Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mempertanyakan mengapa pemerintah kini bersikap diskriminatif dalam memberikan izin yang sudah lama dipegang panitia penyelenggaraan Miss World 2013. Sikap pemerintah yang kemudian berubah dan meminta memindahkan penyelenggaraan acara malam Puncak Miss World 2013 dari Jakarta ke Bali sebagai wujud sikap yang plinplan dan tidak bertanggung jawab.
�Sikap plinplan dari pemerintah dalam memberi izin dan kemudian lepas tangan di tengah jalan dalam pemberian izin, sungguh merisaukan,� katanya kepada KORAN SINDO tadi malam.
Banyak kalangan menyesalkan sikap pemerintah ini karena dinilai takut terhadap desakan ormas yang mengatasnamakan agama. Apalagi, ternyata ada ajang serupa yakni World Muslimah 2013 sama sekali tidak dipermasalahkan. Bahkan, mereka boleh menggelar puncaknya di Jakarta pada 18 September mendatang. Sikap diskriminatif pemerintah ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan.
Lebih jauh, Eva, mengungkapkan kalau memang keindahan fisik juga menjadi pertimbangan semua kontestan Miss World, banyak ajang serupa termasuk Abang-None Jakarta, Gus-Yuk Jember, Ning-Cak Surabaya, dan sebagainya juga menggunakan kriteria tersebut. Karena itulah, dia mempertanyakan mengapa pemerintah bersikap diskriminasi dalam memberikan izin.
�Pemerintah colong playu (meninggalkan tanggung jawab) karena tekanan publik yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan memaksakan kehendak sepihak dengan mengabaikan hukum nasional yang antidiskriminasi,� paparnya.
Pemerintah, kata dia, terbukti belum menjadikan hukum sebagai panglima, dan tidak serius menjalankan penegakan hukum. �Hal ini amat disesalkan, karena (pemerintah) menciptakan budaya hukum untuk tidak menghormati dan menegakkan hukum,� tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Hal senada juga diungkapkan politikus Perempuan Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Kertopati. Dia mengungkapkan perhelatan sebesar Miss World tentu tidak dipersiapkan hanya satu bulan, ini sudah lama bangetn tahunan, termasuk mengurus perizinannya.
�Jika izin itu sudah ada, maka konsekuensinya pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan acara internasional ini,� ungkapnya.
Menurut dia, sebagai bangsa yang penduduknya memang beragam, tentunya bila ada gangguan stabilitas keamanan atas nama kelompok tertentu maka negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Pasalnya, sudah menjadi tugas negara untuk menjamin keamanan dan melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali.
Apalagi, menurut Susaningtyas, ajang Miss World diadakan untuk membantu program promosi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
�Saat ada swasta yang membiayai, semestinya diberi apresiasi, meski pihak swasta itu dari parpol (partai politik) lain,� ungkapnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, sikap pemerintah yang tiba-tiba meminta pemindahan acara malam puncak Miss World 2013 dari Jakarta ke Bali merupakan tekanan kelompok berpengaruh. Padahal, acara Miss World 2013 sebenarnya tidak ada masalah.
Karena itu, pemerintah seharusnya tetap memberi izin pelaksanaan malam puncak Miss World dilaksanakan di Jakarta. Bukan malah memindahkan ke Bali. �Sebenarnya penyelenggaraan ini tidak masalah. Namun, ada beberapa kelompok yang digunakan sebagai alasan agar penyelenggaraan tidak dilakukan di Jakarta,� kata Adhie Massardi kepada KORAN SINDO tadi malam.
Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini kemudian mengungkapkan lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan sikap pemerintah tersebut. �Ini saya lihat ada persaingan bisnis dan persaingan politik. Begitu ini (isu persaingan bisnis dan politik) meluas, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka penyelenggaraan ini (Miss World 2013 di Indonesia),� katanya
SUMBER : http://lifestyle.okezone.com/read/2013/09/16/29/866515/lepas-tangan-ajang-miss-world-pemerintah-plinplan
-------------------------------
Komentar : Pemerintah takut kalah tenar sama WIN-HT2014 yah ?
�Sikap plinplan dari pemerintah dalam memberi izin dan kemudian lepas tangan di tengah jalan dalam pemberian izin, sungguh merisaukan,� katanya kepada KORAN SINDO tadi malam.
Banyak kalangan menyesalkan sikap pemerintah ini karena dinilai takut terhadap desakan ormas yang mengatasnamakan agama. Apalagi, ternyata ada ajang serupa yakni World Muslimah 2013 sama sekali tidak dipermasalahkan. Bahkan, mereka boleh menggelar puncaknya di Jakarta pada 18 September mendatang. Sikap diskriminatif pemerintah ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan.
Lebih jauh, Eva, mengungkapkan kalau memang keindahan fisik juga menjadi pertimbangan semua kontestan Miss World, banyak ajang serupa termasuk Abang-None Jakarta, Gus-Yuk Jember, Ning-Cak Surabaya, dan sebagainya juga menggunakan kriteria tersebut. Karena itulah, dia mempertanyakan mengapa pemerintah bersikap diskriminasi dalam memberikan izin.
�Pemerintah colong playu (meninggalkan tanggung jawab) karena tekanan publik yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan memaksakan kehendak sepihak dengan mengabaikan hukum nasional yang antidiskriminasi,� paparnya.
Pemerintah, kata dia, terbukti belum menjadikan hukum sebagai panglima, dan tidak serius menjalankan penegakan hukum. �Hal ini amat disesalkan, karena (pemerintah) menciptakan budaya hukum untuk tidak menghormati dan menegakkan hukum,� tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Hal senada juga diungkapkan politikus Perempuan Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Kertopati. Dia mengungkapkan perhelatan sebesar Miss World tentu tidak dipersiapkan hanya satu bulan, ini sudah lama bangetn tahunan, termasuk mengurus perizinannya.
�Jika izin itu sudah ada, maka konsekuensinya pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan acara internasional ini,� ungkapnya.
Menurut dia, sebagai bangsa yang penduduknya memang beragam, tentunya bila ada gangguan stabilitas keamanan atas nama kelompok tertentu maka negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Pasalnya, sudah menjadi tugas negara untuk menjamin keamanan dan melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali.
Apalagi, menurut Susaningtyas, ajang Miss World diadakan untuk membantu program promosi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
�Saat ada swasta yang membiayai, semestinya diberi apresiasi, meski pihak swasta itu dari parpol (partai politik) lain,� ungkapnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, sikap pemerintah yang tiba-tiba meminta pemindahan acara malam puncak Miss World 2013 dari Jakarta ke Bali merupakan tekanan kelompok berpengaruh. Padahal, acara Miss World 2013 sebenarnya tidak ada masalah.
Karena itu, pemerintah seharusnya tetap memberi izin pelaksanaan malam puncak Miss World dilaksanakan di Jakarta. Bukan malah memindahkan ke Bali. �Sebenarnya penyelenggaraan ini tidak masalah. Namun, ada beberapa kelompok yang digunakan sebagai alasan agar penyelenggaraan tidak dilakukan di Jakarta,� kata Adhie Massardi kepada KORAN SINDO tadi malam.
Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini kemudian mengungkapkan lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan sikap pemerintah tersebut. �Ini saya lihat ada persaingan bisnis dan persaingan politik. Begitu ini (isu persaingan bisnis dan politik) meluas, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka penyelenggaraan ini (Miss World 2013 di Indonesia),� katanya
SUMBER : http://lifestyle.okezone.com/read/2013/09/16/29/866515/lepas-tangan-ajang-miss-world-pemerintah-plinplan
-------------------------------
Komentar : Pemerintah takut kalah tenar sama WIN-HT2014 yah ?
