JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah menawarkan beberapa opsi desain baru bendera Aceh. Hanya, desain tersebut belum diajukan secara resmi kepada pemerintah pusat.
"Soal Qanun mereka (pemerintah Aceh) juga persiapkan di sana. Sudah ada (desain baru). Ada beberapa. Belum dibuka memang. Tapi ada pembicaraan, andaikata seperti ini bagaimana. Sudah ada diskusi-diskusi begitu," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).
Gamawan mengatakan, soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wewenang Pemerintah Aceh, RPP Migas Aceh dan Rancangan Peraturan Presiden dengan Badan Pertanahan Aceh masih dibahas antar-kementerian.
Dikatakan Gamawan, terkait RPP Migas Aceh, belum ada kesepakatan soal prosentase bagi hasil keungtungan pengelolaan migas antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. "Belum diputuskan. Baru pembahasan dengan kementerian," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dijen Otda) Kemendagri mengatakan, evaluasi dan klarifikasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh diundur kembali selama satu bulan hingga 15 November mendatang.
"Sebelumnya masa 'cooling down' sampai 15 Oktober, sementara sekarang sudah tanggal 11 Oktober, artinya tidak mungkin empat hari ini kami selesaikan dari segi sisa substansi pembahasan," kata Djohermansyah, Jumat (11/10) pekan lalu.
Lebih lanjut Djohermansyah menjelaskan substansi pembahasan yang belum mencapai kesepakatan antara lain terkait pelimpahan kewenangan pertanahan yang akan diberikan dari Pusat kepada Kanwil dan Kandep di Aceh.(sumber)
Pemerintah takut untuk melepaskan Aceh,,,![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
"Soal Qanun mereka (pemerintah Aceh) juga persiapkan di sana. Sudah ada (desain baru). Ada beberapa. Belum dibuka memang. Tapi ada pembicaraan, andaikata seperti ini bagaimana. Sudah ada diskusi-diskusi begitu," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).
Gamawan mengatakan, soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wewenang Pemerintah Aceh, RPP Migas Aceh dan Rancangan Peraturan Presiden dengan Badan Pertanahan Aceh masih dibahas antar-kementerian.
Dikatakan Gamawan, terkait RPP Migas Aceh, belum ada kesepakatan soal prosentase bagi hasil keungtungan pengelolaan migas antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. "Belum diputuskan. Baru pembahasan dengan kementerian," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dijen Otda) Kemendagri mengatakan, evaluasi dan klarifikasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh diundur kembali selama satu bulan hingga 15 November mendatang.
"Sebelumnya masa 'cooling down' sampai 15 Oktober, sementara sekarang sudah tanggal 11 Oktober, artinya tidak mungkin empat hari ini kami selesaikan dari segi sisa substansi pembahasan," kata Djohermansyah, Jumat (11/10) pekan lalu.
Lebih lanjut Djohermansyah menjelaskan substansi pembahasan yang belum mencapai kesepakatan antara lain terkait pelimpahan kewenangan pertanahan yang akan diberikan dari Pusat kepada Kanwil dan Kandep di Aceh.(sumber)
Pemerintah takut untuk melepaskan Aceh,,,
