JAKARTA - Penyelesaikan masalah banjir di Jakarta yang lamban menunjukan bahwa kinerja gubernur DKI dan wakilnya masih belum menyentuh akar persoalan yang terjadi di ibu kota.
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan hal itu terlihat dari lambatnya penanganan masalah pengungsi yang dilakukan oleh beberapa camat dan lurah hasil seleksi lelang jabatan yang dilakukan Pemprov DKI.
�Lelang jabatan tidak akan menyelesaikan masalah karena kultur kerjanya masih sama saja. Kalau kita datang ke kecamatan dan kelurahan tetap sama saja, baik sebelum atau sesudah adanya lelang jabatan yang dilakukan Jokowi. Contohnya kalau kita datang ke kecamatan seperti datang ke rimba meski telah dilakukan lelang jabatan,� kritiknya di Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Terlambatnya penanganan masalah pengungsi ini memunculkan banyak persoalan. Misalnya, banyak anak-anak yang terpaksa menjadi pengemis seperti yang terjadi lokasi banjir Pancoran. Selain itu, tidak sigapnya aparatur pemerintahan DKI hasil lelang jabatan menyebabkan penanganan pengungsi terlambat.
Menurut Siti Zuhro, sejak awal menjabat seharusnya gubernur dan wakil gubernur langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah penyanggah di sekitar Jakarta karena sewaktu kampanye mereka menjanjikan bisa menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan.
�Bukan blusukan dan mengunggu bencana terjadi seperti sekarang. Dalam UU 32 koordinasi antar kepala daerah dimungkinkan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah tempat mereka menjabat,� lanjutnya.
Dia menilai penyelesaian masalah banjir dan kemacetan di DKI tidak bisa diselesaikan dengan blusukan yang dilakukan Gubernur DKI.
�Sudah cukuplah blusukan yang dilakukan, sekarang saatnya kerja nyata karena masalah banjir dan kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan hanya blusukan saja. Masyarakat butuh kerja nyata gubernur, bukan janji,� katanya.
Siti Zuhro mengingatkan, masalah banjir tidak akan bisa diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI sampai dengan akhir periode jabatan mereka tanpa adanya program yang jelas dari pemerintah daerah.
�Gubernur harus melakukan kerja secara komprehensif untuk menyelesaikan masalah banjir DKI tidak bisa secara parsial. Untuk itu, mereka harus melakukan lobi dan koordinasi kepada pemda di sekitar Jakarta tidak cukup hanya dengan Jawa Barat saja,� tegasnya.
sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014...i-tak-berhasil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
maklum lah tuh Gubernur cuma bisa pencitraan doank dengan cara blusukan makanya solusi asal-asalan ........ (Jakarta Butut)
