Quote:Tak kurang dari 27 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan sejak Minggu (13/4/2014) pagi berkumpul di Hotel Lor In Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Rencananya pada pukul 20.00 malam ini mereka akan menggelar keterangan pers terkait usulan pemberian sanksi kepada Ketum PPP Suryadharma Ali.
"Kami mendesak dewan pimpinan pusat, membahas pemberian sanksi untuk ketua umum," kata Ketua DPW PPP Banten, Mardiono, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (13/4/2014).
Desakan agar DPP memberi sanksi kepada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali terkait kehadirannya di acara kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya di Gelora Bung Karno pada Minggu (23/3) bulan lalu. Tak hanya menghadiri, Suryadharma yang saat itu mengenakan jas warna biru berlogo PPP juga memuji Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Gerindra telah memutuskan calon pemimpin yang tepat. Saya makin jatuh cinta pada Pak Prabowo! Satu presiden untuk Indonesia Raya, presiden untuk kaum papa, untuk wong cilik, untuk nelayan, dan satu yang tak bisa dilupakan adalah presiden para kiai," begitu kata Suryadharma yang diberi waktu pidato singkat di hadapan Prabowo dan ribuan simpatisan Gerindra waktu itu.
Memang menurut Mardiono langkah Suryadharma menghadiri kampanye Partai Gerindra itu belum bisa secara resmi disebut sebagai koalisi dua partai. "Tapi dari situ menunjukkan pandangan politik, itu merupakan sinyal, itu deklarasi politik," kata Mardiono.
Padahal menurut dia, apabila ingin menjalin koalisi mestinya Suryadharma berpegangan pada hasil Musyawarah Kerja Nasional di Bandung beberapa waktu lalu. Dari hasil Mukernas tersebut disepakati bahwa keputusan untuk menjalin koalisi akan dilakukan setelah pemilihan legislatif.
Terkait nama calon presiden dan calon wakil presiden juga akan diputuskan setelah melihat hasil perolehan suara partai berlambang Kabah tersebut. Dalam Mukernas tersebut sudah disebutkan tujuh nama capres dan cawapres yang akan didukung partai. "Itu nama ketua umum (Suryadharma) ada di urutan pertama," kata Mardiono.
Sumber berita
Arah politik PPP bisa berubah haluan nichh..
tinggal siraturrahmi dengan sesepuh PPP yang dulu juga wapres Mgawati.. (hamzahas...) maka PPP bisa jadi masuk dalam mitra PDIP-NASDEM-PKB
"Kami mendesak dewan pimpinan pusat, membahas pemberian sanksi untuk ketua umum," kata Ketua DPW PPP Banten, Mardiono, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (13/4/2014).
Desakan agar DPP memberi sanksi kepada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali terkait kehadirannya di acara kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya di Gelora Bung Karno pada Minggu (23/3) bulan lalu. Tak hanya menghadiri, Suryadharma yang saat itu mengenakan jas warna biru berlogo PPP juga memuji Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Gerindra telah memutuskan calon pemimpin yang tepat. Saya makin jatuh cinta pada Pak Prabowo! Satu presiden untuk Indonesia Raya, presiden untuk kaum papa, untuk wong cilik, untuk nelayan, dan satu yang tak bisa dilupakan adalah presiden para kiai," begitu kata Suryadharma yang diberi waktu pidato singkat di hadapan Prabowo dan ribuan simpatisan Gerindra waktu itu.
Memang menurut Mardiono langkah Suryadharma menghadiri kampanye Partai Gerindra itu belum bisa secara resmi disebut sebagai koalisi dua partai. "Tapi dari situ menunjukkan pandangan politik, itu merupakan sinyal, itu deklarasi politik," kata Mardiono.
Padahal menurut dia, apabila ingin menjalin koalisi mestinya Suryadharma berpegangan pada hasil Musyawarah Kerja Nasional di Bandung beberapa waktu lalu. Dari hasil Mukernas tersebut disepakati bahwa keputusan untuk menjalin koalisi akan dilakukan setelah pemilihan legislatif.
Terkait nama calon presiden dan calon wakil presiden juga akan diputuskan setelah melihat hasil perolehan suara partai berlambang Kabah tersebut. Dalam Mukernas tersebut sudah disebutkan tujuh nama capres dan cawapres yang akan didukung partai. "Itu nama ketua umum (Suryadharma) ada di urutan pertama," kata Mardiono.
Sumber berita
Arah politik PPP bisa berubah haluan nichh..
tinggal siraturrahmi dengan sesepuh PPP yang dulu juga wapres Mgawati.. (hamzahas...) maka PPP bisa jadi masuk dalam mitra PDIP-NASDEM-PKB
