menteri dan para Gubernurnya. �Presiden (SBY) harus meniru Gubernur Kalteng. Belajar itu tidak perlu malu, meski sekalipun belajar tentang hal yang baik dari apa yang dilakukan oleh pemulung,� tutur Mantan Kandidat Capres dari jalur independen ini.
Seperti dalam kasus pembantaian di Mesuji, Lampung, mestinya Presiden turun tangan langsung, jangan dilimpahkan ke Tim TGPF pimpinan Deny Indrayana. �TGPF cuma menghambur-hamburkan biaya dan kesimpulannya malah tidak jelas serta mementahkan penyelesaian masalah,� terangnya.
Saurip menegaskan, dirinya membela masyarakat Dayak yang tanahnya dirampas perusahaan, tidak memiliki kepentingan politik maupun untuk mencari uang . �Saya tidak punya kepentingaan materi dan politik. Tapi ketika menyangkut kenegaraan dan kepentingan alam, saya harus ikut turun tangan,� seru aktivis Dewan Penyelamat Negara (DEPAN) ini.
Ia pun mengaku kenal dengan pribadi Teras Narang sebagai figur yang memiliki nasionalis tinggi. �Saya tahu, Gubernur Teras Narang memiliki nasionalis yang tinggi dan pembangunaan Kalteng dieksploitasi untuk kepentingan rakyat. Gubernur menyatakan sendiri segera mengambil alih kasus Seruyan dan minta anggota DPRD yang dijadikan DPO oleh aparat, diminta pulang. Gubernur sudah kontak Kapolda,� tandasnya.
Bahkan dalam persoalan tanah rakyat yang diserobot perusahaan di Kalteng tersebut, Gubernur Teras Narang malah langsung berpikir loncat jauh ke depan, bukan hanya bicara soal plasma, tetapi menawarkan kerjasama rakyat dengan perusahaan. �Gubernur segera verifikasi perusahaan yang ada di Kalteng, baik yang terkait HGI maupun HGU. Karena laporan rakyat Seruyan belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan yang dimaksud,� jelas Saurip.
Lebih lanjut, Saurip menegaskan bahwa kasus pembantaian petani di Mesuji, Lampung, yang diduga dilakukan oleh oknum Brimob Polri yang dibayar perusahaan, harus menjadi tanggung jawab pimpinan Polri. �Kalau prajurit polisi ditugaskan di perusahaan itu adalah merupakan tugas negara, bukan oknum. Karena prajurit tersebut harus meninggalkan tugas kantor dan kesatuannya,� tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, persoalan mendasar adalah bagaimana mengubah model keamaan agar polisi mendatang tidak mengulangi kesalahan TNI AD di era orde baru, yang ujung-ujungnya prajurit pangkat bawah yang dihukum. �Kalau ada kesalahan, berarti pimpinan Polri yang harus dihukum,� desaknya.
Saurip memaparkan, sebagaimana sengketa lahan di sejumlah daerah, banyak rakyat Kalimantan Tengah yang hidup turun temurun menyatu dengan hutan, saat ini tersingkir dari kampung halamannya akibat penyerobotan lahan oleh perusahaan. Sehingga, rakyat yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah ataupun izin pengusahaan hutan harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin atas ribuan, ratusan, bahkan jutaan hektare hutan ataupun tanah. "Tanah ulayat yang dilindungi oleh UU pun, tidak dihargai justru oleh pemerintah sendiri," tegasnya.
Dengan mengangkat permasalahan ini ke media, Saurip berharap agar ada perhatian dari pemerintah menyikapi hal tersebut, mengingat potensi dampak yang akan terjadi jauh lebih dasyat dari kasus Mesuji. Sebagaimana diketahui, Sebanyak 300 Kepala keluarga (KK) di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, saat ini resah.
Pasalnya, tanah garapan yang sudah puluhan tahun menjadi sandaran hidup warga diserobot perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, saat ini warga tidak bekerja dan terancam kehilangan pekerjaan. Akibat diserobot perusahaan perkebunan, mereka tidak dapat mengelola lahan pertaniannya, dan kini warga hanya mengelola lahan pekarangan miliknya.
Contoh lainnya, sejumlah 57 perusahaan (PT) dengan total ijin prinsip yang dikeluarkan Bupati Seruyan per Desember 2005 seluas 708.774,5 ha sedangkan RTRWK seluas 700.798,12 ha. Ijin yang diterbitkan sudah melebihi RTRWK. Praktek di lapangan bisa lebih luas lagi karena tidak ada tapal batas. Tak tersisa untuk masyarakat yang tutun temurun hidup di tempat itu. Selain itu, seorang anggota DPRD dijadikan tersangka karena membela rakyat yang tergusur.
Oleh karena itu, para tokoh masyarakat Dayak ke Jakarta dengan mengeluarkan ancaman: Alert!! Alert!!! Warning untuk Presiden: Warga Dayak harus kemana? Kasus tanah di kalteng siap meledak, jauh lebih dahsyat dari Mesuji bila dibiarkan! (ari)
Nah sudah saatnya masyarakat sadar bahwa Tanah selain bermanfaat juga PUNYA HAK
selain itu SUDAH SAATNYA KITA BEKERJA SAMA MEMBANGUN DAERAH
SALUT DENGAN CAPRES ALTERNATIF 2014 atau 2019 AGUSTIN TERAS NARANG !!!!
ORANG DAYAK BOLEH JADI PRESIDEN
