BANDA ACEH - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Adnan Beuransyah mangatakan, Bendera Bulan Bintang yang telah disahkan menjadi Bendera Aceh dalam Qanun 3 Tahun 2013 yang hingga kini belum mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, hanya sebagai indentitas Aceh dan tidak untuk menggantikan Bendera Merah Putih.
Hal itu dikatakan Adnan Beuransyah menanggapi pertanyaan mahasiswa terkait pembentukan Qanun Lambang dan Bendera Aceh, serta Lembaga Wali Nanggroe dalam Kuliah Umum bertema "Sejarah Perdamaian aceh-Merawat dan Menjaga Perdamaian untuk Mewujudkan Aceh Sejahtera", Senin (13/9) di Gadung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universyitas Syiah Kuala.
Sementara itu mengenai pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, Andnan menjelaskan, munculnya gjolak penolakan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dan tugas lembaga tersebut kepada masyarakat.
"Dalam hal ini kami memang kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Qanun Wali Nanggroe, sepertinya halnya persyaratan bahasa Aceh yang memicu protes. Yang dimaksudkan disini adalah, bahasa yang hidup atau yang digunakan sehari-hari di Aceh. Namun munculnya pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam demokrasi," ujarnya.
"Wali Nanggroe juga bukanlah sebagai pemimpin utama di Aceh, tetapi sebagai tokoh pemersatu seluruh masyarakat Aceh. Siapapun bisa menjadi Wali Nanggroe," tambahnya.
Dalam acara tersebut, para mahasiswa juga menanyakan terkait kisruh partai politik lokal di Aceh, yang dikhawatirkan mengganggu perdamaian Aceh. Dalam kesempatan itu Adnan menyatakan, perbendaan pandanga politik antara satu partai dengan partai lainnya adalah hal yang wajar.
"Memperebutkan kekuasaan adalah hal wajar, karena untuk mendapatkan sesuatu haruslah diperebutkan. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara memperebutkan kekuasaan itu, dengan tetap menhada damai. Inilah yang harus diperhatikan," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Adnan Beuransyah meminta kepada seluruh pemuda dan mahasiswa di Aceh, untuk menjadi ujung tombak menjaga perdamain Aceh, yang telah dirajut sejak penandaangan Perdamaian Aceh pada 2005 silam di Helsinki-Finlandia.
"Untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera adalah yang terutama harus menjaga perdamaian Aceh. Dan mahasiswa dan pemuda di Aceh harus menjadi benteng terdepan, untuk mempertakan damai Aceh ini," ujar politisi Partai Aceh ini.(sumber)
PEmerintah pusat, takut Aceh lepas, ntar Indonesia bisa bangkrut kalau nggak ada Aceh,,,,![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
Hal itu dikatakan Adnan Beuransyah menanggapi pertanyaan mahasiswa terkait pembentukan Qanun Lambang dan Bendera Aceh, serta Lembaga Wali Nanggroe dalam Kuliah Umum bertema "Sejarah Perdamaian aceh-Merawat dan Menjaga Perdamaian untuk Mewujudkan Aceh Sejahtera", Senin (13/9) di Gadung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universyitas Syiah Kuala.
Sementara itu mengenai pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, Andnan menjelaskan, munculnya gjolak penolakan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dan tugas lembaga tersebut kepada masyarakat.
"Dalam hal ini kami memang kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Qanun Wali Nanggroe, sepertinya halnya persyaratan bahasa Aceh yang memicu protes. Yang dimaksudkan disini adalah, bahasa yang hidup atau yang digunakan sehari-hari di Aceh. Namun munculnya pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam demokrasi," ujarnya.
"Wali Nanggroe juga bukanlah sebagai pemimpin utama di Aceh, tetapi sebagai tokoh pemersatu seluruh masyarakat Aceh. Siapapun bisa menjadi Wali Nanggroe," tambahnya.
Dalam acara tersebut, para mahasiswa juga menanyakan terkait kisruh partai politik lokal di Aceh, yang dikhawatirkan mengganggu perdamaian Aceh. Dalam kesempatan itu Adnan menyatakan, perbendaan pandanga politik antara satu partai dengan partai lainnya adalah hal yang wajar.
"Memperebutkan kekuasaan adalah hal wajar, karena untuk mendapatkan sesuatu haruslah diperebutkan. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara memperebutkan kekuasaan itu, dengan tetap menhada damai. Inilah yang harus diperhatikan," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Adnan Beuransyah meminta kepada seluruh pemuda dan mahasiswa di Aceh, untuk menjadi ujung tombak menjaga perdamain Aceh, yang telah dirajut sejak penandaangan Perdamaian Aceh pada 2005 silam di Helsinki-Finlandia.
"Untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera adalah yang terutama harus menjaga perdamaian Aceh. Dan mahasiswa dan pemuda di Aceh harus menjadi benteng terdepan, untuk mempertakan damai Aceh ini," ujar politisi Partai Aceh ini.(sumber)
PEmerintah pusat, takut Aceh lepas, ntar Indonesia bisa bangkrut kalau nggak ada Aceh,,,,
