
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia ( LIMA) mengatakan penyadapan yang terjadi pada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mestinya tidak bisa dianggap main-main.
Apalagi, kata dia, kalau hal ini dibuat sekedar mainan citra dan kepentingan elektabilitas. Padahal ancaman atas penyadapan ilegal ini, menurut Ray, sangat besar. Bukan saja pada rahasia negara tapi secara umum pada rasa keamanan dan nyaman masyarakat.
"Itulah mengapa isu ini tidak bisa dianggap main-main. Lebih-lebih ada dugaan bahwa penyadapan ini melibatkan WNA," ujar Ray kepada Tribunnews.com, Jumat (21/2/2014).
Oleh karena itu, dia katakan, sikap seolah mendiamkan dan membiarkan peristiwa ini begitu saja, bukanlah sikap yang tepat. Baik itu dilakukan oleh Gubernur maupun dengan sendirinya aparat penegak hukum.
Menurut dia, Jokowi sudah seharusnya langsung melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum. Begitu juga sebaliknya, aparat penegak hukum juga tak perlu menunggu adanya laporan sebaiknya langsung melakukan penyelidikan.
"Masalah ini tidak bisa dianggap hanya sebagai masalah pribadi. Karena objeknya adalah seorang Gubernur dan dilakukan di rumah dinas Gubernur. Jelas hal ini terkait dgn jabatan dan kiprah Jokowi dalam politik," tandas dia.
Apalagi, lanjut dia, baru saja negeri ini dikejutkan dengan fakta bahwa sudah dua kali pemerintah Australia melakukan penyadapan. Bukan saja terhadap ibu negara tetapi juga terhadap jutaan nomor pribadi warga negara.
Oleh karena itu, menurut dia, sikap Jokowi yang seolah membiarkan hal ini berlalu begitu saja, tentu kurang tepat.
Kata dia, Lima Indonesia mendesak agar Jokowi dan aparat penegak hukum segera mengungkap siapa pelaku penyadapan yang ada di rumah dinas Jokowi. Bahkan segera menyeret pelaku ke pengadilan. "Entah dia warga negara kita atau warga negara asing," tegasnya.
sumber : http://www.tribunnews.com/metropolit...-elektabilitas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ea gubernur pencitraan beraksi yah jadi githu biar terkesan di zolimi makin kocak ajah dah ....







(SAVE JAKARTA)


