Mobil Baru Istri Bupati dan Wabup Pun Dikritik
Palabuhanratu- Tidak hanya mobil dinas camat yang dikritisi, Pengadaan mobil baru untuk istri bupati dan wabup pun dikritik IBSW cabang Sukabumi.
Menurut Ketua IBSW cabang Sukabumi, Tedy Kusdiansyah, pengadaan moil istri bupati yang awal nya mobil innova ke camry itu sangtlah berlebihan.
"ganti-ganti mobil dengan menggunakan uang rakyat sangat lah ironis, padahal kan yg lama masih bagus. Coba kalau uang itu di gunakan untuk membantu usaha masyarakat, bisa jadi kabupaten termiskin tidaka akan melekat di kabupaten ini," saran nya.
Selain itu Tedi Mempertanyakan aturan yg memperbolehkan seorang istri pimpinan daerah mendapatkan fasilitas dari negara. Pasal nya dari segi struktural kepegawaian daerah mereka itu tidak tercantum namanya, "Saya juga ingin tahu aturan yang menyatakan hal itu, tentunya pemerintah harus ada dasar hukum nya mengeluarkan anggaran," tandas nya.
Kedepan, Tedi berharap Pemkab Sukabumi tidak serta merta mengeluarkan anggaran, apabila anggaran tersebut tidak mendasar kepada aturan yang sudah di tetapkan. dalam prosedur kepemerintahan. "Lebih selektif saja saat akan mengeluarkan anggaran, dan jangan keluar dari hukum atau mengakali hukum, lebih baik anggaran itu di gunakan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi Dede Rukaya, menjelaskan, Kendaraan yang di berikan kepada istri bupati dan wakil Bupati itu dilihat dari kapasitasnya sebagai pihak eksternal yang menunjang pemerintah daerah, "Kalau itu karena yang bersangklutan propersinya yang menunjang program pemerintah daerah. Dalam aturan itu diperbolehkan", tukas Dede Rukaya.
Pihak eksternal yang di maksud adalah PKK. Secara struktural memang tidak termasuk kepada pegawai daerah, namun karena PKK merupakan pihak penunjang program, maka laik untuk mendapatkan kendaraan operasional.
"Memang betul kalau secara struktural pegawai, PKK itu tidak tecantum. Tapi mereka adalah pihak yang menunjang program Pemerintah Daerah", tandas nya
Sumber
memang segimana menunjang nya ini PKK dalam pembangunan daerah?
paling kegiatan PKK ntu cuma arisan istri2 pejabat sambil pamer harta benda nya
kalau memang secara aturan di perbolehkan apakah patut pakai camry
menjelang habis pemerntahan nya yg 2 periode ini rezim sukmawijaya ini emang makin
denger2 anak nya yg sekarang jadi anggota DPRD kabupaten sukabumi bkalan di jadikan Bupati
di tunggu KPK utk silaturahmi ke sukabumi
Palabuhanratu- Tidak hanya mobil dinas camat yang dikritisi, Pengadaan mobil baru untuk istri bupati dan wabup pun dikritik IBSW cabang Sukabumi.
Menurut Ketua IBSW cabang Sukabumi, Tedy Kusdiansyah, pengadaan moil istri bupati yang awal nya mobil innova ke camry itu sangtlah berlebihan.
"ganti-ganti mobil dengan menggunakan uang rakyat sangat lah ironis, padahal kan yg lama masih bagus. Coba kalau uang itu di gunakan untuk membantu usaha masyarakat, bisa jadi kabupaten termiskin tidaka akan melekat di kabupaten ini," saran nya.
Selain itu Tedi Mempertanyakan aturan yg memperbolehkan seorang istri pimpinan daerah mendapatkan fasilitas dari negara. Pasal nya dari segi struktural kepegawaian daerah mereka itu tidak tercantum namanya, "Saya juga ingin tahu aturan yang menyatakan hal itu, tentunya pemerintah harus ada dasar hukum nya mengeluarkan anggaran," tandas nya.
Kedepan, Tedi berharap Pemkab Sukabumi tidak serta merta mengeluarkan anggaran, apabila anggaran tersebut tidak mendasar kepada aturan yang sudah di tetapkan. dalam prosedur kepemerintahan. "Lebih selektif saja saat akan mengeluarkan anggaran, dan jangan keluar dari hukum atau mengakali hukum, lebih baik anggaran itu di gunakan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi Dede Rukaya, menjelaskan, Kendaraan yang di berikan kepada istri bupati dan wakil Bupati itu dilihat dari kapasitasnya sebagai pihak eksternal yang menunjang pemerintah daerah, "Kalau itu karena yang bersangklutan propersinya yang menunjang program pemerintah daerah. Dalam aturan itu diperbolehkan", tukas Dede Rukaya.
Pihak eksternal yang di maksud adalah PKK. Secara struktural memang tidak termasuk kepada pegawai daerah, namun karena PKK merupakan pihak penunjang program, maka laik untuk mendapatkan kendaraan operasional.
"Memang betul kalau secara struktural pegawai, PKK itu tidak tecantum. Tapi mereka adalah pihak yang menunjang program Pemerintah Daerah", tandas nya
Sumber
memang segimana menunjang nya ini PKK dalam pembangunan daerah?
paling kegiatan PKK ntu cuma arisan istri2 pejabat sambil pamer harta benda nya
kalau memang secara aturan di perbolehkan apakah patut pakai camry
menjelang habis pemerntahan nya yg 2 periode ini rezim sukmawijaya ini emang makin
denger2 anak nya yg sekarang jadi anggota DPRD kabupaten sukabumi bkalan di jadikan Bupati
di tunggu KPK utk silaturahmi ke sukabumi
