"Sudah Saatnya Presiden Bantu Jokowi-Ahok"

Quote:Ane cuma berharap gan dan jika agan tidak berkenan tolong ane jangan di .
Quote:
Quote:Ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menata Ibu Kota terbilang tinggi. Namun apa daya, tumpang tindih kebijakan menunjukkan kewenangannya tak sebesar ekspektasi.

Jokowi-Ahok pun disangsikan mampu mewujudkan harapan warga Jakarta, yakni menyelesaikan masalah macet dan banjir di Ibu Kota. Kedua masalah itu tumpang tindih dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Program gebrakan lemah seketika. Di tengah-tengah upaya Jokowi-Ahok meminimalisir kemacetan dengan memperbaiki transportasi umum di Jakarta, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC.

Soal lain, di tengah upaya Jokowi-Ahok mengatasi masalah banjir dengan normalisasi sungai dan waduk di DKI, di mana harus merelokasi warga bantaran terlebih dahulu, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Pembebasan lahan yang biasanya dilakukan Panitia Pembebasan Tanah di bawah gubernur pun menjadi dialihkan ke Badan Pertanahan Nasional, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ya mau gimana lagi," ujar Jokowi pasrah.

Pemerintah Pusat jadi juru kunci

Menanggapi benturan kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI, pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Profesor Hamdi Moeloek melihat dari kacamata yang lebih luas. Hamdi menilai, persoalan di DKI memang terkait dengan provinsi lain. Namun, kerjasama antar provinsi dianggap tidak efisian lantaran ego otonomi daerah. Saat kebuntuan inilah yang harusnya dimanfaatkan Pemerintah Pusat untuk masuk serta mengambil kebijakan 'siapa yang mengatur apa'.

"Contohnya transportasi. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa di selesaikan kalau Pemerintah Pusat tak turun membuat, membagi otoritas transportasi," ujarnya.

"Belum lagi soal banjir. Itu hanya bisa diatasi kalau penataan dari hulu sampai hilir dilakukan. Koordinasi antara pimpinan daerah itu hanya bisa dilakukan kalau presiden yang turun tangan," lanjutnya.

"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," ujarnya.

Hamdi menilai tidak ada kata terlambat, meski kepemimpinan kepala negara telah memasuki garis finish. Namun, berhasil melewati pita finish, belum tentu memenangi perlombaan. Penataan itu secepatnya, setepatnya, menjadi ajang pembuktian pengabdian Pemerintah Pusat pada masyarakat.
SUMBER
Quote:JANGAN LUPA DI


JIKA BERKENAN BAGI DONG GAN

SHARE THIS POST: