JAKARTA - Pakar birokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha, menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberikan gaji gendut bagi para PNS di ibukota.
Terlebih, Ahok juga ancang-ancang akan menaikkan gaji tenaga honorer, yang disebutnya bisa tiga kali lipat upah minimul provinsi (UMP). Diketahui, UMP DKI tahun 2015 sebesar Rp 2,7 juta.
Menurut Pengamat Politik dan Birokrasi, Miftah Thoha, rencana kenaikan tersebut justru akan mengkhawatirkan. Alasannya, gaji sangat tinggi bisa berpotensi gaya hidup PNS hanya berfoya-foya, lupa bekerja.
"Kenaikan tidak imbang, nanti malah belanja-belanja terus sampai lupa bekerja," beber Miftah saat dihubungi RMOLJakarta (grup JPNN), Sabtu (13/2).
Pria bergelar profesori itu mengatakan, seharusnya Ahok tidak berlebihan dalam menyesuaikan gaji PNS tersebut. Sebab dia mengingatkan, saat ini masih banyak warga Jakarta yang serba kekurangan.
"Harus dilihat dulu bagaimana masyarakat Jakarta, jangan asal menaikkan saja," tuturnya.
Ketika ditanyakan apakah ada kepentingan lain yang dikehendaki oleh Ahok, di balik kebijakannya menaikkan gaji PNS tersebut, Miftah mengaku enggan untuk menebak-nebak.
Miftah hanya menegaskan, bahwa upaya Ahok yang menaikkan gaji PNS tersebut hanya sia-sia. "Sia-sia dan tidak mendasar," pungkasnya. (Agung M/sim/jkt/man)
http://www.jpnn.com/read/2015/02/14/...anya-Foya-foya
negara kita kan kaya wajar PNS sejahtera..
Ahok Manjakan PNS dengan Gaji Gendut, untuk Beli Genset Pelit
Terlebih, Ahok juga ancang-ancang akan menaikkan gaji tenaga honorer, yang disebutnya bisa tiga kali lipat upah minimul provinsi (UMP). Diketahui, UMP DKI tahun 2015 sebesar Rp 2,7 juta.
Menurut Pengamat Politik dan Birokrasi, Miftah Thoha, rencana kenaikan tersebut justru akan mengkhawatirkan. Alasannya, gaji sangat tinggi bisa berpotensi gaya hidup PNS hanya berfoya-foya, lupa bekerja.
"Kenaikan tidak imbang, nanti malah belanja-belanja terus sampai lupa bekerja," beber Miftah saat dihubungi RMOLJakarta (grup JPNN), Sabtu (13/2).
Pria bergelar profesori itu mengatakan, seharusnya Ahok tidak berlebihan dalam menyesuaikan gaji PNS tersebut. Sebab dia mengingatkan, saat ini masih banyak warga Jakarta yang serba kekurangan.
"Harus dilihat dulu bagaimana masyarakat Jakarta, jangan asal menaikkan saja," tuturnya.
Ketika ditanyakan apakah ada kepentingan lain yang dikehendaki oleh Ahok, di balik kebijakannya menaikkan gaji PNS tersebut, Miftah mengaku enggan untuk menebak-nebak.
Miftah hanya menegaskan, bahwa upaya Ahok yang menaikkan gaji PNS tersebut hanya sia-sia. "Sia-sia dan tidak mendasar," pungkasnya. (Agung M/sim/jkt/man)
http://www.jpnn.com/read/2015/02/14/...anya-Foya-foya
negara kita kan kaya wajar PNS sejahtera..
Ahok Manjakan PNS dengan Gaji Gendut, untuk Beli Genset Pelit
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencak-mencak saat listrik di kawasan Waduk Pluit mati yang berdampak pompa air tidak bisa dijalankan.
Ahok pun menolak saran Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar Pemprov DKI agar membeli genset, untuk antisipasi pemadaman listrik saat terjadi banjir di Jakarta.
Tokoh Muda Muhammadiyah, Ma'mun Murod Al Barbasy merasa heran dengan sikap Ahok itu.
"Kenapa menolak? Padahal bagi Pemprov DKI tentu bukan hal sulit untuk beli genset. Wong untuk naikkan gaji PNS-nya yang fantastis saja bisa, masak untuk kepentingan publik dan urgent tak bisa memenuhinya," ujar Ma'mun kepada RMOLJakarta (Grup JPNN), Jumat (13/2).
Ma'mun yakin, langkah PLN mematikan listrik di wilayah banjir tentu dengan pertimbangan cermat dan berdasar SOP (Standard Operating Procedure). Ahok, tutur dia, mestinya paham hal itu.
Sebelumnya, usulan PLN agar Pemprov DKI Jakarta memasang genset sebagai sumber energi bagi pompa air di kawasan ibukota, dianggap tidak perlu oleh Ahok.
Ahok, lebih memilih untuk membeli pompa air yang baru, dibandingkan dengan harus mengeluarkan biaya untuk penyediaan bahan bakar genset di Jakarta.
Jika genset menjadi sumber energi bagi pompa air, jelas Ahok, maka Pemprov DKI membutuhkan dana minimal Rp45 juta, hanya untuk membeli bahan bakar pompa air di satu wilayah.
"Bayangkan saja contohnya (pompa air) di Pasar Ikan. Kalau PLN memaksa kami menggunakan genset itu kira-kira 13.000 ton (bahan bakar solar) untuk dua hari habis. Jumlah 13.000 ton kalau dikali harga solar Rp 6.000 itu habis Rp90 juta. Berarti pengeluaran Rp 45 juta sehari hanya untuk uang solar. Lebih baik uangnya untuk beli mesin pompa yang baru daripada habis membeli solar," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (12/2). (Pras/sim/jkt/man]
http://www.jpnn.com/read/2015/02/13/...i-Genset-Pelit
Dikutip dari: http://adf.ly/12MSvC
