Jakarta - Usulan presiden terpilih Joko Widodo agar menteri mau melepaskan jabatannya dari parpol harus disambut baik. Dengan melepas jabatan di parpol, menteri dapat menghilangkan dualisme identitas dan loyalitas.
"Kader partai yang diangkat menjadi menteri hendaknya melepaskan jabatan di partainya, sehingga tidak ada dualisme identitas dan dualisme loyalitas. Saya setuju usulan Jokowi agar menteri melepaskan jabatannya di partai," kata pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Yunarto menyarankan sebaiknya parpol menyodorkan kader-kadernya yang berkualitas. Kemampuan yang dimiliki harus sesuai dengan posisi yang disodorkan.
"Partai dapat mengusulkan kader terbaiknya untuk menjadi menteri sesuai dengan keahlian, pendidikan, dan rekam jejaknya," lanjut Yunarto.
Namun yang harus diingat, usulan parpol itu bisa saja tidak akan diakomodir oleh Jokowi. Parpol harus sadar betul Jokowi dipilih oleh rakyat, bukan parpol. Meski peran partai tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
Hal yang sama juga diingatkan Yunarto terhadap banyak masukan kabinet impian Jokowi-JK dari berbagai pihak. Semua dapat mengusulkan, namun tetap kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Jokowi.
"Pada akhirnya semua pihak harus menerima konsekuensi sistem presidensial bahwa kabinet adalah hak prerogratif Presiden terpilih," tandasnya.
sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/rQTiy
