TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan warga berjaga-jaga. Ada yang memegang rantai motor, ada pula yang memegang gir yang ditali, dan ada pula yang memegang potongan kayu broti. Namun bagi warga masyarakat akan memasuki wilayah Tanjung Uma, Batam, tidak diperiksa." Pelan-pelan, Pak," pinta seorang pemuda kepada Tempo.
Penjagaan warga ini terkait dengan ada isu penyerangan dari kelompok lain pasca bentrok antar kelompok pada hari Minggu (19/10/2013). Dan Selasa malam (22/10/2013) Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani mendatangi warga Kampung Tua Tanjung Uma. Warga khawatir kedatangan Gubernur ini membonceng kelompok lawan mereka. Tapi kedatangan Gubernur ke sana tidak sendiri. Kepala Polisi Kepulauan Riau, Brigadir Endjang Sudrajat, Kapolresta Barelang, Komisaris Besar Polisi Karyoto, Komandan Resort Militer (Danrem) 033 Wira Pratama Kepri pun mendampingi Gubernur.
Kedatangan Gubernur Kepri menemui warga dijadwalkan pukul 16.30 wib, namun diundur karena Gubernur Kepri belum tiba di Batam dari Jakarta, maka pukul 19.30 wib pertemuan digelar. Tiba-tiba ada ledakan keras di Tanjung Uma dibarengi padam listrik di situ. Warga panik. Namun para petugas keamanan memenangkan warga di sana. Ada yang menduga ini bentuk sabotase. Ternyata bunyi ledakan itu berasal dari travo listrik milik PT.PLN di sana. "Teruklah, lampu padam lame sangat," kata seorang warga kepada Tempo. Pertemuan Gubernur dan warga yang digelar di Masjid Almukminin terpaksa menggunakan generator set ( genset) dan pertemuan berakhir pukul 22.15 wib.
Lurah Tanjung Uma, Zulkifli usai pertemuan dengan Gubernur menjelaskan kepada warga bahwa luas Kampung Tua 108 hektar atau 33 titik. " Jadi aksi demo besok (hari ini 23/10/2013) jangan anarkis," kata Zulkifli dihadapan ratusan warga. Rencana aksi mereka digelar dihadapan Gedung BP Batam ( dulu Otorita Batam) dan DPRD Kota Batam. Zulkifli menjelaskan akan mengerahkan sepuluh ribu warga Tanjung Uma dan mengajak warga Melayu dari Tanjung Pinang dan Natuna.
Bentrok antar kelompok ini berawal dari pemasangan patok di lahan tepat depan pusat perbelanjaan DC Mall oleh kelompok bukan warga Tanjung Uma. Konon lahan tersebut milik salah seorang pengusaha kaya di Batam. Warga Tanjung Uma protes, dan perang mulut berujung perkelahian. Warga yang lebih banyak dari kelompok lain itu berakibat pada terlukanya pematok lahan, tapi tak lama datang tambahan untuk mengimbangi warga Tanjung Uma. Mulai saling serang antar kelompok. Kelompok yang dianggap memihak pengusaha itu menamakan diri kelompok Merah Putih. Untung pasukan pengamanan dari Polresta dari Barelang dan Polda Kepri turun mengamankan bentrokan itu.Jadi tak berkelanjutan, tapi kendaraan kelompok merah putih dihancurkan warga karena dianggap memihak pengusaha. Wakil Gubernur Surya Respationo pun sempat datang menemui warga, tapi gagal bahkan mendapat cemoohan karena dianggap memihak kelompok Merah Putih. Kegagalan Wakil Gubernur untuk memediasi ini memperuncing keadaan.
Adalah Serat Keputusan Walikota No.KPTS .105/HK/IV/2004 yang menjadi pijakan warga Tanjung Uma sebagai kampung tua. Dalam SK tersebut tidak disebutkan luas kampung tua tersebut, tapi ditulis " seluruh perkampungan di sana". Tapi warga mengklaim luas lahan yang masuk kampung tua 108 hektar atau 33 titik termasuk lahan yang telah dialokasikan pihak BP Batam kepada pengusaha tersebut. Waktu penentuan Kampung Tua, Walikota Batam, Nyat Kadir ( waktu itu ) tidak mengajak pihak-pihak terkait khusunya BP Batam sebagai instansi yang diberi wewenang mengelola lahan di Batam. Akibatnya ini menjadi bumerang seperti kasus bentrok antar warga ini.
Dikabarkan sejumlah sekolah di komplek Duta Mas diliburkan guna mengantisipasi tindakan anarkis warga. Warga akan melakukan aksi demo juga ke rumah Wakil Gubernur Suryo Respationo serta serta Bandahara Hang Nadim yang juga diklaim kampung tua.
sumber
