�Dana yang dilaporkan ke KPU hanya Rp 300 miliar-Rp 500 miliar. Ini karena penghitungan dimulai sejak tahapan resmi KPU dimulai,� kata Ketua Balitbang Partai Golkar Indra J Piliang di sela-sela diskusi �Mahalnya Ongkos Nyapres�, di Jakarta, Sabtu (25/1).
Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk membiayai perjalanan sosialisasi, relawan, logistik partai, pertemuan dengan ormas, survei, dan iklan. �Proporsi untuk iklan cukup banyak karena bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hanya turun ke lapangan saja tidak akan efektif,� ujar Indra.
Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, menambahkan, �(Presiden AS) Obama saja menghabiskan 54 persen dana kampanyenya untuk iklan. Kalau ada yang bilang, mau jadi capres itu murah, berarti dia sedang bermimpi.�
Munculnya konsultan politik dan berbagai survei, lanjut Arya, makin menambah biaya capres. Sekali survei, lembaga konsultan politik mematok Rp 250 juta-Rp 300 juta. Setahun, capres bisa melakukan tiga kali survei.
Psikolog politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam pendanaan capres. Biaya Rp 3 triliun akan ringan jika ditanggung bersama melalui sumbangan masyarakat. Namun, dia menyadari, hal itu masih sulit terjadi di Indonesia.
Sumber
Jangan berani-berani nyapres kalau cuma modal niat tapi nggak punya 3 trilyun rupiah
