Selasa, 13 Mei 2014 | 06:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) lewat akun Twitter @kemkominfo mengancam menjerat salah satu situs berita satire dengan UU ITE. Hujan kecaman pun datang.
Dalam akun itu disebutkan alasan Kemkominfo mengeluarkan ancaman hukum tersebut. Menurut mereka, situs tersebut telah membuat berita yang dinilai palsu mengenai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Situs yang akan dijerat dengan UU ITE oleh Kemkominfo adalah situs posronda.net. Tertulis pada 12 Mei 2014, situs ini menayangkan artikel mengenai Tifatul Sembiring yang berjudul "Cegah MERS, Kemenkominfo Akan Batasi Kuota Internet".
Artikel tersebut menuliskan mengenai "tanggapan" Tifatul Sembiring terhadap virus korona MERS yang sedang mewabah dan dikaitkan dengan kuota internet. Namun, pada menu disclaimer, situs posronda.net menuliskan bahwa posronda.net merupakan situs yang menampilkan artikel yang disusun sebagai karya fiksi, bersifat satire, dan untuk hiburan.
Disclaimer tersebut menunjukkan, berita mengenai Tifatul Sembiring yang dimuat di sana juga fiksi. Meski demikian, Kemkominfo tetap mengancam pemilik situs posronda.net dengan UU ITE. Ada lima kicauan dilontarkan akun tersebut soal tulisan ini dengan hashtag #hoax.
"Beberapa waktu lalu sebuah situs online memuat berita menyesatkan tentang Menkominfo @tifsembiring #hoax," tulis akun itu pada awalnya. Lalu, "Berikut link terkait Menkominfo @tifsembiring "Cegah MERS, Kemenkominfo Akan Batasi Kuota Internet http://posronda.net/2014/05/12/cegah...uota-internet/" #hoax"
Kicauan ketiga adalah "Kepada pengelola situs terkait, kami ingatkan agar menjaga etika penulisan dan tidak menyebarkan kabar yang tidak benar." Pada kicauan keempat, "Tulisan dimaksud cukup syarat menjerat pihak terkait sebagai pelanggaran terhadap UU ITE dan dapat ditindak pihak berwajib."
Pada kicauan kelima, ancaman tersebut ditindaklanjuti dengan kalimat, "Pihak Kementerian telah lakukan penulusuran lebih lanjut terhadap artikel terkait, untuk dilanjutkan pada tindakan penegakan hukum".
Akibat kicauan tersebut, akun Kemkominfo pun langsung menuai protes. Kemkominfo dianggap berlebihan karena menanggapi situs berita satire tersebut terlalu serius. "Ketauan bgt Kemkominfo klo kerja gak pake mikir. Sampe2 situs yg emg buat parodi aja dianggep serius. Mbok ya dibaca dulu disclaimernya!" tulis pemilik akun @yogawat.
"Lucunya negeri ini @kemkominfo menanggapi serius situs tersebut. Padahal udah jelas kalau itu hoax dan buat hiburan," tulis akun @hardapratama. "Haha gw baru tau soal kemkominfo & posronda. Mungkin kementerian tsb waktu luangnya banyak jadi masih sempet urusin yg begituan," tulis pemilik akun Twitter @Praszetyawan.
POSTED ON MAY 12, 2014 UPDATED ON MAY 12, 2014
Kemenkominfo mengeluarkan siaran pers, yang menyatakan bahwa kuota dan kecepatan internet akan dibatasi demi mencegah wabah MERS masuk ke Indonesia. (photo courtesy indotelko.com)
JAKARTA, POS RONDA � Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia dalam siaran pers yang diterbitkan pagi ini (12/5) menyatakan akan mengambil langkah pencegahan dalam menghadapi wabah Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dengan cara membatasi kuota internet secara nasional.
Siaran pers tersebut mencantumkan keprihatinan Menkominfo Tifatul Sembiring terhadap masuknya wabah MERS ke Indonesia, dan memutuskan bahwa Kemenkominfo akan ikut serta secara aktif untuk melawan wabah yang menurutnya berbahaya bagi infrastruktur komunikasi dan moral di Indonesia.
�Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengambil langkah dengan membatasi kuota dan kecepatan internet dalam skala nasional, demi mencegah penyebaran wabah MERS. Langkah ini akan diambil demi menyelamatkan infrastruktur komunikasi dan moral di Indonesia.� Pernyataan tersebut tercantum dalam siaran pers, namun tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang menjadi hubungan antara MERS dengan infrastruktur komunikasi dan penegakan moral.
Meski demikian, Tifatul menjelaskan lebih lanjut kebijakan tersebut melalui akun resmi Twitter miliknya setelah beberapa pengguna Twitter menanyakan hubungan dua hal tersebut. Melalui akun @tifsembiring dirinya menjelaskan dengan menulis �MERS itu virus. Komputer lemah terhadap virus, makanya harus dicegah.� dan �virus itu bisa menyebar lewat internet, jadi dicegah dengan dibatasi.�
Jawaban Tifatul serta-merta mendapatkan banyak tanggapan yang negatif dari para pengguna Twitter lainnya. Pemilik akun @rabalimao mempertanyakan, �Bapak ngawur ah, apa hubungannya MERS sama internet, apalagi moral?�
Pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban dari akun @tifsembiring, �Ya berhubungan, masbro. Jadi kasus sodomi dan pedofilia dimana-mana ini kira2 fenomena apa ya? He3x.�
Akun milik Tifatul juga langsung memberi tambahan, �Niat baik saya tolong jangan disalahartikan ya, anak-anak. He3x.�
Menkominfo Tifatul Sembiring, menjawab melalui akun Twitter bahwa pencegahan MERS akan berdampak positif bagi infrastruktur komunikasi dan moral di Indonesia. (photo courtesy kabar24..com)
Pakar ilmu kesehatan masyarakat dari Universitas Kota Jakarta (UNKOJA), Yohan Pannamo, menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara penyebaran MERS dan keberadaan internet.
�MERS itu pada dasarnya adalah penyakit infeksi pernapasan. Penelitian masih terus dilakukan oleh WHO, dan kemungkinan besar disebabkan karena virus atau bakteri. Tapi virus yang dimaksud di sini tidak sama dengan virus komputer. Beda jauh, dan saya sebenarnya bingung kenapa ada yang menganggapnya sama.� ujarnya mengenai siaran pers Kemenkominfo.
Yohan mendapatkan laporan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia sudah ada pencegahan dini untuk MERS. Terdapat segelintir potensi kasus di Indonesia, namun lebih banyak hasil tes yang negatif. Dari 47 laporan di 13 provinsi, 36 diantaranya negatif dan 11 lainnya masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut Yohan, laporan potensi kasus biasanya terkait dengan orang-orang yang baru kembali dari perjalanan di daerah Timur Tengah. Meski demikian, bandara-bandara di Indonesia kini sudah dilengkapi alat pemindai suhu tubuh dan alat sterilisasi tubuh dari kuman, untuk mencegah MERS merebak lebih jauh masuk ke Indonesia.
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa Kemenkominfo tetap mengeluarkan kebijakan melalui siara pers tersebut apabila tidak ada hubungan antara MERS dan infrastruktur internet?
Seorang pejabat Kemenkominfo yang tidak ingin disebutkan namanya bercerita kepada POS RONDA bahwa hampir seluruh staf ahli dan pejabat Kemenkominfo sebenarnya telah menjelaskan tidak adanya hubungan antara MERS dan internet kepada Menteri Tifatul.
�Kami di kementerian sebenarnya sudah menjelaskan duduk perkaranya. Tapi, Pak Menteri memang sangat bersemangat untuk ikut serta mencegah MERS, sehingga bagaimana pun kementerian juga harus ikut secara aktif dalam mencegah virus tersebut.� ujarnya sumber tersebut. (Sha01)
