JAKARTA � Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 sampai saat ini masih menyisahkan luka mendalam. Untuk itu Perhimpunan Bantuan Hulum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menuntut Tragedi Trisakti untuk segera diselesaikan. Lantaran, selama ini pengungkapan kasus tersebut mandeg dan cenderung ditutup-tutupi oleh pemerintah.
"Tragedi itu tidak bisa membuat kita lupa dan memaafkan begitu saja," ucap Ketua PBHI Poltak Agustinus Sinaga saat diskusi 'Melawan Lupa Tragedi Berdarah Trisakti' di resto Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Kamis (8/5/2014).
Untuk itu, dalam kasus ini PBHI menolak pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres Indonesia. Lantaran Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu memiliki permasalahan secara HAM, moral, dan hukum. "Kami mendesak agar Tragedi Trisakti dan kasus penculikan aktivisi 1998 diusut tuntas. Dan kami menolak pencapresan Prabowo," tegas Poltak.
Selain itu, Poltak juga meminta pemerintah untuk segera menjalankan rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc terkait kasus ini.
"Kami juga mendesak negara, partai politik, capres dan lembaga negara untuk menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini," kata Poltak.
Sebelumnya, pada tahun 13 Mei-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan di ibukota Jakarta dan sejumlah kota lainnya di Indonesia yang diawali oleh krisis politik dan ekonomi. Kerusuhan itu dimulai ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998, yang dikenal sebagai "Tragedi Trisakti". (fdi)
Sumber: indopos.co.id
