(Januari)Gerindra: SBY Neolib..!! - (April)Gerindra: Koalisi Dgn Neolib(SBY)

Jumat, 11 April 2014

Koalisi Gerindra-Demokrat Lebih Mungkin Terjadi di Pilpres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Gerindra masih menimbang-nimbang parpol koalisi. Perolehan suara sekitar 12 persen membuat Gerindra mau tidak mau harus menggandeng parpol lain untuk bisa mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, beberapa pendekatan ke parpol lain secara informal sudah dilakukan partainya. Salah satu kemungkinan adalah koalisi dengan Partai Demokrat. Muzani menyatakan, Gerindra tidak ada masalah dengan Demokrat.

Karena itu, bisa saja terjadi kedua parpol itu bisa saling bahu-membahu dalam pemerintahan. Apalagi, Prabowo merupakan kawan lama Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mulai berdinas di militer.

"Komunikasi Pak Prabowo sudah sejak lama. Beliau berkawan di Taruna, keduanya memiliki perhatian terhadap persoalan bangsa," kata Muzani, Jumat (11/4).

Dia mengatakan, koalisi yang diinginkan Gerindra adalah mencari calon wakil presiden (cawapres). Tentu saja, dalam memiliki pendamping Prabowo diperlukan pertimbangan matang.

Muzani mengungkap, ada dua arus besar yang disuarakan kader tentang sosok cawapres. Pertama berasal dari kalangan profesional, dan kedua bisa dari ketua umum parpol koalisi. Lagi-lagi, pertimbangan kecocokan dan figur yang bisa melengkapi Prabowo layak dipilih.

"Cawapres wacana di luar partai arusnya cukup kuat, dengan pimpinan parpol juga cukup kuat. Yang penting, kita memenuhi 20 persen suara dulu agar koalisi bisa lebih efektif," kata anggota Komisi I DPR itu.

sumber

Sabtu, 04 Januari 2014

Gerindra: Kenaikan LPG Bukti Pemerintahan SBY-Boediono Neolib

RMOL. Kenaikan harga LPG disebabkan karena sebanyak 57 persen LPG Indonesia berasal dari impor. Sementara 12 persen lainnya didapat dari hasil kilang minyak Pertamina, dan 31 persen dari perusahaan swasta domestik.

"Tingginya impor mengakibatkan LPG 12 Kg terpengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ini bukti praktik neoliberal. Pengelolaan minyak dan gas Indonesia hancur berantakan," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam keterangan saat lalu (Sabtu, 4/11).

Fadli menilai aneh alasan pemerintah, yang mengatakan tidak bisa mengintervensi Pertamina dalam menentukan harga jual LPG 12 Kg. Padahal dengan kepemilikan 100 persen saham di Pertamina, pemerintah seharusnya bisa mengatur harga jual LPG 12 Kg agar tidak naik dan membebani rakyat.

Fadli pun mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. [ysa]

sumber


Mencla-mencle... Teriak Neolib, demi kekuasaan akhirnya koalisi dgn Neolib juga..
Jargon2 nasiolisme, patriotisme, kerakyatan, tegas terhadap asing...semuanya ternyata omong kosong...
Apapun jargonnya... yang penting RI 1... Segala omong kosongpun boleh dijanjikan.....

SHARE THIS POST:

Tweet