BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengecam keras perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tidak menghadiri Sidang Paripurna (bolos), dikarenakan lebih memilih untuk turun ke daerah pemilihannya demi kepentingan di Pemilu 2014.
"Kami mengecam perilaku anggota dewan seperti itu. Padahal, kepentingan Sidang Paripurna lebih penting untuk dihadiri, dari pada memikirkan kepentingan untuk mendulang suara," kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani kepada acehonline.info, (22/2/2014) di Banda Aceh menanggapi pemberitaan banyaknya anggota DPR Aceh bolos paripurna menjelang Pemilu 2014.
Anggota DPR Aceh, kata Askhalani, dibayar oleh negara dan hidup dari uang publik, dengan harapan memprioritaskan dan mengutamakan kinerjanya untuk kepentingan publik, bukan untuk mementingkan kehidupan dan urusan pribadinya.
"Kami menolak anggota dewan model ini dipilih lagi pada pemilu 2014. Ciri-ciri anggota dewan seperti ini adalah kumpulan kaum borjuis yang hanya mementingkan kekuasaan," ujar Askhalani.
"Kami mengecam perilaku anggota dewan seperti itu. Padahal, kepentingan Sidang Paripurna lebih penting untuk dihadiri, dari pada memikirkan kepentingan untuk mendulang suara," kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani kepada acehonline.info, (22/2/2014) di Banda Aceh menanggapi pemberitaan banyaknya anggota DPR Aceh bolos paripurna menjelang Pemilu 2014.
Anggota DPR Aceh, kata Askhalani, dibayar oleh negara dan hidup dari uang publik, dengan harapan memprioritaskan dan mengutamakan kinerjanya untuk kepentingan publik, bukan untuk mementingkan kehidupan dan urusan pribadinya.
"Kami menolak anggota dewan model ini dipilih lagi pada pemilu 2014. Ciri-ciri anggota dewan seperti ini adalah kumpulan kaum borjuis yang hanya mementingkan kekuasaan," ujar Askhalani.
Oknum Anggota yang seperti itu, Askhalani juga menilai, merupakan bagian dari ciri-ciri politikus busuk dan haram publik untuk memilih kembali anggota dewan tersebut.
"Selain menghabiskan anggaran publik, mereka juga telah mengkebiri hak-hak konstitusional. Publik harus diajak untuk melawan praktek-praktek pembohongan yang sedang diterapkan menjelang pemilu," ujarnya.
Jika publik terlena, tambah Askhalani, maka itu sama seperti keledai yang terjun dan jatuh ke lubang yang sama. Untuk itu, Ia meminta publik melawan dan menolak memilih anggota dewan semacam yang merugikan masyarakat tersebut.
"Publik harus bisa melihat mana anggota dewan yang betul-betul bekerja dan mana yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Publik mulai sekarang harus cerdas dalam memilih," kata Askhal.
"Hal seperti ini (tidak lagi memilih) adalah sanksi yang paling efektif dari publik untuk oknum anggota dewan yang sering bolos ketika membahas kepentingan publik," tegas Askhalani.(sumber)
Ane nomor satu yang kagak milih incumbent,,,,
