Demokrat Disebut Lebih Pantas Ajukan Cawapres Ketimbang Capres
Kasus korupsi yang menggerus elektabilitas Partai Demokrat dinilai jadi penghalang utama kader partai itu untuk berkompetisi di level Calon Presiden. Dengan Elektabiltasnya yang terus menurun, Demokrat dianggap lebih tepat bersaing mengajukan Calon Wakil Presiden.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pakar Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia (SORPINDO) Agung Suprio dalam siaran pers yang diterima Trihunnews.com di Jakarta, Selasa (26/112013)
Menurut Agung, temuan dari beragam survei menunjukkan upaya yang sia-sia dari recovery yang dilakukan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Terbaru, lanjut Agung, hasil riset SORPINDO yang menunjukkan sentimen negatif publik terhadap kasus korupsi yang terjadi di Partai Demokrat.
�Ketika menggantikan Anas, SBY begitu percaya diri untuk menaikan elektabilitas Demokrat. Hasilnya nihil. Temuan survei dari SORPINDO bahkan menujukkan Demokrat adalah partai yang paling banyak diperbincangkan publik jika terkait kasus korupsi� ujar Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) ini.
Dalam pandangan Agung, upaya Demokrat melaksanakan konvensi Calon Presiden sejauh ini terbukti gagal mengangkat elektabiltas partai. Sebaliknya, perhatian publik justru masih terpusat pada calon presiden yang lebih populer tanpa melalui konvensi seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
�Konvensi Capres yang dilaksanakan Demokrat juga tak mampu selamatkan elektabiltas partai. Bahkan, dalam beberapa survei peserta konvensi Partai Demokrat tidak masuk dalam jajaran 5 besar capres. Publik lebih banyak menaruh perhatian pada Capres yang lebih dulu populer seperti seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi),� kata Agung.
Karena itu, lanjut Agung, pilihan realistis dan rasional bagi Demokrat adalah mengajukan Calon Wakil Presiden. Pilihan ini akan lebih memudahkan Demokrat untuk menjalin koalisi dengan partai pengusung Calon Presiden seperti Golkar, PDIP dan Gerindra.
Seperti diketahui, Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia (SORPINDO) mengadakan riset mengenai perbincangan publik di sosial media soal kasus korupsi partai politik. Hasilnya, Partai Demokrat merupakan partai yang paling banyak diperbincangkan publik soal kasus korupsi, yakni 36 persen. Disusul setelahnya Golkar sebanyak 24 persen dan PKS sebsar 18 persen.
sumber: Tribunnews
Kasus korupsi yang menggerus elektabilitas Partai Demokrat dinilai jadi penghalang utama kader partai itu untuk berkompetisi di level Calon Presiden. Dengan Elektabiltasnya yang terus menurun, Demokrat dianggap lebih tepat bersaing mengajukan Calon Wakil Presiden.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pakar Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia (SORPINDO) Agung Suprio dalam siaran pers yang diterima Trihunnews.com di Jakarta, Selasa (26/112013)
Menurut Agung, temuan dari beragam survei menunjukkan upaya yang sia-sia dari recovery yang dilakukan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Terbaru, lanjut Agung, hasil riset SORPINDO yang menunjukkan sentimen negatif publik terhadap kasus korupsi yang terjadi di Partai Demokrat.
�Ketika menggantikan Anas, SBY begitu percaya diri untuk menaikan elektabilitas Demokrat. Hasilnya nihil. Temuan survei dari SORPINDO bahkan menujukkan Demokrat adalah partai yang paling banyak diperbincangkan publik jika terkait kasus korupsi� ujar Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) ini.
Dalam pandangan Agung, upaya Demokrat melaksanakan konvensi Calon Presiden sejauh ini terbukti gagal mengangkat elektabiltas partai. Sebaliknya, perhatian publik justru masih terpusat pada calon presiden yang lebih populer tanpa melalui konvensi seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
�Konvensi Capres yang dilaksanakan Demokrat juga tak mampu selamatkan elektabiltas partai. Bahkan, dalam beberapa survei peserta konvensi Partai Demokrat tidak masuk dalam jajaran 5 besar capres. Publik lebih banyak menaruh perhatian pada Capres yang lebih dulu populer seperti seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi),� kata Agung.
Karena itu, lanjut Agung, pilihan realistis dan rasional bagi Demokrat adalah mengajukan Calon Wakil Presiden. Pilihan ini akan lebih memudahkan Demokrat untuk menjalin koalisi dengan partai pengusung Calon Presiden seperti Golkar, PDIP dan Gerindra.
Seperti diketahui, Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia (SORPINDO) mengadakan riset mengenai perbincangan publik di sosial media soal kasus korupsi partai politik. Hasilnya, Partai Demokrat merupakan partai yang paling banyak diperbincangkan publik soal kasus korupsi, yakni 36 persen. Disusul setelahnya Golkar sebanyak 24 persen dan PKS sebsar 18 persen.
sumber: Tribunnews
