Pada tanggal 1 Desember selalu dimeriahkan oleh berita kampanye anti-HIV/AIDS. Tapi di Tanah Papua, sebagian warga memperingatinya sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM). Di sejumlah wilayah di propinsi Papua dan Papua Barat, peringatan HUT OPM digelar secara massal. Pemerintah dan aparat penegak hukum tampaknya tak melakukan tindakan tegas untuk membubarkan acara tersebut, karena acara ini digelar cukup tertib dan tak menyertai atribut bendera OPM.
HUT OPM bukanlah bentuk demokrasi. Demokrasi merupakan kebebasan berekspresi, tapi harus mematuhi aturan yang berlaku. Sedangkan OPM sendiri adalah kelompok separatis yang mengganggu sendi-sendi demokrasi itu sendiri.
Dari beberapa sumber pernah mengatakan, bahwa aktivitas OPM yang menginginkan kemerdekaan di Tanah Papua, disebabkan oleh adanya �sebuah janji� dari Pemerintah Kolonial Belanda sebelum hengkang dari Indonesia. �Janji� itu adalah menyerahkan kedaulatan ke warga Papua dalam menentukan masa depannya. Tapi masalahnya, �janji� itu hanyalah isu belaka. Hingga kini tak ada bukti atau saksi yang menerangkannya.
Biarkan saja kebebasan berekspresi tetap ada di Tanah Papua. Kondisi ini juga diberlakukan di daerah lainnya di Indonesia. Tapi, pemerintah harus tegas. Sebuah ekspresi dengan tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI merupakan pelanggaran hukum. Jadi harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
Jika (ada) warga Indonesia ingin memisahkan diri dari NKRI, silakan mencari suaka ke Negara lain atau pindah dari Indonesia. Itu adalah sikap yang gentlemen, daripada teriak-teriak menyatakan merdeka. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka bisa memicu kelompok-kelompok di daerah lain yang tidak puas, untuk menyatakan kemerdekaannya.
Syukurlah, sejumlah daerah kecuali Papua dan Papua Barat, (hingga kini) tak pernah menyatakan kemerdekaannya. Mereka �hanya� menyampaikan ketidakpuasan terhadap pembangunan di daerahnya masing-masing, dan bukan menyatakan kemerdekaan.
Sebagai pemecahan masalah dalam mengatasi OPM, Pemerintah RI harus meresponnya dengan dialog, pemerataan pembangunan dan menindak tegas pelaku-pelaku OPM di seluruh wilayah Tanah Air. Dengan cara ini, maka tak akan ada lagi kegelisahan yang menyebabkan warga memperingati HUT OPM.
