�Bagus saja, karena memang road map kita seperti itu. Pelan-pelan sebetulnya pemerintah ingin mengalihkan subsidi dari orang yang tidak berhak menerimanya ke program perlindungan,� ucapnya di acara Musrenbangnas 2014, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Program perlindungan tersebut, kata dia berupa pembangunan infrastruktur pedesaan dan lainnya. Namun bagi masyarakat miskin, tambahnya, subsidi tetap diperlukan sesuai aturan.
�Subsidi memang tidak boleh hilang, tapi kan untuk menghapus subsidi BBM tidak mudah. Sedangkan listrik saja tidak mudah, yang sekarang dinaikkan saja ribut,� tambahnya.
Hatta mengaku, setiap kebijakan pemerintah termasuk penghapusan BBM subsidi mesti berkoordinasi dengan DPR. �Jadi harus ada komunikasi yang baik dengan DPR. Saya kira yang bisa jalankan itu pemerintahan baru, yang penting ada dukungan dari DPR,� tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan, pencabutan subsidi BBM yang ideal dilakukan bertahap dalan kurun waktu empat tahun.
�Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang,� kata Jokowi.
Setelah subsidi BBM dihilangkan, lanjut Jokowi, subsidi tersebut harus dialihkan ke program penyaluran subsidi tepat sasaran, sehingga subsidi dapat dinikmati oleh yang berhak menerima.
�Tapi dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka,� tuturnya.
Menurutnya, penghilangan subsidi pada BBM akan berdampak pada guncangan sosial, namun penghapusan subsidi merupakan sebuah keharusan.
�Guncangan ekonomi sosial, tetapi harus,� pungkasnya.
(Nurseffi Dwi Wahyuni)
liputan6.com
sumber
ane juga agak setuju deh...
