TEMPO.CO, Depok- Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memaparkan solusi banjir yang menimpa Jakarta dan daerah sekitarnya. Solusi menurut dia adalah harus ada pengkajian dan pengerjaan yang simultan terhadap lajur air dari hulu Bogor ke hilir Jakarta. Dalam paparannya, Nur Mahmudi mengambil contoh titik yang selalu banjir di Jakarta, yaitu Kampung Pulo.
"Harus ditentukan wilayah mana yang bisa dibangun. Kalau memg sejarahnya kelebihan air sungai, jangan bangun di situ, contohnya yang paling gampang, ada Kampung Pulo yang setiap tahun banjir, masa dibiarkan begitu?" Kata Nur Mahmudi di sela waktu istrahatnya di Balai Kota Depok, Kamis, 28 November 2013.
Menurut dia, semua orang sudah tahu Kampung Pulo itu banjir setiap tahun karena ada limpahan air. "Dan orang tetap membangun (permukiman) apa dibiarkan?" Kata dia. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan untuk kampung Pulo, Nur Mahmudi menyerahkan sepenuhnya pada pihak terkait. "Silahkan saja dibahas."
Menghadapi banjir Jabodetabek, kata Nur Mahmudi, tak perlu lembaga baru. Cukup Dirjend Sumber Daya Air Kementerian PU mengoptimalkan Bale Sungai Besar Cisadane. "Tak perlu lembaga atau institusi barulah. Intinya Dirgend punya bale, itu saja digunakan," katanya sambil menambahkan. "Yang paling penting diempower."
Lebih lanjut Nur Mahmudi menjelaskan, secara teknis lingkungan sebenarnya sudah ada pengkajian. Bahwa air gunung Salak ke Depok bisa dihitung. "Derasnya berapa, curahnya berapa, luasnya berapa, daerah terbuka hijaunya berapa?" Katanya. Selanjutnya, kata dia, yang diharapkan tertahan di permukaan daerah ruang terbuka hijau juga harus dihitung. "Dan ada setu-setu. misal ada setu 150 hektar di Depok dan diestimasi lagi berapa yang bisa ditahan di setu."
Setelah semua itu dirangkai, harus dihitung juga berapa banyak yang bisa dilimpahkan ke daerah. Soalnya, kata Nur Mahmudi, menurut ilmunya tak bisa semua air dapat diserap oleh tanah. "Meski tak ada bangunan sama sekali. meski ada yang melimpah," katanya. Karena itu, teorinya harus dihitung berapa air yang harus melimpah.
Selanjutnya, kata Nur Mahmudi, dihitung lagi berapa kapasitas sungai berapa kemampuannya. "Insya Allah kalau Depok Ciliwungnya tinggi sekita 20-30 meter jadi tak ada yang genang," katanya. Setelah itu, air yang lari ke Jakarta harus dihitung. "Berapa airnya masuk (Jakarta), dihutung lagi." Dengan hitungan itu, kata dia, Jakarta harus menentukan wilayah mana saja yang bisa jadi pembangunan.
Di Depok, kata dia, tidak ada wilayah genangan karena air sungai Ciliwung."Enggak ada, sudah kami jelaskan setiap saat, bahwa kegiatan penanaman dan kebersihan Ciliwung kami rutin," katanya. Bahkan, Nur Mahmahmudi mengubar prestasi yang sudah diraih dengan kegiatan rutin itu. Pada tahun 2011 Depok dapat penghargaan aktifitas menanam nomor 2 se Jawa Barat, pada 2012 Depok kembali masuk kota dengan aktifitas menanam nomor 1 se Jawa Barat. "Tahun ini kami masih tetap menanam. Sekarang kita intensifkan lagi."
Sumber
Betul urus kampung pulo aja dulu gak usah urus Bogor dan Depok....
"Harus ditentukan wilayah mana yang bisa dibangun. Kalau memg sejarahnya kelebihan air sungai, jangan bangun di situ, contohnya yang paling gampang, ada Kampung Pulo yang setiap tahun banjir, masa dibiarkan begitu?" Kata Nur Mahmudi di sela waktu istrahatnya di Balai Kota Depok, Kamis, 28 November 2013.
Menurut dia, semua orang sudah tahu Kampung Pulo itu banjir setiap tahun karena ada limpahan air. "Dan orang tetap membangun (permukiman) apa dibiarkan?" Kata dia. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan untuk kampung Pulo, Nur Mahmudi menyerahkan sepenuhnya pada pihak terkait. "Silahkan saja dibahas."
Menghadapi banjir Jabodetabek, kata Nur Mahmudi, tak perlu lembaga baru. Cukup Dirjend Sumber Daya Air Kementerian PU mengoptimalkan Bale Sungai Besar Cisadane. "Tak perlu lembaga atau institusi barulah. Intinya Dirgend punya bale, itu saja digunakan," katanya sambil menambahkan. "Yang paling penting diempower."
Lebih lanjut Nur Mahmudi menjelaskan, secara teknis lingkungan sebenarnya sudah ada pengkajian. Bahwa air gunung Salak ke Depok bisa dihitung. "Derasnya berapa, curahnya berapa, luasnya berapa, daerah terbuka hijaunya berapa?" Katanya. Selanjutnya, kata dia, yang diharapkan tertahan di permukaan daerah ruang terbuka hijau juga harus dihitung. "Dan ada setu-setu. misal ada setu 150 hektar di Depok dan diestimasi lagi berapa yang bisa ditahan di setu."
Setelah semua itu dirangkai, harus dihitung juga berapa banyak yang bisa dilimpahkan ke daerah. Soalnya, kata Nur Mahmudi, menurut ilmunya tak bisa semua air dapat diserap oleh tanah. "Meski tak ada bangunan sama sekali. meski ada yang melimpah," katanya. Karena itu, teorinya harus dihitung berapa air yang harus melimpah.
Selanjutnya, kata Nur Mahmudi, dihitung lagi berapa kapasitas sungai berapa kemampuannya. "Insya Allah kalau Depok Ciliwungnya tinggi sekita 20-30 meter jadi tak ada yang genang," katanya. Setelah itu, air yang lari ke Jakarta harus dihitung. "Berapa airnya masuk (Jakarta), dihutung lagi." Dengan hitungan itu, kata dia, Jakarta harus menentukan wilayah mana saja yang bisa jadi pembangunan.
Di Depok, kata dia, tidak ada wilayah genangan karena air sungai Ciliwung."Enggak ada, sudah kami jelaskan setiap saat, bahwa kegiatan penanaman dan kebersihan Ciliwung kami rutin," katanya. Bahkan, Nur Mahmahmudi mengubar prestasi yang sudah diraih dengan kegiatan rutin itu. Pada tahun 2011 Depok dapat penghargaan aktifitas menanam nomor 2 se Jawa Barat, pada 2012 Depok kembali masuk kota dengan aktifitas menanam nomor 1 se Jawa Barat. "Tahun ini kami masih tetap menanam. Sekarang kita intensifkan lagi."
Sumber
Betul urus kampung pulo aja dulu gak usah urus Bogor dan Depok....
