BANDA ACEH - Anggota Komisi G Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Moharriadi meminta Pemerintah Aceh untuk bertindak mengatasi persoalan seks bebas di kalangan remaja Aceh, yang kini sangat meprihatinkan terjadi di kalangan remaja.
"BP3A (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jangan hanya prihatin saja menghadapi realita yang di depan mata ini. Pemerintah harus punya rencana matang dan program tuntas untuk pengentasannya. Sifatnya juga harus menyeluruh, bukan hanya mengatasi dampaknya saja, tetapi mencegah peluang-peluang terjadinya hal-hal seperti itu," kata Moharriadi kepada acehonline.info menanggapi pernyataan BP3A Provinsi Aceh tentang perilaku seks bebas marak di kalangan remaja Aceh.
Menurut Mohariadi, penanganan persoalan tersebut perlu sesegera mungkin dilakukan pemerintah, dikarenakan hal tersebut menurutnya Aceh terkesan daerah yang 'Darurat Moral'.
"Semua pihak baik Ulama, Pendidik Sekolah/Kampus, Lembaga Agama, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota harus berusaha bekerjasama mengatasi persoalan ini. DPRA akan terus mengevaluasi usaha yang dimaksud agar dilaksanakan segera," ujarnya.
Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta jajaran Satpol PP dan WH Aceh untuk diperkuat dan diberikan fasilitas lebih.
"Aturan kampus dan sekolah juga harus dipertegas, untuk menghindari hal ini. Akar persoalan kasus tersebut juga harus dicari, agar persoalan tersebut dapat hilng dari Bumi Serambi Mekkah ini," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, BP3A Provinsi Aceh menyebutkan, sejumlah wilayah di Aceh saat ini marak terjadinya seks bebas (free sex) yang dilakukan oleh kalangan remaja, baik pelajar maupun kalangan mahasiswa. Bahkan, persoalan seks bebas di Aceh juga terjadi di kalangan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).(sumber)
"BP3A (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jangan hanya prihatin saja menghadapi realita yang di depan mata ini. Pemerintah harus punya rencana matang dan program tuntas untuk pengentasannya. Sifatnya juga harus menyeluruh, bukan hanya mengatasi dampaknya saja, tetapi mencegah peluang-peluang terjadinya hal-hal seperti itu," kata Moharriadi kepada acehonline.info menanggapi pernyataan BP3A Provinsi Aceh tentang perilaku seks bebas marak di kalangan remaja Aceh.
Menurut Mohariadi, penanganan persoalan tersebut perlu sesegera mungkin dilakukan pemerintah, dikarenakan hal tersebut menurutnya Aceh terkesan daerah yang 'Darurat Moral'.
"Semua pihak baik Ulama, Pendidik Sekolah/Kampus, Lembaga Agama, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota harus berusaha bekerjasama mengatasi persoalan ini. DPRA akan terus mengevaluasi usaha yang dimaksud agar dilaksanakan segera," ujarnya.
Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta jajaran Satpol PP dan WH Aceh untuk diperkuat dan diberikan fasilitas lebih.
"Aturan kampus dan sekolah juga harus dipertegas, untuk menghindari hal ini. Akar persoalan kasus tersebut juga harus dicari, agar persoalan tersebut dapat hilng dari Bumi Serambi Mekkah ini," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, BP3A Provinsi Aceh menyebutkan, sejumlah wilayah di Aceh saat ini marak terjadinya seks bebas (free sex) yang dilakukan oleh kalangan remaja, baik pelajar maupun kalangan mahasiswa. Bahkan, persoalan seks bebas di Aceh juga terjadi di kalangan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).(sumber)
