Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mendesak agar KPK bersikap equal (seimbang) terhadap sejumlah pengusutan dan penuntasan perkara korupsi. Upaya itu termasuk penuntasan kasus kardus duren yang pernah terjadi di kantor Menakertrans Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang kini sedang mendukung pencapresan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Kasus ini sudah dua tahun lalu. Dulu ramai, sekarang tiba-tiba hilang," beber Ruhut, Kamis (29/5) di Jakarta.
Ia tak menuduh KPK sedang melakukan aksi tebang pilih. Dirinya mengaku tetap percaya pada KPK. Menurutnya, politisi yang beken disebut Si Poltak tersebut mengingatkan KPK dan Muhaimin Iskandar pula.
"Kalau KPK bisa berimbang, bisa menunjukkan bahwa hukum tidak dipolitisir, rakyat akan makin mencintai," tandasnya.
"Kasus ini sudah dua tahun lalu. Dulu ramai, sekarang tiba-tiba hilang," beber Ruhut, Kamis (29/5) di Jakarta.
Ia tak menuduh KPK sedang melakukan aksi tebang pilih. Dirinya mengaku tetap percaya pada KPK. Menurutnya, politisi yang beken disebut Si Poltak tersebut mengingatkan KPK dan Muhaimin Iskandar pula.
"Kalau KPK bisa berimbang, bisa menunjukkan bahwa hukum tidak dipolitisir, rakyat akan makin mencintai," tandasnya.
Kasus kardus duren mencuat beberapa hari sebelum Lebaran 2011. KPK meringkus dua pejabat Kemenakertrans yakni Sekjen Direktorat Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat kawasan Transmigrasi (P2MKT) I Nyiman Suisnaya, dan Dadong Irbarelawan (Kabag Evaluasi Program P2MKT). Dalam penangkapan itu, penyidik juga menciduk Dharnawati (pengusaha PT Alam Jaya) yang terpilih sebagai kontraktor pembangunan empat kabupaten di Papua, yakni Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, Mimika. Pembangunan itu menggunakan DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) sebesar Rp 37 miliar.
Singkat cerita, dalam proses pemeriksaan terhadap Dharnawati, ia mengakui mengantarkan uang Rp 1,5 miliar tersebut untuk diserahkan kantor Kemenakertrans, sebagai fee. "Katanya sih untuk Pak Menteri. Tapi apakah untuk Menteri, saya enggak tahu," terang Dharna saat bersaksi untuk terdakwa Dadong Irbarelawan di PN Tipikor 6 Februari 2012 lalu.
Sumber
piye ki panastak-panasbung, beraksilah
