TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional melonggarkan standar persyaratan agar beberapa nama, seperti Budi Waseso, masuk bursa calon Kepala Kepolisian RI. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 mensyaratkan calon harus jenderal bintang tiga dan punya masa pensiun paling cepat dua tahun. Badrodin Haiti, misalnya, tak masuk kriteria lantaran pensiun pada Juli 2016.
Anggota Kompolnas, Adrianus Meliala, mengatakan pihaknya sudah ada kesepakatan soal Badrodin. "Masa pensiun calon Kapolri paling cepat dua tahun jadi persyaratan mutlak, tapi kami sepakat melanggarnya dengan pertimbangan tertentu," ujar Adrianus pada Kamis, 5 Februari 2015. Dia juga tak menyebutkan apa pertimbangan tertentu itu.
Selain itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Waseso juga disebut memiliki kelemahan. Kekurangan Budi Waseso, tutur Adrianus, adalah kepemimpinannya sebagai kapolda. Nilai tambah sebagai calon yang merupakan kapolri adalah pernah memimpin kepolisian daerah kategori A.
"Semua calon ada kelemahan dan kelebihannya," katanya. Kompolnas juga mencoret Komisaris Jenderal Suhardi Alius dari bursa pencalonan. Suhardi sebelumnya mendadak dicopot dari posisi Kabareskrim dan diganti dengan Waseso. Alasannya, menurut Adrianus,"Dia terlalu muda, masih ada kesempatan."
Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak mengatakan Presiden Joko Widodo harus mundur jika masih berkukuh melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan atau mengajukan Komisaris Jenderal Budi Waseso menjadi Kepala Kepolisian.
Pelantikan salah seorang di antara keduanya dinilai sebagai pelanggaran terhadap komitmen dan janji Jokowi memberantas korupsi. "Budi Waseso itu 11-12 (sama) dengan Budi Gunawan," kata Dahnil di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kamis, 5 Februari 2015.
Pemuda Muhammadiyah, tutur dia, sangat paham bahwa Jokowi harus berhadapan dengan tekanan dan pelbagai kepentingan kekuatan politik partai penyokong pemerintah. Namun, sebagai presiden, ujar dia, Jokowi harus berani melawan kepentingan yang merugikan kepentingan rakyat.
sumber
Anggota Kompolnas, Adrianus Meliala, mengatakan pihaknya sudah ada kesepakatan soal Badrodin. "Masa pensiun calon Kapolri paling cepat dua tahun jadi persyaratan mutlak, tapi kami sepakat melanggarnya dengan pertimbangan tertentu," ujar Adrianus pada Kamis, 5 Februari 2015. Dia juga tak menyebutkan apa pertimbangan tertentu itu.
Selain itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Waseso juga disebut memiliki kelemahan. Kekurangan Budi Waseso, tutur Adrianus, adalah kepemimpinannya sebagai kapolda. Nilai tambah sebagai calon yang merupakan kapolri adalah pernah memimpin kepolisian daerah kategori A.
"Semua calon ada kelemahan dan kelebihannya," katanya. Kompolnas juga mencoret Komisaris Jenderal Suhardi Alius dari bursa pencalonan. Suhardi sebelumnya mendadak dicopot dari posisi Kabareskrim dan diganti dengan Waseso. Alasannya, menurut Adrianus,"Dia terlalu muda, masih ada kesempatan."
Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak mengatakan Presiden Joko Widodo harus mundur jika masih berkukuh melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan atau mengajukan Komisaris Jenderal Budi Waseso menjadi Kepala Kepolisian.
Pelantikan salah seorang di antara keduanya dinilai sebagai pelanggaran terhadap komitmen dan janji Jokowi memberantas korupsi. "Budi Waseso itu 11-12 (sama) dengan Budi Gunawan," kata Dahnil di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kamis, 5 Februari 2015.
Pemuda Muhammadiyah, tutur dia, sangat paham bahwa Jokowi harus berhadapan dengan tekanan dan pelbagai kepentingan kekuatan politik partai penyokong pemerintah. Namun, sebagai presiden, ujar dia, Jokowi harus berani melawan kepentingan yang merugikan kepentingan rakyat.
sumber
Pantes semalem di kompas TV Komisioner Kompolnas, Naseer ngotot banget belain BWS
Berita sebelumnya:
Oegroseno: Kompolnas Tak Berhak Coret Suhardi
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Kepala Kepolisian Purnawirawan Komisaris Jenderal Oegroseno mengatakan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tak berhak mencoret siapa pun dari daftar calon Kepala Kepolisian RI, termasuk mantan Kabareskrim Suhardi Alius. Dalam pemilihan calon Kapolri, siapa saja calon yang masuk bursa dibahas dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). "Sidang Wanjakti itu obyektif dan akan ada pemeringkatan kandidat," kata Oegroseno saat dihubungi pada Kamis, 5 Februari 2015.
Sidang Dewan Kepangkatan akan dipimpin oleh Kapolri, Wakapolri, Asisten Sumber Daya Manusia, Divisi Profesi dan Pengamanan, serta petinggi lain. Dalam sidang itu, mereka akan berdiskusi ihwal pengalaman seorang calon memimpin kepolisian daerah, pendidikan, prestasi, dan lulusan tahun berapa. Menurut Oegroseno, senioritas juga dihitung dalam penilaian.
Oegroseno menuturkan tak ada tawar-menawar dalam proses sidang Dewan Kepangkatan itu. Mereka mencari yang pas untuk mencari Kapolri berikutnya. "Ini demi Kepolisian, bukan partisan," ujarnya.
Hasil sidang Dewan Kepangkatan itulah yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Kompolnas juga akan diberikan salinan tembusan hasil sidang. "Lalu, Jokowi yang menentukan," katanya.
Ihwal keterpilihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Oegroseno menilai ada proses tak sempurna. Musababnya, nama kandidat Kapolri langsung diberikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, bukan dari Dewan Kepangkatan. "Yang tahu seluk-beluk Kepolisian, ya, yang ada di dalam," kata Oegroseno. Sebelumnya, Komisi Kepolisian mencoret salah satu nama, yakni Komisaris Jenderal Suhardi Alius, dari bursa calon Kapolri.
Anggota Kompolnas, M. Nasser, menuturkan timnya mencoret Komisaris Jenderal Suhardi Alius lantaran mantan Kabareskrim itu terlalu muda. Suhardi merupakan tamatan Akademi ABRI pada 1985. "Suhardi Alius masih akan pensiun 65 bulan lagi," ujar Nasser saat dihubungi, Kamis, 5 Februari 2015.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/z8gXl
