Dana Saksi Pemilu Rawan Dikorupsi
Quote:Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menilai anggaran dana dari pemerintah untuk membiayai saksi Pemilihan Umum 2014 rentan dikorupsi. Alasannya, keputusan dana saksi sangat cepat diputuskan dengan mengambil anggaran dari dana optimalisasi.
"Sehingga belum ada aturan yang jelas tentang tata cara penyaluran dan penanggungjawab dana tersebut," kata Ari saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Januari 2014.
Sesuai aturan, Badan Pengawasan Pemilu lah yang berhak memimpin pendistribusian dana saksi. Namun sama saja, belum ada konsep yang jelas. Sebagai contoh, Bawaslu tak punya banyak perwakilan di daerah. Setiap kabupaten, dia melanjutkan, hanya memiliki setidaknya tiga orang perwakilan. Berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum yang punya banyak tenaga di daerah.
"Walhasil perwakilan Bawaslu di daerah tak mungkin mampu bekerja mendistribusikan duit ke seluruh saksi," kata dia.
Alasan lain, tak semua partai punya saksi di setiap tempat pemungutan. Sehingga tak semua dana saksi bisa diserahkan kepada saksi suatu partai peseta Pemilu. "Di sini letak potensi korupsi, karena akuntabilitasnya tak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Secara konseptual, Ari mengatakan, dana saksi ini sebenarnya sangat positif, sebab mampu meringankan pembiayaan pemilu setiap partai politik. Biaya saksi adalah salah satu pos pengeluaran terbesar setiap partai politik, selain biaya kampanye. (Baca juga: Hatta Rajasa: PAN Siap Bayar Sendiri Saksi Pemilu).
Jika partai politik mendapat subsidi yang cukup besar dari biaya saksi, maka partai politik tak perlu bersusah payah mencari tambahan dana. Termasuk dengan cara-cara ilegal, seperti korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya yang duduk di kursi legislatif atau pemerintah.
"Jadi tujuannya bagus, meminimalisasi korupsi politik," kata Ari. "Tapi, penerapannya yang serampangan, tanpa konsep yang jelas."
SUMBER
Quote:Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menilai anggaran dana dari pemerintah untuk membiayai saksi Pemilihan Umum 2014 rentan dikorupsi. Alasannya, keputusan dana saksi sangat cepat diputuskan dengan mengambil anggaran dari dana optimalisasi.
"Sehingga belum ada aturan yang jelas tentang tata cara penyaluran dan penanggungjawab dana tersebut," kata Ari saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Januari 2014.
Sesuai aturan, Badan Pengawasan Pemilu lah yang berhak memimpin pendistribusian dana saksi. Namun sama saja, belum ada konsep yang jelas. Sebagai contoh, Bawaslu tak punya banyak perwakilan di daerah. Setiap kabupaten, dia melanjutkan, hanya memiliki setidaknya tiga orang perwakilan. Berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum yang punya banyak tenaga di daerah.
"Walhasil perwakilan Bawaslu di daerah tak mungkin mampu bekerja mendistribusikan duit ke seluruh saksi," kata dia.
Alasan lain, tak semua partai punya saksi di setiap tempat pemungutan. Sehingga tak semua dana saksi bisa diserahkan kepada saksi suatu partai peseta Pemilu. "Di sini letak potensi korupsi, karena akuntabilitasnya tak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Secara konseptual, Ari mengatakan, dana saksi ini sebenarnya sangat positif, sebab mampu meringankan pembiayaan pemilu setiap partai politik. Biaya saksi adalah salah satu pos pengeluaran terbesar setiap partai politik, selain biaya kampanye. (Baca juga: Hatta Rajasa: PAN Siap Bayar Sendiri Saksi Pemilu).
Jika partai politik mendapat subsidi yang cukup besar dari biaya saksi, maka partai politik tak perlu bersusah payah mencari tambahan dana. Termasuk dengan cara-cara ilegal, seperti korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya yang duduk di kursi legislatif atau pemerintah.
"Jadi tujuannya bagus, meminimalisasi korupsi politik," kata Ari. "Tapi, penerapannya yang serampangan, tanpa konsep yang jelas."
SUMBER
