"Kami mendesak dewan pimpinan pusat, membahas pemberian sanksi untuk ketua umum," kata Ketua DPW PPP Banten, Mardiono, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (13/4/2014).
Desakan agar DPP memberi sanksi kepada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali terkait kehadirannya di acara kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya di Gelora Bung Karno pada Minggu (23/3) bulan lalu. Tak hanya menghadiri, Suryadharma yang saat itu mengenakan jas warna biru berlogo PPP juga memuji Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Gerindra telah memutuskan calon pemimpin yang tepat.
Memang menurut Mardiono langkah Suryadharma menghadiri kampanye Partai Gerindra itu belum bisa secara resmi disebut sebagai koalisi dua partai. "Tapi dari situ menunjukkan pandangan politik, itu merupakan sinyal, itu deklarasi politik," kata Mardiono.
Padahal menurut dia, apabila ingin menjalin koalisi mestinya Suryadharma berpegangan pada hasil Musyawarah Kerja Nasional di Bandung beberapa waktu lalu. Dari hasil Mukernas tersebut disepakati bahwa keputusan untuk menjalin koalisi akan dilakukan setelah pemilihan legislatif.
Terkait nama calon presiden dan calon wakil presiden juga akan diputuskan setelah melihat hasil perolehan suara partai berlambang Kabah tersebut. Dalam Mukernas tersebut sudah disebutkan tujuh nama capres dan cawapres yang akan didukung partai. "Itu nama ketua umum (Suryadharma) ada di urutan pertama," kata Mardiono.
Sumber berita
tinggal siraturrahmi dengan sesepuh PPP yang dulu juga wapres Mgawati.. (hamzahas...) maka PPP bisa jadi masuk dalam mitra PDIP-NASDEM-PKB
