GAS TANGGUH
Kontrak Diungkit Bukan
untuk Jatuhkan Megawati
Andi Mattalata, Ketua DPP Partai Golkar
Selasa, 2 September 2008
JAKARTA (Suara Karya): Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalata menyatakan, kasus penjualan harga gas dari lapangan Tangguh (Papua) ke China tidak dimaksudkan untuk menyudutkan posisi PDIP ataupun menjatuhkan citra Megawati Soekarnoputri. Langkah pemerintah meninjau ulang kontrak penjualan gas Tangguh ini semata untuk menyelamatkan kepentingan negara, karena harga jual yang disepakati dalam kontrak itu sangat murah sehingga merugikan.
"Jadi, pemerintah sekadar melakukan koreksi atas isi kontrak yang merugikan kita," ujar Mattalatta di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, bagaimanapun kesalahan atau kekeliruan dalam kontrak penjualan gas Tangguh ini harus dikoreksi karena berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.
"Jadi, ini bukan untuk menjatuhkan (PDIP)," kata Mattalatta. Dia menambahkan, kerja sama Golkar-PDIP sendiri, yang selama ini sudah dirintis, tidak harus selalu ditandai dengan pemberian dukungan, tapi juga bisa diisi dengan langkah peringatan atau bahkan koreksi.
Menyinggung tantangan FPDIP kepada SBY-JK untuk berdebat secara terbuka mengenai kasus penjualan gas Tangguh, Mattalatta mengaku tidak ingin masuk ke persoalan itu. "Tapi kalau dilakukan debat terbuka, silakan saja. Kalau tujuannya untuk merevisi sebuah kebijakan, boleh-boleh saja," katanya.
Wapres Jusuf Kalla sendiri kemarin membantah terlibat dalam proses negosiasi kontrak jual beli gas Tangguh ke Fujian, China. "Mungkin karena bukan bidangnya, saya tidak dilibatkan secara terbuka. Jadi, saya tidak mengetahui sama sekali," ujarnya dalam perbincangan khusus dengan Metro TV yang ditayangkan Senin petang kemarin.
Saat menjabat sebagai Menko Kesra dalam kabinet era Presiden Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla tidak tahu-menahu soal kontrak penjualan gas Tangguh ke China ini. Karena itu, saat ini menjabat sebagai Wapres sekarang ini, dia mempertanyakan kenapa harga jual gas itu sangat rendah.
"Ada sejarahnya. Tahun 2002 kita ikut tender (di China), tapi kalah. Lalu Presiden Megawati berusaha mendapatkan pembeli lain dari Fujian. Tapi harganya sangat tidak sebanding," tutur Wapres.
Karena itu, ujarnya, pemerintah kini berupaya melakukan renegosiasi secara government to government dengan pemerintah China agar harga jual gas Tangguh itu tidak merugikan negara.
Mengenai reaksi Megawati terhadap keberadaan tim renegosiasi harga jual gas Tangguh, Wapres mengaku tidak mendengarnya. (Kalau ada), akan sayang sekali. Kita justru bertanya. Pemerintah kini ingin mendapat (harga jual gas Tangguh) yang adil dan lebih baik, kenapa malah menjadi ada reaksi," katanya.
Kontrak penjualan gas Tangguh ke China dinilai sangat merugikan Indonesia karena dipatok dengan harga murah, yakni 3,3 dolar AS per million metric British thermal unit (MMBTU). Kini di pasar internasional harga gas mencapai sekitar 20 dolar AS per MMBTU.
Di tempat terpisah, Sekretaris FPDIP DPR Gandjar Pranowo menilai, isu skandal penjualan gas Tangguh ke Fujian, China, sengaja diembuskan untuk menjatuhkan popularitas Megawati Soekarnoputri. "Kalau memang ingin membongkar kasus ini, kenapa tidak dari dulu saja," ujarnya.
Menurut Gandjar, kenapa pemerintah tidak berani melakukan renegosiasi sejumlah kontrak karya di bidang perminyakan, gas, dan pertambangan lain. Karena itu, bagi dia, isu gas Tangguh menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa kegagalan konversi minyak tanah ke gas adalah akibat gas di dalam negeri langka karena banyak dijual murah ke China.
Sementara itu, anggota Panitia Khusus Hak Angket Kenaikan Harga BBM dari FKB DPR Abdullah Azwar Anas menilai, FPDIP tidak perlu menantang debat terbuka sekadar untuk menjelaskan kontrak penjualan gas Tangguh ke China. Toh kesalahan mengenai kontrak itu bukan hanya tanggung jawab Megawati. "Kita mengakui harga kontrak penjualan gas Tangguh memang sangat rendah. Ini yang menyebabkan kerugian negara. Tapi tanggung jawab atas kontrak itu bersifat kolektif pemerintahan di masa lalu," katanya.
Azwar menjelaskan, yang perlu dilakukan sekarang ini adalah melakukan renegosiasi kontrak penjualan gas Tangguh agar tidak merugikan negara. Untuk itu, dia mengimbau pihak-pihak yang memiliki data tentang kontrak penjualan gas Tangguh agar menyampaikannya kepada Panitia Khusus Hak Angket Kenaikan Harga BBM untuk dicarikan solusinya.
"Renegosiasi penjualan gas Tangguh ke China, sebagaimana diungkapkan Wapres Jusuf Kalla, perlu diapresiasi. Apa pun risikonya, apa yang sudah dilakukan Wapres merupakan langkah terbaik untuk kepentingan negara," ujar Azwar.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari FPG DPR Harry Azhar Azis juga mendesak Panitia Khusus Hak Angket Kenaikan Harga BBM agar segera melakukan penyelidikan atas kemungkinan permainan di balik kontrak penjualan gas Tangguh ke China. Pasalnya, kontrak itu merupakan masalah penting yang mesti diselamatkan.
"Sebenarnya ada hal-hal yang mencurigakan dalam kontrak itu karena harga jual yang disepakati sangat murah dibanding kontrak penjualan gas Bontang maupun dibanding harga gas di pasar internasional selarang ini," tutur Harry. (Rully)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=208318
Ini salah satu dari sekian bny alasan pemerintah khususnya pertamina yg menaikkan hrg Gas. Menurut agan gmn?
Kontrak Diungkit Bukan
untuk Jatuhkan Megawati
Andi Mattalata, Ketua DPP Partai Golkar
Selasa, 2 September 2008
JAKARTA (Suara Karya): Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalata menyatakan, kasus penjualan harga gas dari lapangan Tangguh (Papua) ke China tidak dimaksudkan untuk menyudutkan posisi PDIP ataupun menjatuhkan citra Megawati Soekarnoputri. Langkah pemerintah meninjau ulang kontrak penjualan gas Tangguh ini semata untuk menyelamatkan kepentingan negara, karena harga jual yang disepakati dalam kontrak itu sangat murah sehingga merugikan.
"Jadi, pemerintah sekadar melakukan koreksi atas isi kontrak yang merugikan kita," ujar Mattalatta di Jakarta, kemarin. Dia menambahkan, bagaimanapun kesalahan atau kekeliruan dalam kontrak penjualan gas Tangguh ini harus dikoreksi karena berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.
"Jadi, ini bukan untuk menjatuhkan (PDIP)," kata Mattalatta. Dia menambahkan, kerja sama Golkar-PDIP sendiri, yang selama ini sudah dirintis, tidak harus selalu ditandai dengan pemberian dukungan, tapi juga bisa diisi dengan langkah peringatan atau bahkan koreksi.
Menyinggung tantangan FPDIP kepada SBY-JK untuk berdebat secara terbuka mengenai kasus penjualan gas Tangguh, Mattalatta mengaku tidak ingin masuk ke persoalan itu. "Tapi kalau dilakukan debat terbuka, silakan saja. Kalau tujuannya untuk merevisi sebuah kebijakan, boleh-boleh saja," katanya.
Wapres Jusuf Kalla sendiri kemarin membantah terlibat dalam proses negosiasi kontrak jual beli gas Tangguh ke Fujian, China. "Mungkin karena bukan bidangnya, saya tidak dilibatkan secara terbuka. Jadi, saya tidak mengetahui sama sekali," ujarnya dalam perbincangan khusus dengan Metro TV yang ditayangkan Senin petang kemarin.
Saat menjabat sebagai Menko Kesra dalam kabinet era Presiden Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla tidak tahu-menahu soal kontrak penjualan gas Tangguh ke China ini. Karena itu, saat ini menjabat sebagai Wapres sekarang ini, dia mempertanyakan kenapa harga jual gas itu sangat rendah.
"Ada sejarahnya. Tahun 2002 kita ikut tender (di China), tapi kalah. Lalu Presiden Megawati berusaha mendapatkan pembeli lain dari Fujian. Tapi harganya sangat tidak sebanding," tutur Wapres.
Karena itu, ujarnya, pemerintah kini berupaya melakukan renegosiasi secara government to government dengan pemerintah China agar harga jual gas Tangguh itu tidak merugikan negara.
Mengenai reaksi Megawati terhadap keberadaan tim renegosiasi harga jual gas Tangguh, Wapres mengaku tidak mendengarnya. (Kalau ada), akan sayang sekali. Kita justru bertanya. Pemerintah kini ingin mendapat (harga jual gas Tangguh) yang adil dan lebih baik, kenapa malah menjadi ada reaksi," katanya.
Kontrak penjualan gas Tangguh ke China dinilai sangat merugikan Indonesia karena dipatok dengan harga murah, yakni 3,3 dolar AS per million metric British thermal unit (MMBTU). Kini di pasar internasional harga gas mencapai sekitar 20 dolar AS per MMBTU.
Di tempat terpisah, Sekretaris FPDIP DPR Gandjar Pranowo menilai, isu skandal penjualan gas Tangguh ke Fujian, China, sengaja diembuskan untuk menjatuhkan popularitas Megawati Soekarnoputri. "Kalau memang ingin membongkar kasus ini, kenapa tidak dari dulu saja," ujarnya.
Menurut Gandjar, kenapa pemerintah tidak berani melakukan renegosiasi sejumlah kontrak karya di bidang perminyakan, gas, dan pertambangan lain. Karena itu, bagi dia, isu gas Tangguh menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa kegagalan konversi minyak tanah ke gas adalah akibat gas di dalam negeri langka karena banyak dijual murah ke China.
Sementara itu, anggota Panitia Khusus Hak Angket Kenaikan Harga BBM dari FKB DPR Abdullah Azwar Anas menilai, FPDIP tidak perlu menantang debat terbuka sekadar untuk menjelaskan kontrak penjualan gas Tangguh ke China. Toh kesalahan mengenai kontrak itu bukan hanya tanggung jawab Megawati. "Kita mengakui harga kontrak penjualan gas Tangguh memang sangat rendah. Ini yang menyebabkan kerugian negara. Tapi tanggung jawab atas kontrak itu bersifat kolektif pemerintahan di masa lalu," katanya.
Azwar menjelaskan, yang perlu dilakukan sekarang ini adalah melakukan renegosiasi kontrak penjualan gas Tangguh agar tidak merugikan negara. Untuk itu, dia mengimbau pihak-pihak yang memiliki data tentang kontrak penjualan gas Tangguh agar menyampaikannya kepada Panitia Khusus Hak Angket Kenaikan Harga BBM untuk dicarikan solusinya.
"Renegosiasi penjualan gas Tangguh ke China, sebagaimana diungkapkan Wapres Jusuf Kalla, perlu diapresiasi. Apa pun risikonya, apa yang sudah dilakukan Wapres merupakan langkah terbaik untuk kepentingan negara," ujar Azwar.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari FPG DPR Harry Azhar Azis juga mendesak Panitia Khusus Hak Angket Kenaikan Harga BBM agar segera melakukan penyelidikan atas kemungkinan permainan di balik kontrak penjualan gas Tangguh ke China. Pasalnya, kontrak itu merupakan masalah penting yang mesti diselamatkan.
"Sebenarnya ada hal-hal yang mencurigakan dalam kontrak itu karena harga jual yang disepakati sangat murah dibanding kontrak penjualan gas Bontang maupun dibanding harga gas di pasar internasional selarang ini," tutur Harry. (Rully)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=208318
Ini salah satu dari sekian bny alasan pemerintah khususnya pertamina yg menaikkan hrg Gas. Menurut agan gmn?
