Jakarta - Sejumlah pekerja nampak memperbaiki tanggul Kanal Banjir Barat di jalan Latuharhary, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/1) akhir pekan lalu. Tanggul yang sempat jebol pada awal 2013 itu kembali miring sejak satu bulan terakhir.
Kini Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut perbaikan tanggul agar bisa selesai paling lambat akhir Januari nanti. "Saat ini memasuki tahap akhir, yaitu penyelesaian pengecoran dan pembersihan, progress-nya sudah mencapai 95 persen," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis Hidayat Sumadilaga dalam siaran persnya, Jumat (17/1/2013) kemarin.
Jebolnya tanggul Latuharhary pada Januari 2013 lalu menyebabkan banjir di seputaran kawasan Hotel Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Kawasan protokol jalan Ibu Kota itu pun berubah menjadi 'kolam' raksasa.
Saat itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang baru 2 bulan dilantik dihadapkan pada banjir besar yang melanda Ibu Kota. Mantan Wali Kota Surakarta itu sampai 'nongkrong' di tanggul Latuharhary sampai jam 4 pagi. Dia ingin memastikan bahwa tanggul yang jebol segera diperbaiki.
Padahal menurut Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Firdaus Ali pengelolaan tanggul Latuharhary bukan kewenangan Jokowi. �Seharusnya yang nongkrong sampai jam 4 pagi itu Djoko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum), iya dong, karena dia kan wakil pemerintah pusat yang punya kewenangan,� kata Firdaus kepada detikcom, Rabu (15/1) lalu.
Menurut Firdaus sebagai daerah khusus Ibu Kota, pengelolaan Jakarta bukan sepenuhnya tanggung jawab Jokowi. Melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sayangnya, menurut Firdaus, pemerintah pusat masih belum serius turun tangan.
�Jakarta adalah Ibu Kota Negara, konsekuensinya Jakarta harus mendapat perlakuan spesial dalam menangangi masalah perkotaannya, jadi ini adalah persoalan besar yang tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat,� kata Firdaus.
Dia pun mengingatkan bahwa sebagian besar sungai di Jakarta juga sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembagiannya, dari 13 sungai yang melewati Ibu Kota, yang sebagian besar hulunya ada di provinsi lain seperti Jawa Barat dan Banten.
Hanya ada 4 sungai yang pengelolaanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi DKI, yakni Cideng, Kali Baru Timur, dan Grogol. Sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Danis Hidayat Sumadilaga mengaku Kementerian PU telah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Dalam soal banjir menurut dia ada pembagian tugas yang jelas sesuai peta yang direncanakan bersama.
�Pemprov DKI ada lahan, kami pemerintah pusat yang mengeruknya. Seperti sebelumnya pengerukan Kali Pesangrahan, Angke itu kan kami kerjasama,� kata Danis kepada detikcom, Rabu (15/1) lalu.
Di tangan dua Joko, satu Gubernur Jokowi dan satunya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto warga berharap banjir tak lagi 'mampir' Jakarta.
sumber : http://news.detik..com/read/2014/01/...anjir-jakarta]
Sudah saatnya Kita dukung pak jokowi aga menjadi Presiden Indonesia dan pak ahok menjadi Gubernur jakarta di 2014 demi menyelamatkan jakarta dari ancaman banjir besar
http://www.indonesiabergerak.com/
Kini Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut perbaikan tanggul agar bisa selesai paling lambat akhir Januari nanti. "Saat ini memasuki tahap akhir, yaitu penyelesaian pengecoran dan pembersihan, progress-nya sudah mencapai 95 persen," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis Hidayat Sumadilaga dalam siaran persnya, Jumat (17/1/2013) kemarin.
Jebolnya tanggul Latuharhary pada Januari 2013 lalu menyebabkan banjir di seputaran kawasan Hotel Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Kawasan protokol jalan Ibu Kota itu pun berubah menjadi 'kolam' raksasa.
Saat itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang baru 2 bulan dilantik dihadapkan pada banjir besar yang melanda Ibu Kota. Mantan Wali Kota Surakarta itu sampai 'nongkrong' di tanggul Latuharhary sampai jam 4 pagi. Dia ingin memastikan bahwa tanggul yang jebol segera diperbaiki.
Padahal menurut Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Firdaus Ali pengelolaan tanggul Latuharhary bukan kewenangan Jokowi. �Seharusnya yang nongkrong sampai jam 4 pagi itu Djoko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum), iya dong, karena dia kan wakil pemerintah pusat yang punya kewenangan,� kata Firdaus kepada detikcom, Rabu (15/1) lalu.
Menurut Firdaus sebagai daerah khusus Ibu Kota, pengelolaan Jakarta bukan sepenuhnya tanggung jawab Jokowi. Melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sayangnya, menurut Firdaus, pemerintah pusat masih belum serius turun tangan.
�Jakarta adalah Ibu Kota Negara, konsekuensinya Jakarta harus mendapat perlakuan spesial dalam menangangi masalah perkotaannya, jadi ini adalah persoalan besar yang tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat,� kata Firdaus.
Dia pun mengingatkan bahwa sebagian besar sungai di Jakarta juga sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembagiannya, dari 13 sungai yang melewati Ibu Kota, yang sebagian besar hulunya ada di provinsi lain seperti Jawa Barat dan Banten.
Hanya ada 4 sungai yang pengelolaanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi DKI, yakni Cideng, Kali Baru Timur, dan Grogol. Sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Danis Hidayat Sumadilaga mengaku Kementerian PU telah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Dalam soal banjir menurut dia ada pembagian tugas yang jelas sesuai peta yang direncanakan bersama.
�Pemprov DKI ada lahan, kami pemerintah pusat yang mengeruknya. Seperti sebelumnya pengerukan Kali Pesangrahan, Angke itu kan kami kerjasama,� kata Danis kepada detikcom, Rabu (15/1) lalu.
Di tangan dua Joko, satu Gubernur Jokowi dan satunya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto warga berharap banjir tak lagi 'mampir' Jakarta.
sumber : http://news.detik..com/read/2014/01/...anjir-jakarta]
Sudah saatnya Kita dukung pak jokowi aga menjadi Presiden Indonesia dan pak ahok menjadi Gubernur jakarta di 2014 demi menyelamatkan jakarta dari ancaman banjir besar
http://www.indonesiabergerak.com/
