Rabu, 15 Januari 2014 11:53:51
Merdeka.com - Masyarakat Karo
melihat ada ketimpangan perlakuan
pemerintah pusat terhadap bencana
di Gunung Sinabung, Kabupaten
Karo, Sumut, dengan bencana-
bencana di daerah lain. Mereka
mendesak pemerintah untuk lebih
serius memberikan perhatian ke
Kabupaten Karo.
"Jangan tunggu warga Karo meninggal
dulu baru pemerintah memberi
perhatian serius," kata Roy Fachraby
Ginting, Sekretaris Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Karo, kepada
merdeka.com , Rabu (15/1)
Dia menilai pemerintah sudah layak
menjadikan bencana Gunung Sinabung
sebagai bencana nasional, meskipun
tidak ada korban jiwa yang jatuh.
Dengan penetapan sebagai bencana
nasional, seluruh sumber daya yang
ada akan tergerak untuk membantu
warga Karo yang menjadi korban erupsi
Gunung Sinabung.
Roy mengakui bencana erupsi Gunung
Sinabung belum memenuhi persyaratan
dalam undang-undang untuk dijadikan
bencana nasional, namun dia meminta
agar pemerintah tidak berlaku kaku
membuat kebijakan yang terkait dengan
hajat hidup orang banyak.
"Pemerintah jangan saklek. Lihatlah
penderitaan 25 ribu lebih pengungsi
ini. Di Karo ini masyarakatnya sudah
berpengalaman dengan erupsi pada
2010, dan mau bekerja sama, sehingga
kita syukuri tidak jatuh korban jiwa.
Tapi, kita menangis melihat kondisi
mereka," jelasnya.
Penanganan bencana ini diharapkan
tidak hanya diserahkan kepada daerah.
Sebab, menurut Roy pemerintah daerah
hanya memikirkan logistik pengungsi.
"Mereka hanya memikirkan perut
pengungsi, memikirkan beras dan
memikirkan mie instan, padahal banyak
hal lain yang menjadi persoalan,"
ucapnya.
Hal senada disampaikan tokoh pemuda
Karo, Sastroy Bangun. Menurut dia,
kalaupun pemerintah pusat tidak
menjadikan bencana Gunung Sinabung
sebagai bencana nasional, mereka
harus tetap memberikan perhatian lebih.
"Semua sumber daya yang ada harus
digerakkan. Mereka harus mendorong
dan mengawasi pemerintah daerah, baik
Pemprov Sumut maupun Pemkab Karo,
juga instansi terkait, untuk memberikan
perhatian maksimal kepada pengungsi,"
ucapnya.
Sastroy meminta agar pemerintah pusat
adil dalam menangani bencana. Dia
melihat begitu besar perhatian
pemerintah terhadap banjir Jakarta,
sementara bencana di Gunung
Sinabung dianggap hanya bencana
daerah. "Seharusnya adil, masyarakat
Karo juga warga negara Indonesia,"
sebutnya.
Selain penanganan bencana, pemerintah
juga diminta memperhatikan langkah-
langkah pasca bencana. Jika perlu
merelokasi warga, pemerintah diminta
membuat kebijakan agar korban
bencana Sinabung mempunyai masa
depan.
Kondisi di kaki Gunung Sinabung
memang memprihatinkan. Lebih dari 25
ribu orang mengungsi menyusul erupsi
yang sudah terjadi ratusan kali sejak
sekitar 3 bulan lalu. Para pengungsi ini
meninggalkan tempat tinggal dan mata
pencariannya. Sebagian rumah dan
lahan pertanian yang mereka tinggalkan
bahkan sudah rusak ditimpa debu
vulkanik.
http://m.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-dinilai-tidak-adil-tangani-bencana-sinabung.html
----------
Jangan salahkan Pemerintah, karena saat ini hampir 2/3 anggota kabinet sedang asyik untuk pencitraan dalam rangka pemilu. Presiden sendiri juga selaku ketua parpol pastilah sibuk sakali mengupayakan agar partainya tetap berkuasa kembali
Merdeka.com - Masyarakat Karo
melihat ada ketimpangan perlakuan
pemerintah pusat terhadap bencana
di Gunung Sinabung, Kabupaten
Karo, Sumut, dengan bencana-
bencana di daerah lain. Mereka
mendesak pemerintah untuk lebih
serius memberikan perhatian ke
Kabupaten Karo.
"Jangan tunggu warga Karo meninggal
dulu baru pemerintah memberi
perhatian serius," kata Roy Fachraby
Ginting, Sekretaris Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Karo, kepada
merdeka.com , Rabu (15/1)
Dia menilai pemerintah sudah layak
menjadikan bencana Gunung Sinabung
sebagai bencana nasional, meskipun
tidak ada korban jiwa yang jatuh.
Dengan penetapan sebagai bencana
nasional, seluruh sumber daya yang
ada akan tergerak untuk membantu
warga Karo yang menjadi korban erupsi
Gunung Sinabung.
Roy mengakui bencana erupsi Gunung
Sinabung belum memenuhi persyaratan
dalam undang-undang untuk dijadikan
bencana nasional, namun dia meminta
agar pemerintah tidak berlaku kaku
membuat kebijakan yang terkait dengan
hajat hidup orang banyak.
"Pemerintah jangan saklek. Lihatlah
penderitaan 25 ribu lebih pengungsi
ini. Di Karo ini masyarakatnya sudah
berpengalaman dengan erupsi pada
2010, dan mau bekerja sama, sehingga
kita syukuri tidak jatuh korban jiwa.
Tapi, kita menangis melihat kondisi
mereka," jelasnya.
Penanganan bencana ini diharapkan
tidak hanya diserahkan kepada daerah.
Sebab, menurut Roy pemerintah daerah
hanya memikirkan logistik pengungsi.
"Mereka hanya memikirkan perut
pengungsi, memikirkan beras dan
memikirkan mie instan, padahal banyak
hal lain yang menjadi persoalan,"
ucapnya.
Hal senada disampaikan tokoh pemuda
Karo, Sastroy Bangun. Menurut dia,
kalaupun pemerintah pusat tidak
menjadikan bencana Gunung Sinabung
sebagai bencana nasional, mereka
harus tetap memberikan perhatian lebih.
"Semua sumber daya yang ada harus
digerakkan. Mereka harus mendorong
dan mengawasi pemerintah daerah, baik
Pemprov Sumut maupun Pemkab Karo,
juga instansi terkait, untuk memberikan
perhatian maksimal kepada pengungsi,"
ucapnya.
Sastroy meminta agar pemerintah pusat
adil dalam menangani bencana. Dia
melihat begitu besar perhatian
pemerintah terhadap banjir Jakarta,
sementara bencana di Gunung
Sinabung dianggap hanya bencana
daerah. "Seharusnya adil, masyarakat
Karo juga warga negara Indonesia,"
sebutnya.
Selain penanganan bencana, pemerintah
juga diminta memperhatikan langkah-
langkah pasca bencana. Jika perlu
merelokasi warga, pemerintah diminta
membuat kebijakan agar korban
bencana Sinabung mempunyai masa
depan.
Kondisi di kaki Gunung Sinabung
memang memprihatinkan. Lebih dari 25
ribu orang mengungsi menyusul erupsi
yang sudah terjadi ratusan kali sejak
sekitar 3 bulan lalu. Para pengungsi ini
meninggalkan tempat tinggal dan mata
pencariannya. Sebagian rumah dan
lahan pertanian yang mereka tinggalkan
bahkan sudah rusak ditimpa debu
vulkanik.
http://m.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-dinilai-tidak-adil-tangani-bencana-sinabung.html
----------
Jangan salahkan Pemerintah, karena saat ini hampir 2/3 anggota kabinet sedang asyik untuk pencitraan dalam rangka pemilu. Presiden sendiri juga selaku ketua parpol pastilah sibuk sakali mengupayakan agar partainya tetap berkuasa kembali
