Politikindonesia - Target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta tahun ini, sebesar 97 persen, hampir dipastikan tidak tercapai. Beberapa hari menjelang berakhirnya bulan Desember ini, penyerapan APBD DKI baru tercatat mencapai 71,7 persen.
Kepada pers, di Balai Kota, Jumat (27/12), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun ini jumlahnya akan cukup besar. Tahun lalu, SiLPA DKI tercatat besar juga, yakni mencapai Rp7 triliun. Sementara tahun ini, diperkirakan SiLPA DKI bisa mencapai lebih dari itu. Sebab diketahui, tahun lalu pun penyerapan APBD-nya hanya mencapai 82 persen saja.
Jokowi beralasan, rendahnya penyerapan anggaran karena munculnya masalah dalam pembelian lahan. Ini yang mendominasi tidak terserapnya anggaran Pemprov DKI tahun ini dengan baik. Beberapa permasalahan lahan yang dimaksud antara lain adalah karena sengketa atau dokumennya.
"Paling banyak memang masalah pembelian lahan. Ternyata lahannya masih ada problem, seperti dokumennya atau sengketa. Yang dulu diperkirakan tidak ada masalah sengketa, ternyata ada klaim. Itu yang banyak, sehingga banyak gagal," jelas Jokowi.
Meski begitu, Jokowi mengaku sudah menekankan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya, agar ada alasan kuat mengapa SiLPA yang yang ada di masing-masing dinas tersebut jumlahnya besar. Alasan tersebut, kata Jokowi, harus benar-benar alasan yang bersifat permasalahan lapangan, serta bukan hal-hal yang menunjukkan ketidakbisaan dalam bekerja.
"Seperti permasalahan lahan sengketa, itu masih bisa diterima. Tapi kalau dikarenakan pekerjaan tidak beres, itu yang akan menjadi masalah," ujar Jokowi.
Ia pun menambahkan bahwa seyogyanya para kepala dinas memiliki solusi untuk menyelesaikan itu, agar target tetap tercapai. "Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, itu artinya Kadis-nya yang tidak bisa menyelesaikan masalah; tidak pandai menyelesaikan masalah dan mencari solusi," tegasnya.
Terkait masalah pembelian lahan, dikatakan Jokowi, dalam APBD tahun depan pun akan kembali dianggarkan. Hanya saja menurutnya, perlu dipastikan jika lahan yang akan dibeli itu tidak bermasalah. Tentunya hal tersebut juga demi meminimalisir kendala yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta.
sumber
Salah satu nilai negatif untuk kinerja Pemda DKI 2013 dibawah Jokowi
Kinerja pemerintah daerah salah satunya diukur dengan kemampuan menggunakan anggaran, berbeda dengan individu belanjanya pemerintah bisa dorong perekonomian, dorong pembangunan infrastruktur, dan mengurai masalah.
Ini mungkin salah satu yg terendah di tingkat provinsi, semoga ada perbaikan di tahun depan.
Kepada pers, di Balai Kota, Jumat (27/12), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun ini jumlahnya akan cukup besar. Tahun lalu, SiLPA DKI tercatat besar juga, yakni mencapai Rp7 triliun. Sementara tahun ini, diperkirakan SiLPA DKI bisa mencapai lebih dari itu. Sebab diketahui, tahun lalu pun penyerapan APBD-nya hanya mencapai 82 persen saja.
Jokowi beralasan, rendahnya penyerapan anggaran karena munculnya masalah dalam pembelian lahan. Ini yang mendominasi tidak terserapnya anggaran Pemprov DKI tahun ini dengan baik. Beberapa permasalahan lahan yang dimaksud antara lain adalah karena sengketa atau dokumennya.
"Paling banyak memang masalah pembelian lahan. Ternyata lahannya masih ada problem, seperti dokumennya atau sengketa. Yang dulu diperkirakan tidak ada masalah sengketa, ternyata ada klaim. Itu yang banyak, sehingga banyak gagal," jelas Jokowi.
Meski begitu, Jokowi mengaku sudah menekankan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya, agar ada alasan kuat mengapa SiLPA yang yang ada di masing-masing dinas tersebut jumlahnya besar. Alasan tersebut, kata Jokowi, harus benar-benar alasan yang bersifat permasalahan lapangan, serta bukan hal-hal yang menunjukkan ketidakbisaan dalam bekerja.
"Seperti permasalahan lahan sengketa, itu masih bisa diterima. Tapi kalau dikarenakan pekerjaan tidak beres, itu yang akan menjadi masalah," ujar Jokowi.
Ia pun menambahkan bahwa seyogyanya para kepala dinas memiliki solusi untuk menyelesaikan itu, agar target tetap tercapai. "Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, itu artinya Kadis-nya yang tidak bisa menyelesaikan masalah; tidak pandai menyelesaikan masalah dan mencari solusi," tegasnya.
Terkait masalah pembelian lahan, dikatakan Jokowi, dalam APBD tahun depan pun akan kembali dianggarkan. Hanya saja menurutnya, perlu dipastikan jika lahan yang akan dibeli itu tidak bermasalah. Tentunya hal tersebut juga demi meminimalisir kendala yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta.
sumber
Salah satu nilai negatif untuk kinerja Pemda DKI 2013 dibawah Jokowi
Kinerja pemerintah daerah salah satunya diukur dengan kemampuan menggunakan anggaran, berbeda dengan individu belanjanya pemerintah bisa dorong perekonomian, dorong pembangunan infrastruktur, dan mengurai masalah.
Ini mungkin salah satu yg terendah di tingkat provinsi, semoga ada perbaikan di tahun depan.
