Quote:
Ada pelonjakan angka hibah di dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Dari nilai APBD Rp 72 triliun yang telah disahkan DPRD, dana hibah yang digelontorkan tanpa butuh pertanggungjawaban mencapai Rp 5 triliun.
Dana ini melonjak apabila dibandingkan APBD tahun 2013 lalu yang hanya mengalokasikan Rp 3,7 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga lonjakan dana itu. sebagai anggaran politis DPRD DKI Jakarta karena tahun 2014 merupakan tahun politik.
"Saya enggak tahu hibah untuk apa saja, bisa dari permintaan anggota DPRD. Makanya kita minta ICW bantu awasi angggaran, dana hibah ini nantinya ke mana saja, kok bisa melonjak tinggi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Selain hibah, ada juga program belanja yang merupakan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI. Pokir ini tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.
Secara aturan, menurut dia, pokir tidak salah. Namun, menjadi masalah saat pokir tapi tidak jelas penggunaannya. Misalnya, hanya untuk bagi-bagi proyek seperti pengadan meja pingpong, kursi, meja sekolah, filling cabinet, dan sebagainya. Menurutnya, lebih baik anggaran berlebih itu dipangkasnya dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Di sisi lain, ia tak bisa menuding alotnya pembahasan APBD DKI disebabkan karena banyaknya program pokir DPRD DKI. Beberapa waktu lalu, ia pernah meminta DPRD DKI untuk mengunggah video rapat pembahasan APBD ke situs Youtube. Namun, permintaan itu ditolak oleh politisi Kebon Sirih.
Salah satu antisipasi dalam penyalahgunaan anggaran itu adalah dengan menerapkan e-budgeting. Melalui sistem tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur beserta Kepala badan pengawasan keuangan daerah (BPKD) memiliki wewenang untuk mengunci anggaran dan dana hibah yang mencurigakan. Sehingga, nantinya anggaran tidak dapat terpakai.
"Kalau kita lock duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) enggak akan ketok ketok. Jadi, biarin saja diketok dulu, nanti baru yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut-ribut," kata Basuki.
Main mata
Pria yang akrab disapa Ahok itu tak menampik banyak program-program tidak penting yang merupakan hasil kerjasama legislatif dengan pihak eksekutif. Ia mengancam akan mencopot Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas yang kerap bermain mata dengan DPRD DKI. Namun, penggantian para eksekutif itu menunggu pengesahan APBD oleh Mendagri selesai terlebih dahulu. Setelah dikoreksi oleh Mendagri, akan ketahuan program-program mana saja yang "aneh" dengan pagu anggaran yang fantastis.
Basuki juga meminta masyarakat untuk berperan memantau APBD. Jika masyarakat melihat ada nilai anggaran yang "aneh", mereka bisa langsung melapor. "Saya kunci saja di komputer saya. Jadi kalau gubernur lock, saya enggak bisa unlock (buka), kalau saya yang lock, gubernur enggak bisa unlock. Kalau DPRD sih maunya unlock, he-he-he," kata dia.
Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana Bantuan Sosial (bansos) dan hibah di APBD DKI 2012. Saat itu, BPKP merilis ada anggaran sebesar Rp 8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada.
SUMBER
woww ... harus diusut tuntas nih .... laporin ke KPK aja hok ... biar mapus tuh anggota DPRD
Ada pelonjakan angka hibah di dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Dari nilai APBD Rp 72 triliun yang telah disahkan DPRD, dana hibah yang digelontorkan tanpa butuh pertanggungjawaban mencapai Rp 5 triliun.
Dana ini melonjak apabila dibandingkan APBD tahun 2013 lalu yang hanya mengalokasikan Rp 3,7 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga lonjakan dana itu. sebagai anggaran politis DPRD DKI Jakarta karena tahun 2014 merupakan tahun politik.
"Saya enggak tahu hibah untuk apa saja, bisa dari permintaan anggota DPRD. Makanya kita minta ICW bantu awasi angggaran, dana hibah ini nantinya ke mana saja, kok bisa melonjak tinggi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Selain hibah, ada juga program belanja yang merupakan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI. Pokir ini tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.
Secara aturan, menurut dia, pokir tidak salah. Namun, menjadi masalah saat pokir tapi tidak jelas penggunaannya. Misalnya, hanya untuk bagi-bagi proyek seperti pengadan meja pingpong, kursi, meja sekolah, filling cabinet, dan sebagainya. Menurutnya, lebih baik anggaran berlebih itu dipangkasnya dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Di sisi lain, ia tak bisa menuding alotnya pembahasan APBD DKI disebabkan karena banyaknya program pokir DPRD DKI. Beberapa waktu lalu, ia pernah meminta DPRD DKI untuk mengunggah video rapat pembahasan APBD ke situs Youtube. Namun, permintaan itu ditolak oleh politisi Kebon Sirih.
Salah satu antisipasi dalam penyalahgunaan anggaran itu adalah dengan menerapkan e-budgeting. Melalui sistem tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur beserta Kepala badan pengawasan keuangan daerah (BPKD) memiliki wewenang untuk mengunci anggaran dan dana hibah yang mencurigakan. Sehingga, nantinya anggaran tidak dapat terpakai.
"Kalau kita lock duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) enggak akan ketok ketok. Jadi, biarin saja diketok dulu, nanti baru yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut-ribut," kata Basuki.
Main mata
Pria yang akrab disapa Ahok itu tak menampik banyak program-program tidak penting yang merupakan hasil kerjasama legislatif dengan pihak eksekutif. Ia mengancam akan mencopot Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas yang kerap bermain mata dengan DPRD DKI. Namun, penggantian para eksekutif itu menunggu pengesahan APBD oleh Mendagri selesai terlebih dahulu. Setelah dikoreksi oleh Mendagri, akan ketahuan program-program mana saja yang "aneh" dengan pagu anggaran yang fantastis.
Basuki juga meminta masyarakat untuk berperan memantau APBD. Jika masyarakat melihat ada nilai anggaran yang "aneh", mereka bisa langsung melapor. "Saya kunci saja di komputer saya. Jadi kalau gubernur lock, saya enggak bisa unlock (buka), kalau saya yang lock, gubernur enggak bisa unlock. Kalau DPRD sih maunya unlock, he-he-he," kata dia.
Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana Bantuan Sosial (bansos) dan hibah di APBD DKI 2012. Saat itu, BPKP merilis ada anggaran sebesar Rp 8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada.
SUMBER
woww ... harus diusut tuntas nih .... laporin ke KPK aja hok ... biar mapus tuh anggota DPRD
