SURABAYA - Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia masih belum jelas. Akibatnya keseimbangan kekuatan (balancing power) tidak bisa terjadi di Indonesia. Kekuatan Partai Politik (Parpol) mencengkeram lembaga negara.
"Makanya saya mengajukan Judicial Review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Saya kira sistem Presidensial inilah yang cocok di Indonesia," kata Mantan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Yusril Izha Mahendra saat Konvensi Rakyat di Hotel Mojopahit, Jalan Tunjungan, Surabaya, Minggu (5/1/2014).
Di Indonesia tidak jelas menganut sistem pemerintahan seperti apa. Kata Yusrik, apakah yang dianut Sistem Presidensial atau Sistim Parlementer. Yang terjadi di Indonesia adalah Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, sangat cocok dengan sistem Presidensial.
Namun, lanjutnya, di tengah perjalanan, rupanya Presiden malah membentuk koalisi seperti membentuk Setgab dan lain-lain sehingga seperti Parlementer. Dalam Sistem Presidensial tidak ada koalisi.
"Presiden dipilih rakyat bukan parlemen. Lalu kenapa membentuk koalisi partai," kata Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang itu.
Dengan sistem Presidensial itu jika dilakukan penuh partai Politik tidak bisa mendiktekan kekuasaan seenaknya yang bukan kewenangannya. Yang terjadi saat ini adalah ada kekuatan-kekuatan politik yang masuk dan dapat mengendalikan lembaga negara. Yusril juga mengaku sepakat mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi negara namun tidak semutlak era orde baru.
"Sistim Presidensial tidak ada koalisi. Untuk para politisi tempatnya ya di DPR. Yang terjadi sekarang ini sudah salah kaprah. Bagaimana seorang yang tidak mengerti olah raga tapi diberi jabatan sebagai menteri olah raga. Belum lagi yang lainnya," tukasnya. (ahm)
sumber
wewwww..
gimana nih menurut agan-agan??
