Jokowi Dinobatkan sebagai Kepala Suku Adat Ponain NTT

TEMPO.CO, Kupang - Gubernur DKI Joko Widodo dinobatkan sebagai atoin amaf (kepala suku) di Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anugrah itu diterima Jokowi saat berkunjung ke desa tersebut untuk menandatangi nota kesepahaman dengan pemerintah setempat di bidang peternakan, Selasa, 29 April 2014. (lihat juga: Blusukan di Lampung, Jokowi Disambut Tetua Adat)

Saat tiba di Desa Ponain, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini disambut para tetua adat dengan menggunakan natoni, bahasa adat yang digunakan untuk menyambut tamu kehormatan.

Mantan Wali Kota Solo itu lalu dikenakan pakaian adat, berupa kain tenun yang biasa disebut dastar, diserta topi adat atau pou dan tairut (kain pinggang). Dengan dikenakan pakaian adat itu, Jokowi diterima sebagai kepala suku di daerah tersebut.

Setelah penyambutan itu, Jokowi dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya melanjutkan dengan penandatangan MoU bidang peternakan dengan Pemerintah Provinsi NTT. Kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan daging di Jakarta. "Jakarta butuh daging sapi cukup banyak," kata Jokowi. (lihat juga: Pengusaha Dukung Jokowi Pasok Sapi dari Lampung)
sumber



Ane copas dari seorang yg dekat dgn Jokowi:


Jokowi pernah mengatakan pada saya satu pagi soal permasalahan sapi ini, stok daging dan segalanya, dia paham adanya permainan besar mafia-mafia alur perdagangan daging sapi, tapi dia juga menyadari soal gudang-gudang daging.

Pada akhir tahun 2013 Jokowi menyatakan akan memerangi segala bentuk mafia daging sapi dengan jalur distribusi, tapi jujur saja ada kekuatan besar yang menghalangi setiap gerak pembongkaran mafia daging.

Jadi memang faktanya Jokowi diberikan jabatan Presiden untuk membongkar segala bentuk kejahatan distribusi pangan. Dan saya juga bilang pada Pak Jokowi bahwa mafia pangan sudah terbentuk sejak tahun 1970-an, kartelnya hanya dipegang beberapa orang saja, kartel ini kemudian berkembang pesat dan menguasai jalur perdagangan ,Suharto saja sampai membuat Bulog untuk menghajar kartel itu, tapi kemudian Bulog dilemahkan karena dianggap sarang korupsi.

Kita berada dalam persimpangan jalan, bila kawan-kawan ingin urun rembug masalah ini silahkan diskusikan saja pada kolom komentar. Kita akan membangun politik demokrasi partisipatif, suara rakyat didengar dan jadi kekuatan publik yang baik.

-Anton DH Nugrahanto-.

SHARE THIS POST:

Tweet