BANDUNG, suaramerdeka.com - PPP meminta kepada semua hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) mundur selepas penangkapan terhadap Akil Mochtar. Ketua MK itu dicokok KPK atas dugaan suap atas kasus sengketa Pemilukada.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) di sela-sela silaturahmi dan pemenangan calon anggota legislatif PPP se-Jabar di Bandung, Kamis (3/10).
"Saya berharap para hakim konstitusi lainnya meresponnya dalam bentuk pengunduran diri sebagai bentuk pertangungjawaban kolektif, atas institusi yang dihormati," jelasnya.
Diharapkan, langkah pengunduran diri itu dapat menjaga marwah MK dan juga martabat dan kehormatan institusi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tertinggi negara itu bisa pulih kembali.
SDA yang juga Menag itu mengaku kaget dengan kasus yang menimpa Akil Mochtar. Baginya, penangkapan tersebut memperihatinkan terlebih lembaga tersebut banyak mengeluarkan penting dan kadang mengejutkan.
Dalam kaitan itu, dia mengusulkan agar proses rekrutmen hakim konstitusi dievaluasi. Tak hanya itu, proses rekrutmen terhadap jabatan publik pun mesti ikut ditinjau kembali karena tak jarang menimbulkan ekses.
"Setiap pengajuan pejabat publik misalnya, maka seleksi dilakukan oleh DPR. Di situlah macam-macam kemungkinan terjadi, termasuk yang terakhir peristiwa lobi di toilet. Karenanya momentum adanya peristiwa di MK ini, alangkah baiknya dijadikan titik tolak melakukan evaluasi," katanya.
sumber
yang pilih AM kayanya orang bodoh ya gan![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/berdukas.gif "Berduka (S)")
untuk indonesia
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) di sela-sela silaturahmi dan pemenangan calon anggota legislatif PPP se-Jabar di Bandung, Kamis (3/10).
"Saya berharap para hakim konstitusi lainnya meresponnya dalam bentuk pengunduran diri sebagai bentuk pertangungjawaban kolektif, atas institusi yang dihormati," jelasnya.
Diharapkan, langkah pengunduran diri itu dapat menjaga marwah MK dan juga martabat dan kehormatan institusi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tertinggi negara itu bisa pulih kembali.
SDA yang juga Menag itu mengaku kaget dengan kasus yang menimpa Akil Mochtar. Baginya, penangkapan tersebut memperihatinkan terlebih lembaga tersebut banyak mengeluarkan penting dan kadang mengejutkan.
Dalam kaitan itu, dia mengusulkan agar proses rekrutmen hakim konstitusi dievaluasi. Tak hanya itu, proses rekrutmen terhadap jabatan publik pun mesti ikut ditinjau kembali karena tak jarang menimbulkan ekses.
"Setiap pengajuan pejabat publik misalnya, maka seleksi dilakukan oleh DPR. Di situlah macam-macam kemungkinan terjadi, termasuk yang terakhir peristiwa lobi di toilet. Karenanya momentum adanya peristiwa di MK ini, alangkah baiknya dijadikan titik tolak melakukan evaluasi," katanya.
sumber
yang pilih AM kayanya orang bodoh ya gan
untuk indonesia
