JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tidak mau menjadi oposisi dalam pemerintahan periode 2014-2019. Keputusan itu diambil dalam rapat Majelis Syuro PKS di Jakarta hari ini, Minggu (27/4/2014).
"Pembahasan sudah mengerucut, artinya sudah sampai pada kesepakatan kalau PKS koalisi. Tidak ada lagi tema oposisi, tapi harus koalisi. Kalau sebelumnya kita masih ragu apakah mau koalisi atau oposisi," kata anggota Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan, di sela-sela rapat, Minggu sore.
Pria yang akrab disapa Aher itu membantah jika keputusan koalisi diambil karena PKS mengincar kursi-kursi tertentu yang ada di dalam pemerintahan mendatang. Aher menegaskan, keputusan koalisi itu diambil agar PKS bisa berjuang bersama untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Tentu hitung-hitungannya kita bisa berjuang di pilpres. Dengan begitu, kita bisa mengelola bangsa ini bersama-sama. Itu kan hanya bisa dilakukan lewat koalisi, bukan oposisi," ujarnya.
Rapat tersebut belum menentukan dengan siapa PKS akan berkoalisi untuk menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014. PKS akan membentuk tim untuk mendekati partai-partai yang akan diajak berkoalisi.
"Kita akan buat sebuah tim. Penjajakan calon yang di-list oleh PKS nanti. Saya yakinkan komunikasi sangat baik dengan semua partai. Jangan dikira kalau tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi. Jika tidak dikemukakan ke media, bukan berarti tidak ada pembicaraan," ujar Gubernur Jawa Barat tersebut.
sumber
sementara di suatu negara antah berantah...
JAKARTA, KOMPAS.com � Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyarankan partainya untuk menjadi oposisi pemerintahan. Menurutnya, koalisi yang ditawarkan saat ini tidak memiliki ide awal jelas hingga rentan untuk berpisah di tengah jalan.
"Dari tiga capres yang sudah muncul semua memiliki konglomerasi. Artinya dari awal sudah memasukkan uang dalam politik. Tidak ada ide awal bersama. Kalau tidak ada ide awal seperti ini siapa yang bisa jamin di tengah jalan tidak bercerai? Seperti perkimpoian artis saja, terlihat bagus di awal tapi jalan beberapa bulan cerai," katanya dalam sebuah forum diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Untuk itu, ia menyarankan PKS untuk menjadi oposisi pemerintahan. "PKS tidak pernah keluar dari koalisi sejak zaman Gus Dur. Tapi kalau dari awal tidak ada komponen kabinet yang jelas lebih baik kita berada di luar," katanya.
Saat ini, kata dia, PKS masih menunggu kepastian jumlah kursi hingga awal Mei 2014. PKS masih memiliki waktu untuk mengeksplorasi ide awal bersama partai lain. PKS juga masih belum menentukan capres sendiri karena masih ada beberapa nama yang masih dibahas secara internal.
Fahri mengaku PKS telah menerima proposal kerja sama dari Partai Demokrat. "Kita terima dulu semua. Belum ada yang diputuskan," katanya.
sumber
kalo punya sekjen itu suruh congornya jangan asal nyablak..malah jadi nelan ludah sendiri gitu makin kelihatan munafiknya
sekelas sekjen bisa2nya bikin komentar kayak gitu, sekarang kalo partainya jadi koalisi, mo narik omongan lagi?
