JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sulit untuk mengawasi serta mencermati 60.000-70.000 mata anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Karena itulah, Basuki menerapkan sistem e-budgeting dalam menyusun serta mengontrol anggaran.
"Makanya, dengan e-budgeting, saya senang. Saya mau buka ke masyarakat nanti anggaran sekaligus dokumen lelang," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).
Program e-budgeting yang diadopsi Pemprov DKI dari Pemkot Surabaya ini berfungsi agar anggaran siluman tidak masuk lagi ke dalam APBD. Selain itu, efisiensi anggaran juga diyakini bisa terwujud dengan penggunaan e-budgeting.
Program ini, lanjut dia, sebenarnya sudah akan diterapkan untuk APBD 2014 lalu. Hanya saja, masih banyak pihak, termasuk pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, yang menolak menggunakan e-budgeting.
"Makanya, dengan e-budgeting, saya senang. Saya mau buka ke masyarakat nanti anggaran sekaligus dokumen lelang," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).
Program e-budgeting yang diadopsi Pemprov DKI dari Pemkot Surabaya ini berfungsi agar anggaran siluman tidak masuk lagi ke dalam APBD. Selain itu, efisiensi anggaran juga diyakini bisa terwujud dengan penggunaan e-budgeting.
Program ini, lanjut dia, sebenarnya sudah akan diterapkan untuk APBD 2014 lalu. Hanya saja, masih banyak pihak, termasuk pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, yang menolak menggunakan e-budgeting.
Pada penyusunan APBD tahun 2015, Basuki mengaku menemukan usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun di RAPBD versi DPRD. Di dalamnya terdapat usulan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kelurahan sebesar Rp 4,2 miliar tiap unitnya dan untuk dipasang di sekolah sebesar Rp 6 miliar tiap unitnya. Usulan anggaran siluman ini diketahuinya dengan menggunakan sistem e-budgeting.
Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta perwakilan masing-masing SKPD memiliki password untuk dapat memasukkan anggaran ke dalam sistem e-budgeting.
"Nantinya saya ingin libatkan warga untuk membantu saya mengawasi anggaran. Saya enggak sanggup (baca 70.000 mata anggaran). Begitu di APBD 2015 ada kebocoran, masyarakat bisa lapor, 'Pak ini enggak pantas belanja, Pak', langsung saya lock. Kalau dulu (tidak pakai e-budgeting), mati deh. Sistem inilah yang kami ubah," kata Basuki.
Sumber (megapolitan.kompas.com)
Nah gini baru mantep, bener2 transparan
Ahok Emang Kerenn !!
Cocok dinobatkan jadi Bapak Transparansi Anggaran !
Dikutip dari: http://adf.ly/1AFp1F
