Siang Ini, Presiden Gelar Rapat di Halim Bahas Kenaikan Harga Elpiji
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar rapat terbatas (ratas) di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (5/1/2014) siang. Presiden memanggil sejumlah menteri terkait dan Wakil Presiden Boediono untuk menyikapi reaksi masyarakat terkait keputusan Pertamina yang menaikkan harga gas Elpiji 12 kilogram seesar 68 persen.
"Wapres akan melaporkan kepada Presiden hasil ratas kemarin di Halim pukul 11.30 ini," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi, Minggu pagi.
Kemarin, Wakil Presiden Boediono telah memanggil pihak Pertamina untuk menjelaskan soal kenaikan harga Elpiji. Setelah lebih dari tiga jam rapat, Boediono belum mau memaparkan kepada masyarakat keputusan pemerintah soal kenaikan harga gas elpji 12 kilogram. Menurutnya, hasil rapat itu akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Bandara Halim Perdanakusuma dalam rapat terbatas.
Boediono hanya menjelaskan, ia bersama Pertamina dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah membahas secara mendalam dari berbagai segi, baik dari segi pelaksanaan, hambatan di lapangan, ketersediaan, serta distribusi.
"Tapi kami juga mendengarkan laporan dari masyarakat. Kami juga mengecek aspek lain, dari pandangan para menteri. Dan akhirnya kita menyimpulkan sesuatu laporan yang nanti kita sampaikan ke Presiden," ujar Boediono, seusai rapat dengan Pertamina.
Boediono hanya berpesan, untuk saat ini pasokan gas elpiji harus tersedia.
"Sementara, kita amankan suplai, jangan sampai ada kekurangan," katanya.
Melalui akun Twitter-nya, Presiden SBY juga mengkritik kebijakan Pertamina menaikkan harga gas Elpiji non subsidi 12 kilogram. Presiden menilai, Pertamina seharusnya terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga. Kebijakan yang membawa dampak luas ini tidak dikoordinasikan dengan baik dan persiapannya pun juga kurang. Sehingga, lanjutnya, meski kebijakan menaikkan harga adalah kewenangan Pertamina, pemerintah memutuskan untuk turun tangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Presiden meminta Wapres untuk melaporkan hasil rapat dengan Dirut Pertamina kemarin dan meminta solusi yang pro rakyat. Kicauan di akun Twitter @SBYudhoyono ini ditulis langsung oleh Presiden SBY, Minggu ( 5/1/2014 ) dini hari.
Seperti diberitakan, Pertamina per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, maka kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga pertabung Rp 70.200.
sumber
PT Pertamina (persero) mengaku rugi meski harga elpiji naik 67 persen di awal tahun 2014. Hal ini dikarenakan ada selisih dari pembelian dan produksi yang dilakukan Pertamina tanpa ditanggung oleh negara.
Vice President Corporate Communication Ali Mundakir menjelaskan jika harga elpiji tidak dinaikan, Pertamina akan rugi sampai Rp 6 triliun. Dengan adanya kenaikan harga elpiji 12 kg, Pertamina memperkecil kerugian sampai Rp 3 triliun.
"Kita tetap rugi tapi nggak sebesar kalau harga elpiji tidak dinaikan," ujar Ali, di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (5/1).
Ali menjelaskan jika Competent Person Report (CPR) Aramco untuk harga gas 837 dolar AS per metric ton dan kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 10.500, Pertamina bisa rugi hanya Rp 2 triliun. Namun jika CPR 900 dolar AS dan kurs mencapai Rp 12.000 maka Pertamina akan rugi sampai Rp 3,7 triliun.
"Semua tergantung CPR dan kurs rupiah terhadap dolar AS," jelas Ali.
Lebih lanjut Ali menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit kerugian Pertamina sebesar Rp 7,7 triliun dari tahun 2011 sampai 2012. Salah satu cara yang harus dilakukan Pertamina untuk mengurangi kerugian atas temuan BPK dengan menaikkan harga elpiji.
"Penyesuaian harga tersebut dilakukan untuk pertama kalinya sejak Oktober 2009, menyusul kerugian bisnis elpiji non subsidi kemasan 12 kg yang telah mencapai Rp22 triliun dalam enam tahun terakhir," papar Ali.
sumber
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar rapat terbatas (ratas) di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (5/1/2014) siang. Presiden memanggil sejumlah menteri terkait dan Wakil Presiden Boediono untuk menyikapi reaksi masyarakat terkait keputusan Pertamina yang menaikkan harga gas Elpiji 12 kilogram seesar 68 persen.
"Wapres akan melaporkan kepada Presiden hasil ratas kemarin di Halim pukul 11.30 ini," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi, Minggu pagi.
Kemarin, Wakil Presiden Boediono telah memanggil pihak Pertamina untuk menjelaskan soal kenaikan harga Elpiji. Setelah lebih dari tiga jam rapat, Boediono belum mau memaparkan kepada masyarakat keputusan pemerintah soal kenaikan harga gas elpji 12 kilogram. Menurutnya, hasil rapat itu akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Bandara Halim Perdanakusuma dalam rapat terbatas.
Boediono hanya menjelaskan, ia bersama Pertamina dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah membahas secara mendalam dari berbagai segi, baik dari segi pelaksanaan, hambatan di lapangan, ketersediaan, serta distribusi.
"Tapi kami juga mendengarkan laporan dari masyarakat. Kami juga mengecek aspek lain, dari pandangan para menteri. Dan akhirnya kita menyimpulkan sesuatu laporan yang nanti kita sampaikan ke Presiden," ujar Boediono, seusai rapat dengan Pertamina.
Boediono hanya berpesan, untuk saat ini pasokan gas elpiji harus tersedia.
"Sementara, kita amankan suplai, jangan sampai ada kekurangan," katanya.
Melalui akun Twitter-nya, Presiden SBY juga mengkritik kebijakan Pertamina menaikkan harga gas Elpiji non subsidi 12 kilogram. Presiden menilai, Pertamina seharusnya terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga. Kebijakan yang membawa dampak luas ini tidak dikoordinasikan dengan baik dan persiapannya pun juga kurang. Sehingga, lanjutnya, meski kebijakan menaikkan harga adalah kewenangan Pertamina, pemerintah memutuskan untuk turun tangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Presiden meminta Wapres untuk melaporkan hasil rapat dengan Dirut Pertamina kemarin dan meminta solusi yang pro rakyat. Kicauan di akun Twitter @SBYudhoyono ini ditulis langsung oleh Presiden SBY, Minggu ( 5/1/2014 ) dini hari.
Seperti diberitakan, Pertamina per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, maka kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga pertabung Rp 70.200.
sumber
PT Pertamina (persero) mengaku rugi meski harga elpiji naik 67 persen di awal tahun 2014. Hal ini dikarenakan ada selisih dari pembelian dan produksi yang dilakukan Pertamina tanpa ditanggung oleh negara.
Vice President Corporate Communication Ali Mundakir menjelaskan jika harga elpiji tidak dinaikan, Pertamina akan rugi sampai Rp 6 triliun. Dengan adanya kenaikan harga elpiji 12 kg, Pertamina memperkecil kerugian sampai Rp 3 triliun.
"Kita tetap rugi tapi nggak sebesar kalau harga elpiji tidak dinaikan," ujar Ali, di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (5/1).
Ali menjelaskan jika Competent Person Report (CPR) Aramco untuk harga gas 837 dolar AS per metric ton dan kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 10.500, Pertamina bisa rugi hanya Rp 2 triliun. Namun jika CPR 900 dolar AS dan kurs mencapai Rp 12.000 maka Pertamina akan rugi sampai Rp 3,7 triliun.
"Semua tergantung CPR dan kurs rupiah terhadap dolar AS," jelas Ali.
Lebih lanjut Ali menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit kerugian Pertamina sebesar Rp 7,7 triliun dari tahun 2011 sampai 2012. Salah satu cara yang harus dilakukan Pertamina untuk mengurangi kerugian atas temuan BPK dengan menaikkan harga elpiji.
"Penyesuaian harga tersebut dilakukan untuk pertama kalinya sejak Oktober 2009, menyusul kerugian bisnis elpiji non subsidi kemasan 12 kg yang telah mencapai Rp22 triliun dalam enam tahun terakhir," papar Ali.
sumber
