Liputan6.com, Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan tarif bus Transjakarta tak akan naik meski pengelolanya telah berubah dari unit pelayanan (UP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita tidak pernah pikir naikkan tarif Transjakarta setelah berganti jadi BUMD. Sebab itu pelayanan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (8/1/2014).
Menurutnya, keberadaan Transjakarta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemprov DKI akan tetap memberi subsidi untuk warga Ibukota yang ingin menggunakan jasa Transjakarta. Meski menjadi BUMD, tambah Jokowi, orientasi Transjakarta tetap pada pelayanan bukan keuntungan.
"Tetap saja, meskipun BUMD ada orientasi keuntungan, tapi orientasi nomor satu adalah pelayanan," ujarnya.
Jokowi mengatakan, jika subsidi yang diberikan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga, pihaknya akan mencabut. Bila subsidi dicabut, otomatis tarif Transjakarta akan naik.
"Kalau subsidi memberikan dampak ketidakkemacetan, memang itu yang kita cari. Kalau diberi subsidi orang tidak mau naik, ya tidak usah beri subsidi saja sekalian," tegas Jokowi.
Perubahan manajemen Transjakarta dilakukan seiring adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja sistem transportasi umum di Jakarta yang kian tinggi. Maka agar kelembagaan Transjakarta dapat lebih fleksibel harus ditingkatkan kompetensinya dalam bentuk badan usaha.
Jokowi berharap dengan perubahan itu, Transjakarta dapat lebih cepat dan lincah menyelesaikan masalah. Di samping itu, orientasi pelayanannya bisa lebih baik.
Pengelola Transjakarta awalnya dipegang oleh Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta yang dibentuk pada 2003 dengan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/2003 tentang Pembentukan BP Transjakarta.
Pada 2006, namanya diganti menjadi Unit Pengelola Transjakarta Busway (UPTB) yang bernaung di bawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
UPTB memiliki kewenangan atas operasional seluruh koridor dan area kerja Transjakarta serta melakukan pengawasan dan koordinasi dengan operator koridor, penyedia armada bus, dan pengelola pool SPBG. Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan saran dan masukan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pada Januari 2014 ini, Unit Pengelola (UP) Transjakarta resmi berbentuk BUMD dan berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). (Ali/Yus)
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795482...rta-tidak-naik
Inilah Bukti keberpihakan Jokowi pada rakyat, Jokowi ingin memperbaiki transportasi umum dijakarta dgn merombak management transjakarta. tapi beliau ttp ingin tarif transjakarta murah dan terjangkau rakyat...
Good Job pak Jokowi , sang DKI 1 dan Capres rakyat 2014
http://www.indonesiabergerak.com/
"Kita tidak pernah pikir naikkan tarif Transjakarta setelah berganti jadi BUMD. Sebab itu pelayanan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (8/1/2014).
Menurutnya, keberadaan Transjakarta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemprov DKI akan tetap memberi subsidi untuk warga Ibukota yang ingin menggunakan jasa Transjakarta. Meski menjadi BUMD, tambah Jokowi, orientasi Transjakarta tetap pada pelayanan bukan keuntungan.
"Tetap saja, meskipun BUMD ada orientasi keuntungan, tapi orientasi nomor satu adalah pelayanan," ujarnya.
Jokowi mengatakan, jika subsidi yang diberikan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga, pihaknya akan mencabut. Bila subsidi dicabut, otomatis tarif Transjakarta akan naik.
"Kalau subsidi memberikan dampak ketidakkemacetan, memang itu yang kita cari. Kalau diberi subsidi orang tidak mau naik, ya tidak usah beri subsidi saja sekalian," tegas Jokowi.
Perubahan manajemen Transjakarta dilakukan seiring adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja sistem transportasi umum di Jakarta yang kian tinggi. Maka agar kelembagaan Transjakarta dapat lebih fleksibel harus ditingkatkan kompetensinya dalam bentuk badan usaha.
Jokowi berharap dengan perubahan itu, Transjakarta dapat lebih cepat dan lincah menyelesaikan masalah. Di samping itu, orientasi pelayanannya bisa lebih baik.
Pengelola Transjakarta awalnya dipegang oleh Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta yang dibentuk pada 2003 dengan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/2003 tentang Pembentukan BP Transjakarta.
Pada 2006, namanya diganti menjadi Unit Pengelola Transjakarta Busway (UPTB) yang bernaung di bawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
UPTB memiliki kewenangan atas operasional seluruh koridor dan area kerja Transjakarta serta melakukan pengawasan dan koordinasi dengan operator koridor, penyedia armada bus, dan pengelola pool SPBG. Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan saran dan masukan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pada Januari 2014 ini, Unit Pengelola (UP) Transjakarta resmi berbentuk BUMD dan berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). (Ali/Yus)
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795482...rta-tidak-naik
Inilah Bukti keberpihakan Jokowi pada rakyat, Jokowi ingin memperbaiki transportasi umum dijakarta dgn merombak management transjakarta. tapi beliau ttp ingin tarif transjakarta murah dan terjangkau rakyat...
Good Job pak Jokowi , sang DKI 1 dan Capres rakyat 2014
http://www.indonesiabergerak.com/
